Kisah sebuah Novel

Kisah sebuah Novel

Sebuah novel berusia belasan tahun. Awal penulisan tahun 1990-an, saya merasa tertolong oleh laptop Toshiba keluaran pertama, file tersimpan di harddisk. Saya menulis dengan penuh semangat. Laptop dibawa kemana-mana, karena juga  sedang laris memberi ceramah di sana sini. Mungkin sudah 100 page, akibat kepanasan di mobil,  laptop rusak, seluruh file dalam harddisk tidak dapat di-retrieve.  Tidak ada yang lebih menghancurkan hati penulis selain kehilangan babon naskah.

Beruntung sebagian besar file ada yang sempat diprint.  Tetapi untuk beberapa lama, hard-copy hanya dapat dipandang-pandang. Seluruh semangat menulis serasa mati.

Kemudian keluar mesin scanner. Juga software untuk convert file jpg dari scanner ke format word. Maka kembali file tersimpan di komputer.Bagai paranoia, file disimpan di beberapa komputer, juga di flashdisk. Tetapi tetap tidak tergerak untuk menulis. Seluruh daya seperti lumpuh, segenap gagasan hilang di masa lalu.

Teknologi sangat membantu dalam kerja. Tetapi juga membunuh kreativitas, saat dia bikin ulah,  dapat membuat putus asa. Betapa berbedanya dengan masa-masa masih menggunakan mesin ketik manual. Suara tik-tak, dering batas margin, dan hempasan membalik karet landasan ketik, semua seperti menggugah otak. Tidak pernah membunuh, tidak pernah mematikan semangat berkobar.

Atau bukan karena teknologi, tetapi karena kemandegan diri. Saya ingat tahun-tahun 1960-an, saat mesin ketik masih langka. Saat saya belum punya mesin ketik, harus menumpang mengetik di sana-sini. Saya ingat sering mengetik cerpen di sebuah kantor koran terbesar di Yogyakarta. Sebelumnya di kantor itu kami, mahasiswa dari jurusan Publisistik Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada ditugasi praktek kerja kewartawanan. Mungkin karena mesin ketik tergolong barang mahal, saya pernah diminta oleh penjaga kantor untuk menghentikan mengetik, dan diminta meninggalkan ruang redaksi.  Rupanya saking asyik menulis, saya tidak sadar ruangan sudah kosong. Redaktur terakhir meninggalkan kantor rupanya menyuruh penjaga untuk mengusir saya, karena ruang redaksi harus dikunci. Saya tetap ingat sang redaktur, dan dia tentu tidak ingat saya, sebab saya hanya salah satu mahasiswa yang silih berganti praktek kerja di kantor itu.

Saya banyak menulis cerpen di masa itu. Honornya lumayan, apalagi jika menulis di koran Gala terbitan Bandung yang dipimpin Abdullah Harahap (https://id.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Harahap). Koran itu tidak pernah menunda mengirim poswesel setiap cerpen saya dimuat. Tetapi biasanya teman-teman sangat rajin “mengintai” di kios koran, begitu mengetahui ada cerpen saya yang dimuat, sudah siap-siap untuk minta ditraktir. Biasanya kami makan lotek rame-rame di warung di kerindangan pohon beringin di depan Habiranda samping Pagelaran, tempat kami kuliah, bagian kraton Yogya yang dipinjamkan pada UGM. Sehingga honor menguap begitu saja. Baru setelah saya menulis novel saya pertama (saya tidak punya arsip/dokumentasi, judulnya lupa, tahun 1968?) dimuat bersambung di Majalah Mayapada yang dipimpin oleh Matu Mona (https://id.wikipedia.org/wiki/Matu_Mona) honornya dibayar di muka sekaligus, langsung saya membeli mesin ketik portabel merek Hermes.  Begitulah rupanya kalau pengarang memimpin penerbitan sangat memperhatikan honor penulis. Berbeda dengan beberapa koran mingguan, tega tidak mengirim honor cerpen saja. Ditagih pun, ndablek.

Dari mesin ketik itulah lahir rangkaian novel saya, mulai dari trilogi yang dimuat di harian Kompas tahun 1970-an, sampai terakhir novel Sunyi Nirmala tahun 1980-an. Setiap kali memandang mesin ketik, saya ingat terhentinya proses yang sedang berlangsung di benak, akibat tidak boleh mengetik di kantor koran itu. Karenanya saat saya memimpin  suatu pelatihan kewartawanan tahun 1980-an di suatu lembaga, kegiatan di sana dilengkapi belasan mesin ketik. Dan lembaga buka 24 jam tanpa ikut hari libur, kapan saja ada yang mau mengetik dapat  datang ke tempat itu.

Banyak sudah wartawan yang terproses melalui mesin-mesin ketik itu, menempuh karirnya sampai ke era teknologi komputer. Belakangan lembaga itu juga menyesuaikan diri, dilengkapi dengan komputer untuk pelatihan. Tetapi prinsipnya tetap sama, ruang komputer harus terbuka 24 jam, tugas penjaga kantor adalah menjaga agar pintu tetap terbuka, bukan untuk menguncinya.

Apakah wartawan yang dilatih dengan dukungan komputer sama kuat spiritnya dengan yang menggunakan seniornya yang dihibur dengan suara ketak-ketik mesin manual, tidak perlu dibahas disini. Saya hanya ingin bercerita, bahwa mesin komputer pernah mematahkan hati saya. Tetapi teknologi juga yang memungkinkan saya melanjutkan menyelesaikan novel saya.

Novel yang mulai ditulis tahun 1990-an, telah melintasi waktu sampai era reformasi sekarang. Tetapi novel itu hanya mengambil latar sampai tahun 1960-an, dalam rentang pendek dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) ke awal Orde Baru tahun 1966. Novel berlatar kehidupan orang Batak. Saya tidak berpretensi menyampaikan nilai kebatakan, tetapi saya membayangkan perlunya anak cucu saya berusaha mengenali diri mereka yang Batak. Saya juga membayangkan banyak keluarga perantau seperti saya. Akankah anak-anak mereka  kehilangan kebatakannya? Karenanya saya merasa perlu bergegas, menyelesaikan penulisan novel itu.

Beberapa minggu yang lalu novel itu rampung.  Lalu finishing untuk memperbaiki di sana sini. Keburukan dengan komputer adalah, seorang pengarang tidak pernah puas dengan karyanya, saking mudahnya delete, cut, move,  paste, suatu kemewahan yang tidak ada pada pada mesin ketik manual. Dengan mesin ketik, tulisan harus “menjadi”, kalaupun perlu koreksi, hanya yang dapat ditip-ex. Dengan komputer, kalau dituruti, karangan tidak akan pernah selesai. Dalam dunia non-fiksi, yang menghentikan adalah deadline. Sedang untuk fiksi, hanya pengarang menentukan kapan dianggap selesai. Maka kemudian saya memutuskan tidak perlu lagi menjenguk naskah itu, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2016. Ini Gestok saya!

Naskah saya kirim pada teman yang bekerja di penerbitan. Bagi saya sudah selesai. Berikutnya urusan penerbit untuk menentukan apakah novel itu layak disampaikan pada pembaca, atau hanya disimpan di laci.

Ashadi Siregar

Kenangan Melintas   (2)

ASHADI SIREGAR

 

  1. SISWA DI TAMAN BAMBU ( 2 )

 

Setelah proklamasi, dengan hengkangya tentara pendudukan Jepang dari Pematangsiantar, ayah saya menjabat Wedana di Pematangsiantar. Tetapi kemudian kota harus ditinggalkan, sebab tentara Sekutu yang terdiri dari tentara Inggeris dan lainnya, masuk ke Pematangsiantar dengan dalih untuk melucuti persenjataan tentara Jepang. Di belakang tentara Sekutu ikut tentara Belanda yang disertai NICA (Netherland Indie Civil Administration), pemerintahan sipil Belanda. Sementara pemerintahan bentukan Republik Indonesia terpaksa keluar, pejabat yang tidak mau bekerjasama dengan NICA, masuk ke pedalaman, yaitu daerah yang dapat dipertahankan sebagai wilayah republik.

Selama perang kemerdekaan, ayah saya menjadi Wedana Militer dengan pangkat Kapten. Sedang ibu saya, karena dikenali sebagai orang pergerakan, terancam ditangkap oleh NICA di Pematangsiantar. Karenanya ibu juga harus keluar dari Pematangsiantar. Seorang ibu dengan tiga orang anak balita, dalam keadaan hamil anak keempat, harus mengungsi, jauh dari suaminya. Sampai di usia tua, ibu saya tetap tidak dapat berdamai dengan masa lalu, jika mengungkapkan pengalamannya selama dikejar-kejar antek NICA, dan setiap kali menyinggung sejumlah orang yang dikenal sebagai kooperator, yaitu orang-orang yang mau bekerja dalam pemerintahan NICA di Pematangsiantar. Ya, sejumlah orang karena alasan profesional menganggap bekerja dengan NICA bukan penghianatan terhadap republik, sebab keterampilan teknis seperti pekerjaan umum, pertanian, peternakan, listrik, air mimun dan lainnya diperlukan agar pelayanan pada masyarakat tetap berlangsung. Tetapi bagi ibu saya, mereka sama saja dengan orang-orang yang bekerja sebagai mata-mata NICA, yaitu yang memberikan nama-nama orang pergerakan. Selain itu ada pula Pohantui yaitu tentara bayaran bentukan orang-orang kaya Tionghoa, begitupun Barisan Pengawal Negara Sumatera Timur yaitu negara bagian bentukan van Mook. Kedua pasukan paramiliter ini meneror keluarga pejuang yang bergerilya. Semua itu bagi ibu saya, sungguh tidak dapat dimaafkan.

Kalau ada teman bermain saya yang dikenal oleh ibu saya bahwa ayahnya dari kelompok itu, dia akan mencibir:

“Huh, ayahnya itu pengikut NICA…,” kalimat itu mengandung seluruh kepahitan yang dialaminya selama rentang waktu 1945 – 1950. Memang orang-orang yang tidak ikut mengungsi dan ikut dalam pemerintahan NICA mendapat gaji dan catu logistik dari Belanda. Karenanya kehidupannya tetap makmur di tengah kemiskinan selama perang. ‘Indoktrinasi’ di masa kecil itu mengendap di benak saya, sehingga sering membuat saya bingung menata hubungan saat bergaul dengan sejumlah teman sebaya.

Titik perhentian pertama pengungsian ibu saya bersama anak-anaknya di masa revolusi adalah di Tanah Jawa, yaitu sebuah perkebunan di pelosok Sumatera Timur. Tempat itu sangat indah bagi ibu saya, karena disitu dia menemukan orang yang melindunginya, membantu dengan tulus, sampai pada penyediaan makanan dan pengobatan. Pemukim di daerah itu kebanyakan orang Jawa Deli, yaitu pekerja onderneming. Di masa perang itu onderneming berhenti beroperasi, sehingga penduduk bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan makan dari hari ke hari. Ibu saya sering separuh menuntut anak-anaknya agar selalu mengingat orang-orang di Tanah Jawa itu. Disitu ada seorang perempuan tua suku Jawa yang menjadi ibu angkat ibu saya, dan menolong persalinan anak keempat, yaitu adik saya. Apakah dia seorang dukun bayi, ibu saya tidak pernah menjelaskan. O ya, sebelum meninggalkan Pematangsiantar, ayah saya meninggalkan pesan untuk nama anaknya yang akan lahir, kalau laki-laki diberi nama Darma Negara, dan perempuan bernama Derita Negara Yati. Lahirlah anak perempuan, maka itulah awal penamaan bagi anaknya, ayah tidak lagi mencari-cari di Qur’an. Nama-nama saudara saya yang lebih tua Azwari dan Azhari. Kemudian disusul adik saya yang lahir menjelang akhir perang kemerdekaan Rizal Rasyidi (bukan Ridjal, dari Arab, tetapi merujuk nama Jose Rizal seorang pahlawan Filipina), disusul adik-adik saya yang lahir setelah masa damai, Mardiansyah (karena lahir bulan Maret), Ismik Efendi (lahir pada hari ISrak MIKraj), dan anak kedelapan meninggal sewaktu kecil. Kemudian datang seorang adik sepupu yang sepenuhnya menjadi saudara kami, bernama Parsaulian sehingga tetap melengkapi delapan anak bagi orang tua kami. Kami delapan orang bersaudara, yang lebih tua tiga orang laki-laki, di tengah seorang perempuan, kemudian empat orang yang lebih muda juga laki-laki.

Adapun kehidupan di pengungsian Tanah Jawa, dan adanya seorang ibu tua perempuan Jawa yang menjadi mbok bagi ibu saya, terkait erat dengan hidup saya. Seluruh kenangan berasal dari cerita ibu saya yang diulang-ulang sejak kami kecil.

Ketika adik saya lahir, saya berusia dua tahun. Dapat dibayangkan, betapa ibu saya sangat repot. Sebab harus mengasuh sekaligus empat orang anak, yang pertama usia lima tahun, kedua empat tahun kurang, lalu saya usia dua tahun, dan satu bayi yang masih merah. Konon saya sangat rewel, merengek-rengek, dan bergayut terus di baju ibu. Sedang dua anak lainnya, juga tidak terurus. Kami menumpang di rumah orang, lebih tepat disebut barak kuli perkebunan, berlantai tanah. Tidak ada listrik, tidak ada air leding seperti di Siantar. Tetapi syukurlah, dalam seluruh kesempitan itu, ibu angkat ibu, biasa ibu sebut si mbok sangat membantu. Keluarganya juga memperlakukan kami sangat baik, apa yang mereka punya dari hasil bercocok tanam, selalu diberi pada kami, ya, pengungsi yang sama sekali tidak punya hubungan kekerabatan dengan mereka. Begitu juga tetangga lainnya. Tanpa mereka, tentulah kami berlima mati kelaparan. Orang-orang Jawa di onderneming perkebunan Tanah Jawa itulah yang menjadi saudara kami.  Sebab sanak saudara lainnya tidak mengungsi, tetap tinggal di Siantar. Begitu pula tidak ada kabar dari ayah.

Syahdan saya mengalami nahas luar biasa. Saat itu ibu baru menjerang air di dalam panci (kami tidak punya ketel atau ceret) di tungku, untuk mandi bayi. Tungku itu berkayu bakar, berada di luar rumah. Setelah mendidih ibu mengangkat air dalam panci. Tiba-tiba kucing melengking dan meloncat, sebab terinjak ibu. Ibu kaget, karena tanah licin, ibu terjengkang. Panci tumpah. Air mendidih tercurah. Semua, menyiram saya yang tetap bergelayut di baju ibu. Ke seluruh tubuh saya. Dari bahu sampai kaki. Melepuh. Hanya bagian kepala tidak tersiram. Saya menggelepar. Ibu menjerit-jerit sehingga semua tetangga datang. Saya terkapar di tanah. Tidak bersuara.

Dan berbulan-bulan saya tergeletak. Sejak itu saya sama sekali tidak rewel. Bahkan nyaris tidak mengeluarkan suara, kecuali suara lirih. Seluruh tubuh melepuh, tetapi tidak ada dokter, tidak ada obat. Saya terpaksa dibaringkan di lincak bambu yang dihampari daun pisang, sebab kalau pakai lapik kain akan melekat dan kulit terikut saat kain dilepas. Dan hanya obat yang diramu si mbok yang diberikan. Ibu tidak tahu jenis bahan itu, diramu dari tumbuhan. Seperti tetangga yang berdesah risau, ibu sepakat, memang saya tidak akan tertolong. Tidak ada orang, apalagi anak kecil yang terkelupas seluruh kulit akibat air panas, dapat bertahan. Tetapi saya tetap hidup, walau seperti sudah mati. Hanya tarikan napas dan suara rintihan sesekali penanda agar badan dibalik. Setiap orang putus asa, tetapi si mbok tetap meyakinkan ibu. Saya tetap hidup.

Ibu tidak tidak tahu apakah si mbok generasi pertama atau kedua berada di onderneming Belanda itu. Mungkin keprihatinan hidup si mbok yang menjadikan Tuhan memberikan keajaiban di tangannya. Berangsur-angsur lepuhan kulit saya mengering. Hari berganti, begitu pula kulit berkali-kali berganti. Berminggu-minggu. Sampai kemudian sama sekali kering, dan yang ternampak hanya sekujur badan yang putih seperti diselimuti kulit belum matang. Berbulan-bulan saya hanya berseprei daun pisang. Dan kemudian saya pulih.

Menurut ibu saya:

“Kemudian ada yang berubah darinya. Dari yang biasa merengek tanpa henti, kini tahan berjam-jam tanpa suara. Sering tidak diketahui apakah dia ada atau tidak ada di rumah. Tidak pernah kedengaran suaranya. Sehingga ibu sendiri kadang-kadang kelupaan apakah dia sudah mendapat bagian atau tidak, jika ada pembagian makanan. Tidak pernah berebut menuntut dibelikan mainan dari ayah dan ibu. Kalau dia ingin punya mainan, dia akan memperbaiki mainan abang-abangnya yang sudah rusak.”

Sering saya berusaha merekonstruksi pengalaman itu agar dapat memahami diri saya. Tetapi saya sama sekali tidak punya kenangan sewaktu meniti kematian. Manakala ibu saya membuka cerita itu, namun sedikitpun tidak ada yang saya ingat. Mungkin menjadi bagian dari bawah sadar saya, sehingga saya tidak perduli dengan kematian. Belakangan, saat diinterogasi tentara, saat dimasukkan ke bui Wirogunan, diintimidasi intel, saya menjalaninya tanpa depresi apapun. Sehingga teman-teman yang mengalami hal yang sama, mungkin jengkel manakala saya memperolok mereka. Bukan saya sok berani. Bukan saya meremehkan depresi teman-teman yang diteror tentara. Saya hanya berpikir, bahwa risiko tertinggi adalah kematian. Lalu mengapa? Setelah saya punya anak, baru saya risau tentang kematian. Tetapi bukan menyangkut diri saya, saya hanya tidak bisa membayangkan bagaimana anak-anak saya harus menjalani kehidupan tanpa saya. Soal-soal ini, seperti ancaman, tekanan, teror dari kekuasaan, dan semacamnya akan saya ungkapkan di bagian lain. Disini saya ingin meneruskan cerita tentang orang tua saya.

Adapun kedua orang tua saya orang pergerakan, karenanya langsung terseret dalam arus republik. Setelah kondisi ibu lebih kuat, terlebih setelah daerah Sumatera Timur semakin tidak aman dari gangguan NICA, pengungsian kami kemudian beralih ke pedalaman Tapanuli Selatan. Perjalanan ditempuh berjalan kaki dari Tanah Jawa di Sumatera Timur ke Tapanuli Selatan, melewati daerah-daerah yang tidak dikuasai Belanda. Di daerah Tapanuli itu ayah saya bergerilya. Karenanya sewaktu-waktu kami dapat berkumpul. Tetapi ayah saya jarang ada di tempat. Dia berada di tengah pasukan republik.

Sementara keadaan pedalaman Tapanuli Selatan ini berbeda dengan lingkungan Tanah Jawa. Kendati sama suku dengan kami, sama-sama orang Batak, penduduk setempat tidak sebaik orang-orang Jawa di daerah perkebunan. Hubungan bersifat dagang. Karenanya untuk mencari makanan, harus dikerjakan ibu saya. Ibu saya menjuali seluruh perhiasan, kemudian digunakan  untuk menggalas, yaitu membeli barang-barang dari satu tempat, membawa ke tempat lain untuk menjualnya, kemudian dari keuntungan yang terbatas untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dalam situasi semacam itu, kami yang ditinggalkan di tempat pengungsian terbiasa menahan lapar. Dari sini agaknya terselip di balik kesadaran saya untuk kedekatan dengan orang-orang Jawa, dan ketidak-dekatan dengan orang Batak yang sama suku dengan keluarga saya. Pengalaman saya yang bersifat negatif dengan orang Batak bertambah lagi ketika saya sudah kelas empat sekolah rakyat. Tetapi itu akan menjadi cerita tersendiri.

Perang berhenti setelah KMB (Konfrensi Meja Bundar), dan kami kembali ke Pamatangsiantar. Jadi pengungsian itu berlangsung tahun 1947 sampai 1949. Ayah saya kembali bertugas sebagai Wedana di kota itu. Sedang ibu saya melanjutkan kegiatannya sebagai orang pergerakan, dengan aktif di PERWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia). Saya tidak punya kenangan yang menarik di masa itu, kecuali kami, anak-anak yang masih kecil sering ditinggal ayah saya yang turne berhari-hari untuk menata organisasi pemerintahan di pelosok-pelosok, dan ibu saya yang rapat-rapat di organisasinya. Kami bersaudara hanya diasuh seorang kakak perempuan berangkat remaja, suku Jawa yang menjadi anak angkat orang tua saya bernama Kamisah, berasal dari daerah pengungsian Tanah Jawa.

Kami tinggal di rumah dinas, sebuah gedung besar peninggalan Belanda. Rumah itu berhalaman luas, dan jauh dari tetangga di Jalan Simanuk-manuk Pematang Siantar.  Saya hampir tidak punya teman bermain, kecuali teman-teman saya mau datang ke rumah kami. Dan itu sangat jarang. Karenanya saya sangat menikmati bermain dengan teman-teman usai jam sekolah. Tetapi itu tidak dapat berlangsung lama. Satu hari saya keasyikan bermain. Usai sekolah kami beramai-ramai ke kebun milik keluarga salah seorang teman sekelas. Di kebun itu banyak pohon buah. Baju saya berlumuran getah. Saya lupa waktu. Dan saat pulang, baru saya ingat kewajiban saya, harus menjemput adik saya yang bersekolah di frobel. Setiap hari kami berangkat dan pulang bersama. Saya tiba di sekolah itu, sudah sepi. Adik saya menangis di halaman. Guru yang menunggui adik saya memarahi saya. Dan di rumah, sayapun mendapat hukuman ganda. Hukuman karena melalaikan adik saya, dan hukuman karena getah di baju saya yang tidak akan bisa hilang. Saya lupa jenis hukuman itu. Yang jelas, opsi hukuman di keluarga saya bersifat fisik, dipukul dengan penjalin penggebuk kasur, atau tongkat, atau kayu bakar, atau sapu lidi, atau diikat kemudian diasap. Saya tidak tahu dari mana asal mula ‘tradisi’ hukuman itu. Saya tidak pernah berani menanyakan pada ayah saya, apakah kakek menghukum anak-anaknya seperti itu. Ya, ayah saya punya empat orang saudara laki-laki, tidak ada saudara perempuan. Karenanya saya tidak punya inangboru atau namboru. Tidak ada suasana perempuan  (boru) dari adat Batak yang melunakkan dunia laki-laki keluarga ayah saya.

Suasana serba laki-laki dengan pola hukuman fisik itu terbiasa bagi anak-anak dalam keluarga kami sedari kecil. Hukuman dianggap untuk memberi efek jera. Orang tua mengharuskan tidur siang selepas makan. Katanya ini sebagai bentuk disiplin. Tetapi anak-anak laki-laki biasa masuk kamar tidur, kemudian keluar lewat jendela untuk bermain-main. Kalau ketahuan, kena gebuk. Tetapi jika kedua orang tua tidak ada di rumah, dan ini sering, semua anak laki-laki bersimaharajalela. Anak-anak bergembira manakala orangtuanya pergi, dan risau jika orang tua ada di rumah. Tidak terlatih rasa rindu pada orang tua. Hukuman fisik tidak menimbulkan jera, hanya takut. Boleh jadi pendisiplinan dengan cara paksaan ini memberikan pada saya pendidikan yang berkebalikan. Tidak perlu mengikuti ketentuan yang diberikan orang lain. Kalau mau tertib, akan lebih baik berasal dari diri sendiri. Saya mengalami bagaimana menentukan sendiri apa yang dianggap perlu bagi diri sendiri.

***

 

Kenangan Melintas (1)

 

PENGANTAR

Pada bulan Juli 2010, di saat saya mengakhiri status sebagai pegawai negeri sipil yang bertugas mengajar di Universitas Gadjah Mada dengan masa kerja 40 tahun, sejumlah teman baik saya memberikan kejutan, dengan suatu pesta meluncurkan buku berjudul Ashadi Siregar: Penjaga Akal Sehat dari Kampus Biru (Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta 2010). Buku itu merupakan kumpulan tulisan yang disunting oleh Candra Gautama, Nanang Junaidi, Muhammad Taufiqurrohman, dan Ana Nadya Abrar.

Tentulah saya sangat berterimakasih, sekaligus terharu atas perhatian teman-teman saya,  yang menulis untuk mengisi buku itu maupun mempersiapkan secara diam-diam penerbitannya. Pestanya diadakan di Yogyakarta dan Jakarta. Walaupun sempat saya bercanda: “Pensiun kok dipestakan… Mungkin karena saya berhasil meniti hidup sebagai pegawai pemerintah, beruntung tidak sempat dipecat rezim Orde Baru di tengah perjalanan?”

Banyak hal yang diungkapkan dalam buku itu, baik mengenai diri saya maupun pengalaman teman-teman yang bergaul dengan saya. Banyak hal yang tidak terpikirkan oleh saya sebelumnya, baru saya sadar setelah dituliskan oleh teman-teman itu. Rupanya selama ini saya menjalani kehidupan dengan mengalir begitu saja, tanpa meneliti apa dan bagaimana yang saya alami. Baru belakangan saya menimbang-nimbang, terutama setelah seorang teman yang sangat lama terpisah, mengontak saya, dia separoh menuntut agar saya juga menulis tentang diri saya (Dari Kamerad, posting Juli 2010).  Tentunya banyak hal otentik yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain, dapat saya ungkapkan.

Perlu menulis yang otentik, tanpa berpretensi membuat otobiografi, itulah kira-kira landasannya. Perjalanan dengan mengorek dunia dalam (inner world) mungkin akan lebih bermanfaat, terutama untuk anak cucu atau pun bekas mahasiswa yang sudah menjadi teman baik saya.

Karenanya saya coba menuangkannya dalam tulisan yang saya kasi judul: KENANGAN MELINTAS. Betul, banyak kenangan melintas saat saya berusaha melihat ke masa lalu. Dan sebagai lintasan, tentulah banyak yang hanya sebagai bayangan baur. Akibatnya, mungkin tulisan ini bak meracau. Biarlah. Tokh pembaca pun tentunya akan maklum karena yang menulis seorang lanjut usia (lansia).  Matur nuwun. Mauli ate. Terimakasih.


 

KENANGAN  MELINTAS

ASHADI SIREGAR

 

 

  1. SISWA DI TAMAN BAMBU ( 1)

 

Perguruan Taman Siswa sangat berarti bagi saya, dan saya sangat berterimakasih pada institusi pendidikan yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara itu. Apa hubungannya? Ya, sebab perguruan inilah yang menyebabkan saya menyandang nama seperti sekarang: Ashadi.

Begini kisahnya.

Saya berasal dari keluarga Muslim yang taat. Kakek (ompung) saya dari pihak ayah,  seorang Batak dari Sipirok Tapanuli Selatan, setelah tua bernama Harun Rasyid, waktu mudanya kabarnya hanya Rosid saja, menggunakan marga Siregar. Tak pelak marga ini menimbulkan tandatanya, sebab kebanyakan keluarganya, menggunakan marga Ritonga, yaitu marga cabang dari Siregar yang berasal dari keturunan Siregar bernama Silali. Juga isterinya, nenek saya bernama Halimah berasal dari Sipirok, boru Sagala. Jadi keduanya betul-betul Batak asli. Kalau di antara pembaca ada bermarga Ritonga, jika tarombo atau garis keturtunan ini diungkapkan, kiranya dapat dilihat posisi hubungan satu sama lain berasal dari ompung-ompung yang sama.

Ompung saya anak ketiga, saudaranya adalah Syeh Taib, Ja Solonggahon, dan Kali Mangantar. Jadi dari keempat bersaudara itu, 2 nama nama bersumber Arab, dua  lainnya khas Batak. Ayah ompung saya bernama Mangaraja Huraba, juga empat bersaudara, yang tiga yaitu Chalipah Sobar, Chalipah Sutan, dan Ompu Binangan.  Dalam bahasa Batak tidak dikenal istilah kakek buyut, andai sempat ketemu, saya membahasakan mereka semua amang mangulahi  (ayah yang berulang), begitu sebutan untuk ompungnya ayah saya. Ayah dari Mangaraja Huraba bernama Ja Sinaro, ayahnya bernama Ja Soaloon. Sebagaimana lazimnya di lingkungan Batak, tarombo atau garis keturunan ini dapat dilacak sampai sumber pertama yaitu Si Raja Batak. Konon saya adalah keturunan ke-23 dari Si Raja Batak yang ada di Pusuk Buhit, dan ke-16 dari Ritonga pertama. Begitu yang dipercayai dari kisah yang diturunkan  dari generasi ke generasi. Mana yang legenda mana yang sejarah dari tarombo tidak pernah dipersoalkan oleh orang Batak. Kalau sempat ingin juga saya  menulis ulang tarombo ini dari catatan-catatan yang berserakan, untuk diketahui anak cucu agar dapat menghayati tertempelnya marga di namanya.

Nah, kembali ke ompung saya, mengapa dia dan anak-anaknya menggunakan marga Siregar di tanah perantauan,  tidak pernah diungkapkannya.  Hanya dari cerita-cerita yang tidak terkonfirmasi oleh sejarahwan,  pada masa kolonial Belanda, marga Ritonga tidak populer bahkan terdiskriminasi, sebab konon ada figur bermarga Ritonga melawan Belanda di Sipirok. Karenanya setiap bermarga yang sama dicurigai. Semoga ada sejarahwan bermarga Ritonga yang tertarik menelusurinya. Siapa tahu ada kakek moyang Ritonga yang dapat disebut pahlawan nasional.

Adapun ompung  saya merantau ke Sumatera Timur, dan menetap di Pematangsiantar. Mungkin untuk memudahkan langkahnya, dia menggunakan marga Siregar. Marga Siregar di Sipirok sangat dihargai Belanda, kendati umumnya beragama Islam, ada tokoh marga Siregar yang menyediakan tanah untuk zending Kristen. Karenanya berkat jasa leluhur bermarga Siregar itu, saat agama Kristen masih ditolak oleh pengikut  Si Singamangaraja di Toba, kota Sipirok menjadi tempat awal menancapkan kaki di bumi Batak. Karenanya  Sipirok tercatat dalam sejarah pertumbuhan agama Kristen Batak.

Dengan kejeliannya ompung saya dapat memiliki  tanah yang luas di kawasan yang kemudian dikenal sebagai Kampung Melayu. Saat masih kecil saya masih sempat menikmati buah dari pohon-pohon durian, manggis, sawo dan lainnya di keluasan tanah belakang rumah ompung  saya. Menurut kisah, untuk menguasai tanah di jaman itu cukup menetapkan  batas-batas yang ditunjuk bersama saksi-saksi di depan pejabat gubernemen, lalu dicatatkan dan dibuatkan surat keterangan.  Maka warga yang melek huruf  Latin sangat diuntungkan, sebab mudah berurusan di kantor pemerintah.  Saya tidak tahu tingkat pendidikan ompung  saya, namun yang jelas dia dapat baca-tulis Latin, selain Arab tentunya. Kendati begitu. kalau bermarga Ritonga, tentu kecil kemungkinannya berhasil berurusan di kantor gubernemen. Taktik memakai marga Siregar ini tidak salah, sebab Siregar adalah marga induk dari Ritonga. Sementara saudara-saudara ompung  saya lainnya  yang belakangan merantau ke Sumatera Timur setelah jaman Jepang dan kemerdekaan, tidak lagi memakai Siregar, tetapi menyematkan marga Ritonga di namanya.

Memang tidak ada yang salah, orang Batak biasa menggunakan marga induk atau marga cabang. Tetapi sekarang menjadi aneh, sebab ompung dan anak  cucunya  berbeda dengan saudara-saudaranya yang menyandang marga Ritonga. Soal marga ini tidak pernah dibincangkan di lingkungan keluarga ompung  saya. Jadi begitu saja, anak turunannya menggunakan marga Siregar. Tetapi beberapa saudara saya biasanya melibatkan diri dalam kegiatan sosial kumpulan Ritonga.

Yang pernah diceritakan, ompung  saya naik haji saat perjalanan laut harus ditempuh berminggu-minggu dari Sumatera, dan bermukim di Mekah berbulan-bulan sebelum ada kapal untuk kembali. Pada waktu saya kecil, kami sekeluarga pernah  mengantar ompung saya untuk bersuluk (khalwat), yaitu mengasingkan diri dengan hanya berdoa di salah satu tempat tarekat. Setelah 40 hari ompung dijemput. Saya tidak tahu aliran tarekat yang diikutinya. Sebelum dan sesudah naik haji, sehari-hari, sambil berdagang di pasar, ompung  menjadi marbout sekaligus bilal yang sangat ditunggu di mesjid pada masa belum direcoki loudspeaker  elektronik. Ompung  meningggal dalam usia 84 tahun, saat saya duduk di SMA tahun 1963.

Kakek (datuk)  saya dari pihak ibu, bernama Syech Abdurachim Al Chalidi, seorang Minangkabau yang menikah dengan nenek, seorang perempuan Batak bernama Siti Aisyah boru Siregar dari Sipirok. Karenanya anak-anaknya di kalangan Minang diangap sebagai Batak mengikuti ibunya, sedang di kalangan Batak dianggap sebagai Minangkabau seturut ayahnya. Ibu saya delapan bersaudara. Datuk dan nenek saya itu lama bermukim di Mekah, kemudian menjadi penyebar agama Islam dari daerah ke daerah, alkisah sampai ke Malaya. Belakakangan nenek saya tidak lagi mengikuti perjalanan datuk berdakwah, kemudian nenek menetap di Pematangsiantar. Sedang datuk pada akhirnya bermukim di Gunung Sugi Lampung dengan mendirikan semacam pesantren. Dari keluarganya yang ada di sana, saya memiliki beberapa mamak, namun tidak pernah bertemu datuk dan anak-anaknya. Datuk meninggal dalam usia lanjut. Sampai saat menulis naskah ini saya belum pernah menziarahi datuk di Guning Sugi, tetapi menurut orang yang suka berkunjung, makam Tuan Syech itu dipandang keramat sebagai sumber barokah.

Dengan latar kakek dan nenek kedua pihak, maka saya biasa mendengar ayah dan ibu saya mendaras Qur’an pada malam hari. Belum pernah saya selidiki, sudah berapa lapis generasi di atas ompung yang Batak dan datuk yang Minangkabau,  keluarga kami menganut agama Islam. Sedang hubungan Islam dengan saya, pada tingkat awal adalah melalui sebuah kitab Al-Qur’an keluarga kami. Setiap anaknya lahir, ayah saya menuliskan tanggal (Hijriyah dan Masehi), jam kelahiran, dan tabalan nama dengan aksara Arab dan Latin di halaman dalam kover kitab itu. Sampai anak ketiga, yaitu saya, nama-nama yang diberikan berasal dari bahasa Arab karenanya tidak ada masalah dalam aksaranya. Sedang nama anak keempat dan berikutnya (kami delapan bersaudara) diberi nama Indonesia, saya tidak tahu apakah aksaranya masih sesuai dengan kaidah penulisan Arab.

Saya lahir 3 Juli 1945  di rumah sakit  di kota Pematangsiantar, di masa kritis akhir pendudukan Tentara Jepang. Rumah sakit itu peninggalan Belanda, dan kota itu pada masa kolonial berastatus sebagai kotapraja (gemente) pemerimtahan Hindia Belanda. Nama yang dilekatkan pada saya sangat berbau Arab, menurut ibu saya, variasi dari kata Arab yang berarti beruntung atau bersyukur atau semacamnya. Ini bertolak belakang dengan situasi masa itu. Konon saat-saat itu tentara pendudukan Jepang yang mengalami kekalahan di berbagai front peperangan melawan Sekutu,  mereka bertindak semakin keras di wilayah yang masih dikuasainya. Ayah saya aktivis perjuangan pada masa kolonial Belanda, seturut pendudukan Jepang, ikut menjadi bagian dari organisasi sipil yang dibentuk sebagaimana dianjurkan Bung Karno dari Jakarta. Entah kenapa, menjelang akhir kekuasaan pendudukan,  Kempetai yaitu polisi militernya Jepang, menahan ayah saya. Sayang sekali dia tidak sempat bercerita masa lalunya. Karena tidak ada kedekatan dengan ayah, sehingga dia tidak pernah berbincang-bincang dengan anak-anaknya. Saya hanya mendengar cerita ibu saya, yang tidak mengalami sendiri penahanan itu. Jadi kurang akuratlah kalau saya berani-berani mengungkapkan mengapa dan bagaimana Jepang menahannya, padahal ayah saya ikut aktif dalam organisasi bentukan pemerintah pendudukan yang diberi nama BOMPA (Badan Oesaha Membantu Pertahanan Asia Timur Raja).

Kembali ke urusan nama saya, bermula saat saya mulai masuk pendidikan formal Sekolah Rakyat atau Sekolah Rendah yang disingkat SR pada tahun 1952. Saya tidak pernah di frobel, taman kanak-kanak di masa itu. Sekolah yang saya masuki merupakan  bagian dari Perguruan Taman Siswa, disebut Taman Muda. Semua guru di sekolah itu orang Jawa, sudah saya kenal sebab sering berkunjung ke rumah kami.

Saat mendaftar sekolah, saya tidak diurus orang tua. Pada hari pertama sekolah abang saya setelah libur kenaikan kelas, berangkat ke sekolah. Saya hanya “ngintil” dia yang sudah lebih dulu bersekolah di situ. Saya diantar dan ditinggal di ruang kepala sekolah, lalu dia masuk ke kelasnya, kelas tiga. Itulah sumber ‘kecelakaan’ yang sangat saya syukuri. Saat mengisi buku pendaftaran, yang bertugas (guru atau kepala sekolah, saya lupa)  menanyakan usia saya.

“Tujuh,” jawab saya.

Tetapi kelihatannya dia masih ragu, mungkin karena tubuh saya kecil dan kerempeng. Pada masa itu tidak ada akte kelahiran atau surat kenal lahir. Untuk mengecek apakah sudah pantas mengikuti persekolahan, saya disuruh melingkarkan tangan kanan untuk memegang telinga kiri dari atas kepala. Dengan tangan yang kurus tentu saja telinga terpegang. Dia mengangguk-angguk. Jadi oke.

“Siapa nama kamu?”

Saya menyebutkan nama lengkap, bukan nama panggilan rumah: Adi. Tetapi telinga Jawanya tidak familiar dengan nama yang saya sebut.

“Siapa?” ulangnya.

Saya sebut per suku kata sebagaimana dipesankan ibu saya sebelumnya.  Dia menuliskan di buku tulis yang besar. Lalu selesai. Saya diantar masuk ke kelas, sudah ada beberapa murid disitu. Saya diperkenalkan pada guru di kelas itu. Langsung mengikuti pelajaran.

Memang saya tidak lama di Sekolah Taman Muda Taman Siswa itu, tetapi akan membekas selamanya, walaupun tidak seorangpun di antara teman sekelas saya ingat namanya. Mereka pun saya yakin tidak mengingat saya,berbeda dengan murid SD Menteng tetap ingat Barack Obama yang sebenarnya tidak lama sebagai teman sekolah mereka. Bangunan sekolah saya berdinding kepang bambu (gedek), di beberapa bagian bolong, dengan lantai tanah, beratap rumbia. Saya ingat lantainya yang tanah liat, sebab sepulang di rumah saya kerepotan mencuci sepatu menghilangkan tanah yang menempel di sepatu kanpas pertama saya yang baru dibeli di toko De Zon. Saya ingat sekolah itu beratap rumbia sebab ada tombak matahari yang menembus celah dari atas. Karenanya tentunya menimbulkan tandatanya mengapa ayah yang sudah menjadi pejabat pemerintahan di kota itu menyekolahkan saya di situ, bukan ke sekolah negeri yang punya gedung mentereng peninggalan Belanda. Saya tidak pernah menanyakan alasan orang tua. Belakangan saja saya berusaha mencari jawaban, menempatkan dalam kaitan dengan perjuangan orang tua saya. Tetapi itu nanti saya ceritakan.

Saat mulai bersekolah, ruang kelas dengan bangku panjang, satu bangku diduduki dua murid.. Di pinggur depan meja ada bolongan untuk menempatkan gelas berisi tinta. Belajar menulis pakai sabak (lembar tipis batu hitam) untuk ditulisi dengan grip. Nanti kalau sudah lancar barulah menggunakan kertas dengan pena yang setiap kali dicelupkan di gelas tinta saat menulis. Menulis dengan pena harus hati-hati, sebab ujungnya yang runcing mudah merobek kertas.

Di dinding gedek kelas, berjajar gambar pahlawan, seperti Diponegoro,  Imam Bonjol, RA Kartini, Pattimura, dan lainnya. Gambar dibuat tangan, mungkin hanya sedikit kemiripan dengan para pahlawan itu. Tetapi tidak asing bagi saya, sebab di rumah kami, dinding dihiasi gambar semacam itu. Tidak ada gambar pemandangan yang indah, seperti saya saksikan di rumah orang lain. Dengan belajar pada kelas satu di sekolah itu kemampuan intelek awal saya dibentuk. Disitu saya mulai belajar membaca dan berhitung. Saya dapat membaca dan menulis aksara dan angka pada kelas satu itu. Yang paling membekas adalah agenda bercerita yang selalu diisi oleh guru (saya tidak ingat nama dan sosok guru yang mengajar), saya tidak pernah lupa kisah tentang gambar-gambar orang yang tertempel di dinding. Setiap gambar punya dongeng yang menawan. Semua dilisankan. Seingat saya, saat di kelas satu itu tidak ada dongeng binatang seperti kancil yang penipu. Setiap menjelang pulang, guru selalu bercerita. Ada saja kisah tersisa dari orang yang tertempel di kepang bambu itu yang belum diceritakan hari-hari sebelumnya.

Kemudian tiba saatnya membawa pulang rapor kuartal pertama, saya belum dapat membaca apa yang tertulis di rapor itu. Tetapi ayah saya menerima rapor itu, dan menandatangani begitu saja. Dengan begitu apapun yang tertulis di rapor itu kelak menjadi identitas saya.

Disitu nama saya tertulis: Ashadi. Saya tidak tahu apakah ada arti nama itu, berbeda dengan nama asli saya. Sampai kapan pun begitulah adanya. Di seluruh ijasah saya, bahkan sampai surat kenal lahir yang dikeluarkan pejabat daerah setamat saya dari SMA.  Belakangan saya menimbang-nimbang, mendingan seperti itu. Atau bersyukur sebab saat itu saya belum mengaji Qur’an, sehingga belum bisa melafalkan bunyi “syin” (aksara ke-13 hijaaiyyah) dan “ain” (aksara ke-18).

Bahwa dari awal ayah saya tidak mempersoalkan perubahan nama itu, tetap menjadi misteri bagi saya. Saya bayangkan, jika saya menjadi seorang ayah pastilah akan mengirim surat koreksi ke sekolah jika nama yang diberikan pada anaknya salah tulis. Pengalaman saya sebagai orang tua, nama yang saya reka untuk anak saya melalui renungan berhari-hari, dengan alternatif  beberapa nama. Mengapa ayah saya membiarkan begitu saja kesalahan tulis dari sekolah itu? Atau mungkinkah ayah saya merasa nama yang diberikannya itu terlalu “berat” bagi saya di masa depan? Dengan nama yang ditabalkannya: “Asy’addi”  sudah terbayang betapa sering orang akan salah mengejanya. Nama itu itu tentu akan asing bagi telinga orang-orang dengan berbagai latar belakang. Sudah terbukti, guru Taman Siswa yang keturunan Jawa pun salah dengar untuk nama pemberian ayah saya.

Tetapi belakangan saya menafsirkan sikap ayah dan ibu saya perihal nama saya. Diam-diam agaknya orang tua saya menganggap saya perlu membuang nama lama itu. Tetapi di kalangan keluarga kami tidak lazim ganti nama. Orang Batak di Tapanuli Selatan biasa mendapat gelar sebagai nama baru jika menikah. Di lingkungan suku  lain ada kebiasaan ganti nama jika seorang anak mengalami kehidupan yang kurang baik. Ganti nama diupacarai untuk menghilangkan nahas. Apakah perubahan nama saya yang tidak disertai upacara itu ada kaitannya dengan titik hidup-mati yang saya alami saat saya berusia dua tahun? Ya, boleh jadi ayah dan ibu saya merasa perlu nama lama saya ditinggalkan, sehingga nama yang dilekatkan oleh guru Taman Siswa diterima begitu

Saya tidak pernah dekat dengan orang tua, baik pada ayah maupun ibu. Panggilan pada kedua orang ayah dan ibu, bukan amang-inang, papa-mama, atau papi-mami. Tidak pernah ada kebiasaan mengobrol santai dengan orang tua. Mungkin cara panggil yang sangat Indonesia itu tidak lazim di lingkungan saya saat itu. Tetapi panggilan yang sama kemudian saya terapkan pada anak-anak saya. Kendati isteri saya berasal dari Manado, yang biasa dengan panggilan papi-mami, saya bersikeras menuntut anak-anak saya menyebut ayah dan ibu bagi orang tuanya.

Ayah saya bernama Abdul Aziz dan ibu saya biasa dipanggil Ibu Aziz. Nama gadisnya Nurhasniah, keduanya aktivis perjuangan sejak zaman kolonial, biasa disebut sebagai orang pergerakan. Kalau ada cerita romantis, agaknya harus ditempatkan dalam latar itu. Tetapi saya tidak punya secuil pun dongeng menyangkut keduanya, sebab saat saya berada di Sumatera Utara sampai usia 19 tahun, tidak pernah terpikir untuk menelusurinya. Sedang sekarang, teman-teman segenerasinya sudah lama berpulang. Ayah saya meninggal di usia 48 tahun pada 27 Septermber 1965,  saat saya tahun kedua sebagai mahasiswa. Ibu saya sendiri meninggal dalam usia 85 pada tahun 2007.

Yang jelas, ayah dan ibu saya pengikut setia sebagai nasionalis, keduanya aktif di partai yang didirikan oleh Sukarno. Dari sini dapat dipahami mengapa orang tua saya memasukkan anak-anaknya untuk dididik di bangunan sekolah yang mirip kandang kambing. Sebab semua guru di sekolah itu teman seperjuangan mereka, biasa disebut kaum nasionalis. Kelihatannya ibu saya sangat bangga sebagai orang pergerakan. Ayah saya meninggal dan kemudian dimakamkan di Taman Pahlawan Pematangsiantar sebagai veteran pejuang kemerdekaan, yang tertulis di nisannya adalah jabatan ayah saya masa perang kemerdekaan, Wedana Militer – Kapten, bukan jabatannya terakhir sebagai Bupati diperbantukan di Kantor Gubernur Sumatera Utara.

***

KETIKA MEWAKILI ADIK MELAMARKAN SEORANG PUTRI UNTUK ANAKNYA

Pokok pikiran disampaikan ketika mewakili adik saya melamar anak perempuan dari keluarga beda agama.
Salam sejahtera untuk kita sekalian.
Izinkan saya mewakili adik laki-laki saya khususnya dan keluarga besar nasab ayah kami almarhum. Dalam suasana silaturahmi ini kami ingin menyampaikan maksud kedatangan kami untuk tujuan yang mulia, yakni melamar puteri bapak, dengan begitu memohon kerelaan dan keridhaan bapak dan ibu serta keluarga besar untuik menerima anak laki-laki kami untuk menjadi bagian dari keluarga bapak dan ibu.
Jika permohonan kami ini mendapat perkenan dari bapak dan ibu serta keluarga besar, izinkan pula saya menyampaikan beberapa hal agar tidak menjadi kesalah-pahaman nantinya.
Bahwa perkawinan puteri bapak dan anak laki-laki kami akan diselenggarakan secara agama bapak dan ibu, tentulah akan membawa berkat yang baik bagi kehidupan kedua anak kita.
Bahwa perkawinan di negara kita berada dalam 3 lingkup, yaitu agama, negara dan masyarakat. Setelah adanya undang-undang perkawinan tahun 1974, perkawinan dalam lingkup agama sekaligus sebagai pencatatan untuk negara, sedangkan dalam lingkup masyarakat berlangsung agar seluruh keluarga besar dan handai tolan dapat menjadi saksi dan memberi doa restu bagi kedua mempelai dan keluarga besar kita.
Untuk itu kami perlu menyampaikan bahwa kami keluarga besar nasab almarhum ayah kami, tidak dapat menyertai anak laki-laki kami dalam acara pemberkatan di gereja bapak dan ibu, karena kami harus memegang akidah agama kami. Jika kami menghadiri pemberkatan di gereja bapak dan ibu, sama artinya kami mengantarkan anak laki-laki kami ke agama lain. Itu menyalahi akidah agama kami.
Sedikit perlu saya sampaikan latar belakang keluarga besar kami.
Bahwa kami bermarga Siregar dengan lebih spesifik dalam cabang Ritonga berasal dari Paranjulu Sipirok Tapanuli Selatan. Sebagai orang Batak beragama Islam, setiap anak memiliki pertalian dengan ayahnya dalam 3 hal, 1) hubungan sedarah biologis, 2) hubungan sosial berdasarkan adat yang ditandai dengan marga, dan 3) nasab yaitu hubungan atas dasar akidah dan syariah Islam. Sudah beberapa generasi turun-temurun keluarga Siregar Ritonga menganut agama Islam. Kendati tidak belajar secara mendalam ajaran agama, tetapi dalam keluarga mungkin sudah mendarah-daging penghayatan akidah dan beberapa hal yang berkaitan dengan syariah agama kami.
Bahwa anak lak-laki kami telah memilih agama yang sama dengan bapak dan ibu, berbeda dengan agama ayahnya, kami hargai sebagai pilihannya selaku manusia dewasa. Kami ridha dan ikhlas menerima pilihannya itu. Kami juga percaya pilihan anak kami untuk anutannya adalah demi kebaikan dalam menjalani kehidupannya di masa depan.
Sebelum akil balig, tentu anak kami telah mendapat pendidikan agama Islam di rumah maupun di sekolah, karenanya sudah tahu dan sadar bahwa dengan beralih agama, atau berbeda agama dengan ayahnya yang Islam, berarti memutus hubungan nasab dengan ayahnya. Nasab menandai hubungan keturunan berdasarkan akidah dan syariah Islam. Sebagai ilustrasi, setiap makam orang di pekuburan Islam ditandai dengan nama yang meninggal disertai bin/binti nama ayahnya. Pencantuman ini menunjukkan hubungan nasab yang terbuhul hingga kematian dan kehidupan akhirat.
Dengan terputusnya nasab, tiada lagi hubungan atas dasar Islam. Jika ayahnya meninggal maka berlaku akidah dan syariah Islam, karenanya secara akidah tiada lagi mendapatkan doa umumnya dan Al Fatihah khususnya yang disampaikan anaknya, begitu pula secara syariah dalam kehidupan dunia sang anak tidak memiliki hubungan pertalian dengan ayahnya.
Terputusnya pertalian atas dasar nasab berdasarkan akidah dan syariah Islam, tentu tidak memutus hubungan darah dan hubungan sosial dan adat. Karenanya kami akan tetap menyertai perjalanan anak kami dalam perkawinannya secara sosial, dan memberi restu demi kebahagian hidupnya.
Dengan perkawinan anak kami dangan putri bapak dan ibu, kami senang dapat menjalin hubungan keluarga dan silaturahmi dengan bapak dan ibu serta keluarga besar. Perbedaan agama tidak akan mengurangi hikmah kebaikan hubungan sosial diantara keluarga kita.
Kami menghargai anutan dan agama bapak dan ibu, karenanya kami percaya bahwa anak kami akan mendapat bimbingan yang baik dalam menjalani kehidupannya.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan mewakili adik saya dan keluarga besar Siregar Ritonga.
Salam sejahtera untuk kita sekalian.
Ashadi Siregar
Jakarta, 23 Juli 2016

AHMAD WAHIB (alm)

(Artikel ini pernah dimuat di SKH SUARA PEMBARUAN, Selasa 25 Maret 2003)

MENGENANG AHMAD WAHIB

(9 November 1942 – 31 Maret 1973)

Oleh Ashadi Siregar

Ahmad Wahib meninggal akibat ditabrak sepeda motor pengebut, 30 tahun lalu. Catatan hariannya yang diterbitkan pertama kali tahun 1981 (Pergolakan Pemikiran Islam,  LP3ES, Jakarta) tahun ini telah dicetak ulang 6 kali, mendapat perhatian sehingga menjadi perbincangan dalam diskusi publik. Ada yang menyambutnya dengan penuh simpati, tetapi tidak kurang pula yang menghujat berantipati. Hujatan itu sedemikian panas oleh hawa amarah, sehingga menimbulkan tanda tanya bagi saya, percikan macam apakah dari pemikiran Wahib itu sehingga memprovokasi kalangan yang marah itu. Bahasa yang digunakan oleh pihak yang marah itu sebegitu rupa tajam dan emosionalnya, rasanya kalau Wahib masih ada, seakan dihalalkan darahnya.

Saya sendiri, berasal dari lingkungan Islam tradisional di Sumatera Utara, artinya keluarga menerima dan menjalankan agama Islam turun-temurun entah sudah berapa generasi, tidak pernah mempelajari agama sampai ke tingkat filsafat. Saya tidak mampu menangkap percikan yang dapat “membakar” dalam buku itu. Maklum saya belajar agama pada masa kecil hanya dari guru agama di kampung, yang mengajar alif-bata hingga membaca Al-Qur’an disertai hikayat-hikayat dari sejarah Islam versi pak ustad kampung yang diceritakan usai mengaji Al-Qur’an. Bagi saya, agama Islam tidak akan dapat dihilangkan oleh wacana dari teks-teks yang dilahirkan oleh penulis macam apapun, sebab boleh dikata agama ini saya anut melalui proses internalisasi dalam keluarga. Sebagaimana saya alami di masa kecil, dan ini berlanjut pada anak-anak saya yang belajar agama Islam di rumah dengan meminta guru mengajinya datang mengajar. Dengan kata lain, saya menginginkan internalisasi agama Islam berlangsung di lingkungan privat, kendati saya tidak mampu untuk menjadi guru mengaji anak-anak saya.

Setelah dewasa saya tidak pernah ikut dalam pergulatan pemikiran tentang agama seserius Ahmad Wahib. Karenanya saya tidak akan menulis pembelaan atas catatan harian Ahmad Wahib. Terus terang, banyak kegelisahannya yang dicatatnya itu tidak saya pahami, sebab saya tidak pernah intens memikirkan dan merenungkan soal agama yang saya anut. Saya hanya ingin bercerita secara otentik, dari pengenalan saya secara personal Ahmad Wahib sebagai sesama orang muda.

Di antara sekian banyak keberuntungan yang saya nikmati dalam kehidupan ini adalah masa kemahasiswaan saya di Yogyakarta. Di sini saya bertemu dan bergaul akrab dengan sejumlah orang yang berbeda latar-belakangnya dari saya,  yaitu latar belakang disiplin keilmuan, suku atau daerah asal, dan agama. Entah magnit macam apa yang mendekatkan, sehingga saya sempat galang-gulung dengan Ahmad Wahib, anak muda santri asal Madura yang kuliah di Fakultas Matematika dan Ilmu Pasti Alam (MIPA) Universitas Gadjah Mada (UGM). Saya mulai akrab dengan Wahib ketika bersama-sama sebagai peserta dalam kongres luar biasa (KLB) yang diadakan Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) di Kaliurang tahun 1969. Kongres diadakan di guest-house milik UGM yang sekaligus tempat menginap. Bersama-sama beberapa hari di penginapan sederhana itu agaknya menumbuhkan keakraban yang membuhulkan persahabatan.

***

Mari surut sejenak ke tahun-tahun akhir 60-an sampai pertengahan 70-an. Di sini ada Galaksi Maliboro. Kaki lima selarik jalan ini menampung berbagai variasi pergaulan. Dalam konteks pemikiran-pemikiran kefilsafatan bertemu sejumlah orang dalam pergaulan intens. Dalam konteks sebagai aktivis politik mahasiswa ada pergaulan sosial dan intelektual, sebagaimana halnya ada pergaulan dalam sastra, seni rupa, musik dan lainnya. Uniknya, manusia-manusia dengan bermacam-macam minat ini biasanya kalau bikin janji bertemu pasti di sepanjang Malioboro, yaitu dari palang kereta api stasiun Tugu sampai ke ujung selatan di Kantor Pos Besar.

Ahmad Wahib lebih getol dalam pergaulan berbau filsafat. Di luar Galaksi Malioboro dia juga aktif dalam kelompok yang mendiskusikan permasalahan agama. Kumpulan ini berbeda dengan makhluk-makhluk diskusi di Galaksi Malioboro yang penampilannya ditandai urakan. Di Galaksi Malioboro, dia juga akrab dengan sejumlah seniman. Jadi begitulah, mahasiswa MIPA, aktivis pers mahasiswa, tetapi lebih asik dengan pemikiran-pemikiran kefilsafatan, tetapi bergaul dengan berbagai macam manusia dengan latar belakang yang berbeda di Malioboro.

Pada tahun-tahun pergaulan itu, anak-anak muda sedang terpesona dengan teori-teori modernitas. Wacana  yang populer saat itu adalah dikhotomis antara negara berkembang (developing countries) dengan negara terbelakang (underdevelop contries). Pertanyaan yang selalu menggoda dalam berbagai diskusi di jalanan, warung atau teras rumah kos adalah perihal perubahan sosial macam apa yang harus diwujudkan. Kebanyakan anak muda percaya penuh pada kemajuan ilmu dan teknologi. Sedang Wahib, kendati terbata-bata sebagaimana kebiasaannya, selalu bicara mengenai nilai-nilai filosofis dari perubahan itu, dan biasanya pula tidak terlalu dipahami oleh teman-teman. Mungkin karena keterbata-bataannya bicara itu, dia merasa lebih leluasa untuk menuliskan gumamannya di buku harian.

***

Dari pergaulan, saya menangkap kesan tentang keugaharian hidup (asketisme) dari Wahib. Mulai dari pakaian yang dikenakan (mahasiswa pada tahun-tahun itu kebanyakan memakai celana jean, sebagai gaya trade-mark aktivis, tetapi saya tidak pernah melihat Wahib berpakaian seperti itu), makanan, sampai cara hidup lainnya. Satu hal yang tidak pernah saya lupakan adalah disiplinnya dalam menjalankan ibadah. Di antara teman-teman yang sok sekuler (ini juga semacam gaya anak muda tahun-tahun itu), pada waktunya solat, dia diam-diam menyisih untuk beribadat. Begitu juga di bulan puasa, di tengah anak muda yang “bangga” menunjukkan tidak berpuasa dengan merokok, dia tetap menjalankan ibadah puasa. Dan yang khas, dia tidak pernah mempersoalkan perilaku sejumlah temannya itu.

Karenanya saya tidak pernah meragukan religiusitas Ahmad Wahib jika beberapa praksis yang dapat tertangkap boleh saya jadikan sebagai parameter. Kesantunan dalam berbicara kepada teman bahkan yang lebih muda, ketaatannya menjalankan ritual, dan keugaharian dalam hidup, bagi saya mencerminkan penghayatan agamanya yang bersifat personal dan transendental. Dengan kata lain, saya melihat bahwa baginya penghayatan agama bersifat absolut manakala bersifat vertikal, yaitu dirinya sebagai individu dalam transendensi dengan Tuhan. Kalaupun individualitas penghayatan agamanya diperluas, adalah ruang privat dalam lingkup keluarganya, orang tua dan saudara-saudaranya. Dengan begitu, baginya doa merupakan transendensi individualitas untuk dirinya, dan orang tuanya.

Dia tidak pernah membawa individualitas penghayatan agama itu ke ruang sosial. Dalam pergaulan dengan teman-teman yang beraneka ragam latar belakangnya, diskusi-diskusi selamanya dengan referensi sosial atau kefilsafatan. Dengan membaca catatan hariannya, baru saya sadari tentang praksis penghayatan keagamaan ala Ahmad Wahib. Penghayatannya yang bersifat individual dan transendental itu saya tafsirkan dari pergaulan dari hari ke hari. Pada hemat saya, baginya penghayatan bersifat absolut dan otentik adalah dari dan bagi dirinya sendiri dalam lingkup ruang privatnya. Karenanya pula dia tidak pernah mempersoalkan penghayatan individual orang lain.

Perihal hubungan individual dan transendental dirinya atau perluasaan dirinya di ruang privat dengan Allah, sebagai suatu yang bersifat absolut, sama sekali tidak ada keraguan sepercikpun. Sementara penghayatan agama di ruang sosial, baginya boleh jadi  sebagai kondisi yang mengundang pertanyaan yang tidak pernah selesai. Bagaimana sesungguhnya penghayatan agama itu harus diwujudkan di ruang sosial? Bagian terbesar catatan hariannya boleh dibilang sebagai renungan tentang keberadaan di ruang sosial.

Pertanyaan-pertanyaannya tentang manusia di ruang sosial ini, agaknya lahir karena sikap dasarnya yang jauh dari kecenderungan kekuasaan dan dominasi. Kerisauannya adalah ketika agama Islam digunakan sebagai instrumen untuk dominasi di ruang sosial (termasuk politik), sebagaimana kerisauannya terhadap teori modernitas ketika menjadi nilai yang mendominasi ruang sosial pada awal tahun 70-an. Karenanya percikan pemikirannya dapat dilihat dari konteks keberadaan seorang yang menghayati agamanya di ruang sosial. Di ruang sosial dia tidak ingin hadir dengan kebenaran absolut agamanya. Jadi mengapa harus menghujat pikiran-pikiran seorang anak muda yang taat menjalankan ibadah agamanya, dan ingin melihat ruang sosial yang lebih nyaman bagi kehidupan manusia? Kehidupan manusia, ini kata kunci dalam melihat ruang sosial.

Hujatan terhadap pemikiran Wahib atau pemikir lain yang sama paradigmanya pada dasarnya bukan datang dari penganut fundamentalisme Islam. Saya membayangkan peran positif kaum fundamentalis di setiap agama yaitu memurnikan nilai keagamaan kembali pada substansi genesisnya, bukan untuk mendominasi ruang sosial. Dengan begitu agama dapat berfungsi kembali untuk purifikasi personal bagi manusia. Sedang dominasi atas ruang sosial tidak datang dari nilai agama, melainkan dari kepentingan politik pragmatis yang bertolak dari nilai otoritarianisme.

Mungkin keberadaan Ahmad Wahib dan pemikirannya tidak menguntungkan bagi pihak-pihak yang memandang agama Islam dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mendominasi ruang sosial. Kalau itu terjadi, sudilah memaafkan saya, sebab tulisan ini saya buat karena saya merindukan teman saya yang telah pergi, teman saya yang meninggalkan negeri yang sedang dibisingi oleh kebenaran-kebenaran absolut dari pihak yang  menggunakan agama Islam untuk mendominasi ruang sosial kita. Galaksi Malioboro pun sudah lenyap. Wahib mati muda, karenanya dia tidak perlu menyaksikan ruang sosial Indonesia yang sedang diperebutkan oleh nilai-nilai absolut yang tidak toleran terhadap keberagaman manusia. Dan saya kehilangan seorang teman yang menunjukkan contoh perihal cara beragama secara intelektual, melengkapi tradisi keislaman yang saya bawa dari masa kecil saya. Terimakasih Bung Wahib, sampai bertemu. ***

 

 

 

 

 

Tentang Pancasila

1 JUNI DAN 1 OKTOBER UNTUK PANCASILA 

Ashadi Siregar 

31 Mei 2016

Dua tanggal almanak biasa dikaitkan dengan Pancasila, 1 Juni sebagai hari lahirnya dan 1 Oktober penanda kesaktiannya. Hari lahir itu selama Orde Baru secara sistematis dicoba-hilangkan dari memori bangsa. Dan sepanjang era itu, setiap 1 Oktober dipasang bendera setengah tiang. Rezim Orde Baru menyebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Mungkin tidak ada yang mempersoalkan bagaimana kaitan bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung di satu pihak dan kesaktian Pancasila di pihak lain. Menjadikan 1 Oktober sebagai hari perkabungan nasional akibat terbunuhnya sejumlah perwira TNI tentunya didukung alasan yang kuat. Setiap bangsa perlu memiliki momen-momen yang dapat dimaknai untuk menumbuhkan kesadaran atas identitas dan solidaritas bangsa.

Namun, menjadikannya sebagai momen guna mengagungkan Pancasila atas dasar kesaktiannya merupakan pembodohan rakyat. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ditandai dengan menumbuhkan kesadaran rasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bung Karno sebagai pemikir dan pencetus dasar negara ini mendekati Pancasila secara rasional. Pidato 1 Juni 1945 berisi rasionalisasi yang dilengkapi referensi konseptual atas Pancasila sebagai dasar negara. Sementara Jenderal Soeharto mengajak rakyat mendekati Pancasila secara mistis. Terminologi kesaktian hanya dapat dihayati dengan kesadaran mistis, tidak atas dasar rasionalisme.

Pendekatan konseptual Bung Karno tecermin dalam tulisan- tulisan otentik pribadi dan pidato tertulis dan lisannya sebelum dan sewaktu menjadi presiden. Sementara kecenderungan pemikiran Jenderal Soeharto tidak dapat diketahui dari masa sebelum menjabat presiden.

Pendekatan konseptual terkandung dalam pidato tertulis (yang disiapkan Sekretariat Negara) dan dibacakan Jenderal Soeharto dengan cara datar dan dingin. Sedangkan kecenderungan otentik personal tecermin saat pidato lisan maupun penampilan dalam temu wicara dengan kelompok-kelompok masyarakat yang disiapkan aparat birokrasi negara.

Dalam setiap kesempatan itu ujaran-ujaran lisan pendekatan mistis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disosialisasikan kepada rakyat.

Mistifikasi kehidupan bernegara

Pancasila sebagai dasar negara perlu didekati dengan kesadaran rasional, dengan kembali kepada gagasan dasar yang dikembangkan Bung Karno. Perlu dibongkar ulang rekayasa intelektual dijalankan oleh Angkatan Darat yang dimotori almarhum Jenderal Nugroho Notosusanto untuk meniadakan faktor Soekarno melalui penataran Pancasila.

Terdapat dua arus besar sosialisasi Pancasila selama Orde Baru. Pertama, secara struktural diwujudkan dengan gaya doktriner melalui perumusan butir-butir yang jumlahnya disesuaikan dengan level target dari indoktrinasi. Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang diselenggarakan secara luas pada berbagai lapis masyarakat bersifat doktriner, jauh dari nilai dasar berbangsa dan bernegara sebagaimana diharapkan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945.

Kedua, secara simbolik, melalui berbagai wacana yang bersifat mistifikasi Pancasila. Di antaranya dengan hari berkabung atas terbunuhnya perwira TNI, dengan ritual untuk menghayati kesaktian Pancasila. Kehikmatan beraroma mistis di monumen Lubang Buaya ini dalam konteks kenegaraan menjauhkan masyarakat dari penghayatan rasional kehidupan bernegara. Upaya peyakinan terus-menerus sepanjang Orde Baru tentang hancurnya kekuatan anti Pancasila berkat kesaktian Pancasila.

Kehidupan bernegara dengan basis keyakinan mistis merupakan bencana bagi suatu bangsa negara modern. Jika aparat birokrasi negara, militer, polisi, bahkan elite masyarakat juga menghayati keyakinan mistis semacam ini, kiranya hanya dapat dibayangkan untuk kehidupan bernegara abad ke-16. Sulit membayangkan masa depan negara pada abad ke-21 dengan basis budaya negara yang dibangun selama 30 tahun oleh Orde Baru.

Karena itu, langkah mendesak adalah demistifikasi atas Pancasila. Termasuk juga meniadakan konteks mistis dalam kehidupan kenegaraan. Ritual ”ruwatan”, misalnya, memiliki signifikansi bagi kehidupan keluarga, tetapi sama sekali tidak punya makna bagi negara.

Presiden RI bukan kepala keluarga, melainkan kepala negara. Negara merupakan sistem yang terdiri dari komponen-komponen politis, sosiologis, dan ekonomis yang integrasinya atas dasar kepentingan rasional yang bertolak dari acuan nilai bersama (shared value). Karena kepercayaan bahwa kehidupan bernegara dapat ditata atas dasar mistis, hanya akan menjerumuskan kita ke dalam Orde Baru Kedua.

Makna perkabungan nasional

Ditumpasnya kekuatan anti Pancasila, atau berbagai pemberontakan, perlu disikapi dengan pemahaman kesejarahan yang bersifat rasional, bukan dengan irasionalitas keyakinan saktinya Pancasila. Setiap keberhasilan dan kegagalan pada hakikatnya berasal dari strategi dan operasi yang dijalankan secara rasional. Dengan rasionalitas ini pula 1 Oktober dapat disikapi sebagai hari perkabungan nasional, bukan untuk ritual kesaktian Pancasila.

Meninggalnya sejumlah perwira TNI pada 1 Oktober 1965 merupakan tragedi yang patut dikenang. Film Gerakan 30 September karya almarhum Arifin C Noer yang diputar berulang selama Orde Baru menggambarkan adegan penculikan dan pembunuhan yang dilakukan segerombolan militer yang disebut sebagai pasukan Cakrabirawa. Begitu juga adegan rapat-rapat yang berlangsung dihadiri oleh orang sipil yang digambarkan sebagai PKI di satu pihak dan militer di pihak lainnya.

Menelusuri tragedi 1 Oktober tidak mengurangi makna perkabungan bagi para perwira TNI. Ini merupakan tugas sejarawan, termasuk TNI sendiri, untuk mengungkap seluruh tabir yang menyelimuti penculikan dan pembunuhan itu, agar tragedi dan perkabungan dapat dihayati secara rasional.

Sejumlah pertanyaan kunci perlu dijawab, sebab yang melakukan penculikan dan pembunuhan, baik dalam buku sejarah ala Nugroho Notosusanto maupun film semidokumenter Arifin C Noer, adalah bagian dari pasukan Cakrabirawa, pengawal kepresidenan.

Soalnya, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Cakrabirawa dibentuk atas unsur-unsur angkatan. Personel Cakrabirawa yang terlibat adalah Letkol Untung dan awak pasukannya yang berasal dari Angkatan Darat. Tidak pernah dibukakan bagaimana rekrutmen pasukan Cakrabirawa ini, khususnya yang berasal dari Angkatan Darat.

Apakah bergabungnya Letkol Untung dan awak pasukannya ke dalam Cakrabirawa, atas permintaan Presiden Soekarno dan Komandan Cakrabirawa, ataukah atas penugasan Komandan Kostrad sebagai induk pasukannya?

Begitu pula dalam sejarah resmi digambarkan adanya perwira- perwira Angkatan Darat yang berhasil dipengaruhi oleh tokoh-tokoh sipil dari PKI. Untuk itu perlu ditelusuri tipologi ”kedunguan” dari perwira Angkatan Darat yang begitu mudah dipengaruhi dan digerakkan oleh orang sipil.

Garis komando yang sering dipujikan dalam lingkungan militer dapat diambil alih oleh orang sipil, yang notabene dalam buku sejarah dan film Arifin C Noer orang ini tidak jelas posisinya dalam kepengurusan PKI.

Satu Oktober 1965 dapat dijadikan titik tolak dalam penelusuran sejarah bangsa. Siapa tahu kita akan sampai pada kesimpulan bahwa dengan terbunuhnya para pahlawan revolusi, yang kemudian disusul pembunuhan massal (belasan, puluhan, ratusan ribu korban rakyat Indonesia, yang mana pun bilangannya, perlu verifikasi) akibat eksploitasi konflik horizontal yang bersifat laten dalam masyarakat, maka kita memang sangat layak punya Hari Perkabungan Nasional.

Perkabungan untuk suatu bangsa yang sanggup membunuhi sesama manusia tanpa rasa bersalah.

ASHADI SIREGAR, PENELITI MEDIA DAN PENGAJAR JURNALISME, BERMUKIM DI YOGYAKARTA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 31 Mei 2016, di halaman 6 dengan judul “1 Juni dan 1 Oktober untuk Pancasila”.

orang-orang malioboro

Saya pernah menulis prolog untuk buku berkaitan dengan orang-orang Malioboro yang berhimpun dalam wahana Persada Studi Klub yang melegenda pada akhir ’60-an sampai pertengahan ’70-an. Pemrakarsa penerbitan buku itu tidak pernah menghubungi saya setelah naskah saya kirim, buku itu tak pernah ada kabar beritanya apakah sudah terbit dan beredar. Luar biasa bukan? Ah, tidak! Itu biasa di Yogyakarta. Mumpung ketemu file-nya, biarlah saya pajang disini.

PROLOG
PEMAKNAAN TERHADAP DINAMIKA KREATIF YOGYAKARTA ERA ‘60 – ‘70AN
Oleh Ashadi Siregar
( 1 )
Permintaan dari pemerakarsa buku ini untuk menulis semacam pengantar untuk buku yang berkaitan dengan “orang-orang malioboro” (“orang-orang M”) saya sanggupi, dan ternyata belakangan menyimpan sejumlah ketidak-yakinan atas diri saya, apakah memang dapat memenuhi harapan. Soalnya, tujuan untuk penulisan buku ini harus mengingatkan bahwa pada dasarnya saya tidak punya kapasitas yang sesuai. Adapun kegiatan yang berintikan penulisan buku dimaksudkan untuk (saya kutip dari proposal):
1. Melakukan upaya dokumentasi otentik terhadap dinamika perjalanan sastra dan kebudayaan dari kiprah Persada Studi Klub di Yogyakarta;
2. Melakukan pemaknaan dan refleksi atas kehadiran Persada Studi Klub di tengah kehidupan sastra di Yogyakarta dan Indonesia;
3. Menggalang kerjasama semua pihak yang pernah terlibat dalam kehidupan sastra dan kebudayaan di Yogyakarta dekade 1968 – 1977 dalam memberikan kesaksian atas dinamika kegiatan seniman muda di Malioboro;
4. Memberikan sumbangan positif bagi upaya mengkaji ulang posisi Yogyakarta sebagai kota budaya di masa lalu dan masa kini untuk kepentingan masa depan masyarakat luas.
Saya bukan peneliti sastra, karenanya sama sekali tidak punya secuilpun data terdokumentasi mengenai kehidupan kesastraan di Yogyakarta maupun Indonesia. Kalaupun harus menulis, hanyalah mengandalkan ingatan pribadi, sesuatu yang makin jarang dilakukan dalam kegiatan profesional yang senantiasa mengandalkan referensi. Kendati pernah hidup dan bergaul dalam ruang dan waktu yang sama, tidak mudah untuk menulis suatu pengantar mengenai sekelompok orang. Sebab interaksi tidak dalam kapasitas profesional yang bersengaja untuk mengamati dan mencatat, hanya pergaulan sosial. Itupun dalam pertemanan yang tidak sama eratnya, ada yang galang-gulung bersama, ada pula yang hanya sekadar kenal nama. Rentang waktunya sekitar sembilan atau sepuluh tahun (pertengahan ‘60an ke pertengahan ‘70an), dan sudah berlalu lebih 30 tahun.
Ingatan tentang kelompok yang yang diidentifikasi dalam buku ini sebagai “orang-orang malioboro” ternyata tidak mudah. Pergaulan saya boleh dibilang lebih banyak hanya dengan dedengkotnya, yakni Umbu Landu Paranggi. Saat itu kami sama-sama mahasiswa Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Sekitar tahun 1968, semasa mahasiswa saya ikut mengelola Suratkabar Mingguan Umum Publica, untuk beberapa waktu berkantor di salah satu ruangan kios kecil yang terletak di Taman Garuda (seberang Hotel Garuda Malioboro). Pada malam hari Umbu yang mengasuh rubrik sastra di Suratkabar Pelopor Yogya yang berkantor di lantai dua pertokoan Malioboro, sering singgah, nyanggong di kios itu. Dan pula, karena menggunakan percetakan yang sama, kami sering bertemu saat menunggui koran masing-masing diset dan naik cetak pada malam hari.
Pergaulan yang intens malah tidak ada pertaliannya dengan dunia sastra, melainkan sebagai aktivis gerakan mahasiswa, ikut dalam berbagai aktivitas seperti gerakan anti korupsi, golput (golongan putih, gerakan untuk memboikot Pemilihan Umum pertama Orde Baru, 1971), penentangan proyek dana non-budgeter untuk Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan terakhir Malari 1974. Sebagai aktivis ini, tahun 1972 Umbu bahkan pernah ke Jakarta bersama kelompok aktivis anti korupsi lainnya dari Jakarta dan Bandung, masuk Istana Negara bertemu Suharto. Saya tidak ikut dalam rombongan itu, tetapi belakangan saya dengar anekdot tentang penampilan Umbu bercelana jin dengan blangkon yang dipakai terbalik (mondolannya di arah depan), mendapat komentar Soeharto yang marah.
Pergaulan dengan Umbu lebih intensif ketika bersama-sama mengelola Suratkabar Mingguan Sendi, suatu penerbitan pers oleh aktivis mahasiswa yaitu Daniel Dhakidae, Gaspar Ehok, M. Aini Chalid, Parakitri T. Simbolon, Peter Hagul dan Zulkifly Lubis. Disitu saya sebagai pemimpin redaksi/penanggung jawab, sedangkan Umbu sebagai pengasuh rubrik sastra sembari menjalankan fungsi yang sama di Suratkabar Pelopor Yogya. Sendi hanya berumur semusim jagung, kemudian Surat Ijin Terbitnya dicabut oleh Menteri Penerangan (saat itu Budiardjo) awal 1972, dan saya diadili dengan dakwaan menyebarkan kebencian terhadap kekuasaan negara dan penghinaan Presiden Suharto.
Begitulah, seingat saya, tidak pernah Umbu mempertautkan kegiatannya sebagai aktivis gerakan mahasiswa dengan kehidupan sastra. Kendati di antara redaktur di Mingguan Sendi terdapat Parakitri T. Simbolon yang karyanya dimuat di majalah sastra Horison, tulisan untuk rubrik sastra tidak pernah dibahas secara khusus. Karenanya saya tidak pernah mendengar pandangan-pandangan Umbu Landu Paranggi mengenai sastra umumnya dan puisi khususnya. Pilihan-pilihannya atas puisi yang dimuat di rubrik itu sepenuhnya dengan otoritas subyektifnya.
Lebih jauh, saya pun tidak pernah ikut terlibat dalam perbincangan di antara Umbu dan “orang-orang M” dalam kaitan dengan sastra. Malah ada semacam “penyakit” di antara “orang-orang M”, untuk bersikap yang dieksplisitkan secara gagah: “yang bukan penyair tidak berhak bicara soal sastra/puisi”. Boleh jadi di bawah permukaan ada pula sikap: “yang penyair tidak perlu bicara soal yang bukan sastra/puisi”. Karenanya posisi Umbu sebagai aktivis gerakan kritis terhadap rezim Orde Baru pada masa tahap pemupukan kekuasaan, tidak pernah terbawa ke dalam pergaulan “orang-orang M”.
Sementara saya sendiri sepanjang akhir 60-an dan pertengahan 70-an, menulis cerita pendek dan novel yang mengisi majalah dan koran. Tetapi tidak pernah berpretensi menulis karya sastra. Bahkan novel-novel yang saya tulis pada era 70-an itu boleh dibilang lebih bersifat by-accident, akibat mengalami kesulitan untuk menulis artikel dan karya jurnalistik lainnya di media pers umum, setelah diadili dan divonis bersalah dalam perkara penghujatan Suharto.
Setamat dari Fakultas Sosial dan Politik tahun 1970, saya direkrut mengajar di fakultas yang sama. Sampai pertengahan akhir tahun ‘70an, saya masih nyambi menjadi wartawan, dengan menjadi stringer (koresponden cabutan) majalah berita dari Jakarta, serta membuat laporan jurnalistik secara lepas untuk beberapa suratkabar dan majalah. Dari remaja saya sudah bercita-cita jadi jurnalis, tetapi dengan kasus mingguan Sendi, dan membayangkan kekuasaan Suharto yang bakal panjang, saya menyadari tidak mungkin berkukuh dengan cita-cita untuk memasuki dunia jurnalistik. Karenanya kemudian saya memutuskan untuk sepenuhnya mengambil jalur di bidang pengajaran. Terlebih setelah dengan beberapa teman pada awal tahun ‘80an mendirikan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang penelitian media massa dan pelatihan jurnalis. Dengan begitu perhatian ditumpukan hanya untuk bidang pendidikan dengan fokus pada jurnalisme. Sejak itu saya berhenti menulis fiksi, khususnya novel, sebab saya lebih berkutatan dalam alam pikiran mengenai metode dalam menghadapi fakta-fakta empiris sebagai basis dalam pendidikan jurnalisme. Disini seluruh pembelajaran adalah pemilahan yang tajam antara fakta dan fiksi, guna mengenyahkan fiksi dalam proses penulisan. Sastra umumnya dan novel khususnya menjadi penikmatan subyektif bagi saya, bukan sebagai proses kreatif sebagai pengarang, apalagi obyek ontologis sebagaimana para pengkaji sastra.
Nah, itu sedikit cerita pribadi. Sekarang, kiranya dapatlah dimahfumi, akan diri saya yang harus “tahu diri” untuk tidak membicarakan makna dari jagat kesastraan “orang-orang M”. Dengan jauhnya jarak perhatian ditambah lagi dengan rentang waktu yang panjang, bagaimana saya harus membayangkan jagat sastra tahun ’60 – ‘70an? Cerita tentang jurnalisme mungkin banyak bunyinya. Tetapi untuk dikaitkan dengan “orang-orang M” rasanya tidak relevan, sebab kendati saya kenal beberapa orang di antaranya bekerja di lingkungan media pers, tetapi tidak bertarung dalam konteks jurnalisme. Mereka mengasuh rubrik sastra/budaya meneruskan jejak Umbu. Lantas apa yang dapat saya tuliskan? Tentunya menimbulkan tanda tanya, mengapa saya harus didapuk untuk menulis pengantar bagi buku ini.
Saat menulis pengantar ini saya sama sekali belum membaca tulisan-tulisan yang dibuat oleh “orang-orang M” yang mengisi buku. Padahal memorial personal yang bersifat subyektif dari para pelaku tentunya akan sangat membantu saya untuk meneroka kembali masa lalu itu. Begitu parah “sok jago”nya saya, sehingga punya keberanian untuk menulis hanya dengan ingatan dan kesan subyektif saya sendiri.
Bagaimana pandangan dan kenangan para pelaku maupun orang yang kenal dengan “orang-orang M”, silakan pembaca ikuti dalam buku ini. Kisah-kisah yang menarik dari kehidupan personal dapat menjadi teks. Manakala bersifat aktual dan memenuhi kaidah news-worthy akan muncul di media pers sebagai human interest story. Tentu harus sesuai dengan kriteria dalam kebijakan keredaksian (newsroom) koran bersangkutan. Koran nasional berbeda dengan koran lokal dalam memilih sosok yang perlu dikisahkan. Berikutnya, kisah dari masa lalu manakala dapat dijelaskan dalam metode historiografi, bisa masuk ke buku pelajaran sejarah di sekolah-sekolah. Tetapi semua pelajaran sejarah pada dasarnya ditentukan oleh kekuasaan negara yang mengendalikan dunia pendidikan. Jadi apakah kisah “orang-orang M” itu boleh menjadi bagian dalam sejarah sastra, berpulang kepada peneliti sejarah dan keputusan otoritas negara yang mengendalikan dunia pendidikan. Sedangkan kisah aktual atau masa lalu, kalau hanya untuk menjadi bahan percakapan, berhenti sebagai anekdot yang mengasikkan. Mungkin sebatas dalam pergaulan, atau dongeng untuk anak-cucu yang bocah.
( 2 )
Terus-terang, kenangan saya tentang “orang-orang M” tidak dapat saya tempatkan dalam konteks kesejarahan jagat sastra bukanlah karena mereka tidak punya peranan, tetapi tentunya akibat keawaman saya dalam bidang ini. Dua ranah yaitu historiografi dan kesastraan sangat jauh dari pembelajaran saya selama ini. Karenanya, dimana tempat dari tulisan-tulisan yang ada di buku ini, pembacalah yang menentukannya.
Lantas bagaimana pandangan saya tentang “orang-orang malioboro” dari tahun ’60 – ‘70an? Pertama tentunya harus menjawab pertanyaan, apa dan siapakah mereka? Maliboro sejak lama sudah menjadi ajang niaga, kiri-kanannya disesaki oleh pertokoan, termasuk pasar gede Beringharjo, gang-gang yang bermuara ke jalan ini berasal dari permukiman yang dihuni kebanyakan pedagang Tionghoa, ditambah dengan “sarkem” (dari sebutan jalan Pasar Kembang sebagai penanda bagi perkampungan Sosrowijayan dan sekitarnya yang diisi oleh pekerja seks komersial). Di Malioboro juga berkantor puncak kekuasaan Yogyakarta, yaitu Kepatihan (kantor kepala daerah), parlemen dan kantor polisi wilayah. Disini juga ada perpustakaan wilayah, isinya buku-buku tua, suatu sarana yang berharga di tengah kelangkaan perpustakaan dunia pendidikan saat itu.
Di Maliboro siang-malam berlangsung kegiatan ekonomi formal dan informal, yaitu orang-orang yang menjadikan selajur jalan ini sebagai sumber kehidupan. Datang ke Maliboro, ya untuk belanja. Karenanya tempat ini menjadi persinggahan bagi pembeli di toko dan penjaja makanan, wisatawan dari luar kota dan penjenguk etalase (tidak berbelanja, ramai terutama sabtu malam), tiga macam pesinggah yang relevan bagi kehidupan Malioboro. Jadi membicarakan Malioboro otomatis mengacu pada perbelanjaan dan pengunjungnya.
Di luar itu, Maliboro pada titik tertentu, menjadi penanda tempat bertemu. Ini hanya untuk efisiensi akibat keterbatasan sarana komunikasi, tidak ada telepon umum apalagi telepon rumah. Kalau mau kontak teman, berkunjunglah (syukur kalau ada sepeda) ke tempat kosnya, dan manakala tidak bertemu harus meninggalkan nota secarik kertas: janjian ketemu malam di “depan bioskop Indra”, “warung pak anu”, “teteg sepur” (palang kereta api), dan sebagainya, semua di sepanjang Malioboro. Betapa susah-payahnya untuk dapat bertemu. Maliboro bagaikan sinar terang bagi laron di malam gelap. Lampu-lampu pertokoan membuatnya sangat kontras dengan kawasan-kawasan permukiman yang hanya berfasilitas listrik bertegangan 110 volt dengan lampu jalanan jarang menyala. Saat pertokoan buka, pengunjung bermandi cahaya. Begitu masuk jam 9 malam, toko-toko menutup pintu dan etalase, kaki lima menjadi labirin yang suram. Hanya satu dua penjual makanan buka lesehan. Dan labirin inilah sebenarnya sebagai habitat mereka yang menyebut diri “orang-orang malioboro”.
Apa keterbatasan komunikasi dan gerak, serta suasana yang suram itukah yang menjadikan kebersamaan sangat berarti sehingga selalu dikenang? Setiap orang muda yang menjadi bagian kelompok dan menggelandang di Malioboro tentunya dapat mengungkapkan pengalaman masing-masing dalam berinteraksi. Pengalaman ini mungkin hanya menjadi anekdot, mungkin sebagai refleksi yang menjadi pintu untuk menangkap makna di dalamnya.. Untuk itu pelaku sendirilah pada tahap pertama yang dapat menemukan makna itu dalam kehidupannya. Apa yang terjadi dalam rentang waktu sembilan tahun itu hanyalah sebagai awal dari penghadiran diri dalam rentang waktu berikutnya. Dengan kata lain, pentingnya pengalaman-pengalaman sembilan tahun (ini dua kali lebih lama ketimbang belajar jadi sarjana di universitas) hanya dapat dilihat melalui kedirian masing-masing orang dalam perjalanannya dalam konteks kebudayaan. Apa yang terjadi kemudian itulah yang menandai bahwa selama “kumpul-kumpul” sebagai orang Malioboro itu memang bermakna.
( 3 )
Dinamika “orang-orang malioboro” dipandang memiliki makna, dan sekali lagi, karena saya bukan peneliti sastra, saya ingin melihat dalam dimensi lain, yaitu sejauh mana kumpulan itu berarti dalam masyarakatnya. Makna dilihat dari kedirian seseorang yang tidak berhenti sebagai individu yang personal, tetapi menjadi institusional. Perbedaan antara individu yang personal dan institusional ini mengingatkan saya pada salah seorang dari kelompok ini, yaitu Emha Ainun Nadjib. Saya pernah menulis komentar pendek yang dimuat dalam buku Ian L. Betts Jalan Sunyi Emha (Penerbit Kompas Jakarta, 2006). Baiklah saya kutip disini:
Ainun berhenti kuliah boleh dipandang sebagai suatu anugerah keberuntungan, sebab setelah itu dia mengalamiliberalisasi oleh alam. Dengan liberalisasi itu dia mengalami metamorfosa, dari suatu individu yang kemudian hadir menjadi suatu institusi yang signifikan di tengah kehidupan, yang mengatasi sekat-sekat yang membelenggu manusia. Berapa gelintirkah manusia yang dapat hadir sebagai suatu institusi, yaitu sumber dari nilai bagi manusia yang mengenal atau pernah bersentuhan dengannya? Kebanyakan manusia tidak berani hadir dalam individualitas manusia bebas dengan kualitas semacam ini, sebab merasa lebih aman berada dalam tempurung yang bernama komunalisme dalam lingkup agama, ideologi, textbook, atau ikatan-ikatan yang membelenggu lainnya.
Liberalisasi oleh alam adalah anugerah bagi manusia dengan bakat yang sangat otentik. Dengan anugerah itu Ainun “diselamatkan” dari “dosa-dosa” dunia sekolah. Dunia sekolah ibarat taman bermain yang indah (dan mahal) yang dibatasi oleh tembok bernama kurikulum, ideologi pedagogi, kekuasaan pengajar,dan kekuasaan lainnya yang merasuk ke dalam sistem pendidikan, melahirkan manusia bebek.
Sebagai suatu institusi, Ainun jauh lebih berarti dibanding ribuan bahkan laksaan lulusan dunia sekolahan. Dengan berandai-andai, kalau Ainun tidak berhenti sekolah, apakah yang terjadi? Bersama kecerdasannya, tidak pelak dia akan lulus sarjana. Lalu dengan kemahirannya bikin proposal, dia tentunya akan memperoleh “grant” bagi dirinya untuk biaya sekolah “master”, untuk kemudian berburu lagi “grant” untuk sekolah “doktor”. Maka masyarakat akan menonton kiprah seorang bernama Doktor Ainun, boleh jadi kalau dia berada di universitas akan ada tambahan gelar prof. Tetapi kiprah itu hanyalah tontonan bagi orang banyak, sebab segala yang dikerjakan tidak lain untuk dirinya sendiri.
Beruntunglah Ainun hanya setengah semester berada di lingkungan universitas, untuk kemudian sepanjang waktu berikutnya dia menjadi manusia pembelajar dari alam. Alam menyediakan buku-buku dari rentangan peradaban intelektual umat manusia,Timur atau Barat, Islam atau Non-Islam. Alam juga menyediakan manusia yang sarat dengan dengan problematika kehidupannya. Semua menjadi sumber baginya, tanpa harus dipilihkan (ini disebut kurikulum) oleh suatu sistem kekuasaan persekolahan. Dia bebas memilih sendiri alam yang mau dipelajarinya, dan dengan bakat individualitasnya dia dapat membebaskan dirinya.
Dunia sekolah berhasil mengeluarkan puluhan ribu lulusannya menjadi bagian dari instansi negara atau korporasi raksasa, tentulah tidak dapat dinafikan. Tetapi SATU Ainun yang hadir di tengah masyarakatnya dalam rentangan kontemporer bahkan mungkin kelak, adalah merupakan anugerah alam bagi manusia Indonesia.
Sebagai suatu institusi, Ainun dapat dibaca sebagai suatu wacana yang sering disalah-artikan. Ini risiko dari suatu wacana yang terbuka. Sering dia diklaim sebagai bagian dari kelompok komunal yang satu, tetapi pada sisi lain ditolak. Sebagai bagian atau pun ditolak, pada dasarnya tidak relevan dengan kehadiran Ainun, sebab wacana institusionalnya tidak ditentukan oleh komunalisme yang manapun. Karenanya membaca wacana Ainun adalah sebagaimana menghadapi institusi budaya yang terbebas dari batasan kepentingan pragmatis, sesuatu yang sudah langka di tengah-tengah pertarungan dan perebutan hegemoni untuk kepentingan kelompok komunal.
Dari komentar tentang Emha Ainun Nadjib yang pernah menjadi mahasiswa fakultas ekonomi tidak penuh satu semester, saya ingin mengajak untuk membayangkan, apakah masyarakat lebih mendapat kemanfaatan dari Ainun andaikata sarjana ekonomi, atau sebagaimana Ainun yang kita kenal sekarang? Karenanya marilah melihat Yogyakarta sebagai periuk yang menggodok sejumlah orang muda. Periuk ini berupa ruang untuk proses pembelajaran. Kelompok ini, rata-rata kelahiran tahun ‘50an, sekarang, semua sudah berusia di atas setengah abad, tersebar di berbagai kota. Seiring usia biologisnya, ada yang matang, tetapi mungkin banyak pula yang tetap mentah. Dan yang penting adalah proses yang berlangsung pada tahun ’60 – 70an itu, bagaimana di Yogyakarta dapat berjalan pembelajaran dalam dua sisi, pembelajaran di ruang sekolah formal dan “sekolah” alam. Orang-orang muda yang bergelandangan di Malioboro didapati berada dalam dua ruang ini. Ada yang menempuh jenjang demi jenjang sekolah formal, untuk kemudian mengembangkan karir dalam kerja yang mempersaratkan gelar-gelar akademik. Tetapi banyak pula yang keluar dari sekolah formal untuk kemudian sepenuhnya berlayar tanpa navigasi kurikulum negara, memperkembangkan diri dalam proses pembelajaran yang khas.
Saya tidak berniat memperbandingkan hasil kedua macam proses pembelajaran itu. Yang dapat dicatat adalah pergaulan yang berlangsung di Maliboro tidak sampai menumbuhkan penafian yang ekstrim sehingga menolak sekolah formal. Dengan kata lain, banyak di antara anak-anak muda sebenarnya hanya sesekali singgah di Malioboro, sementara kegiatan utamanya tetaplah di ruang kelas sekolah formal.
Saya ingin menitik-beratkan perhatian terhadap anak-anak muda yang berkutatan di “sekolah” alam, suatu “sekolah” yang tidak dibatasi dengan dinding kelas. Inilah yang menjadi ciri Yogyakarta sampai ke era ‘70an. Boleh dikata setiap orang muda datang ke Yogya, tujuan pertama adalah untuk bersekolah formal. Lulusan SMP di daerah yang berharap agar jalan seleksi masuk ke universitas lebih lancar, mencari SMA yang dipandang dapat memberikan tataran pembelajaran yang sesuai. Begitu pula tamatan SMA dari daerah yang merasa mampu bersaing, mengejar universitas yang ada di Yogyakarta. Tetapi banyak di antaranya kemudian menemukan dirinya ternyata tidak berkesesuaian di ruang-ruang kelas, sehingga tidak meneruskan pendidikan formal. Umbu Landu Paranggi (lahir 1943) datang dari Sumba, berhasil masuk ke Fakultas Sosial dan Politik UGM, tidak sempat lulus sarjana sebab pertengahan tahun ‘60an dia sudah tidak lagi betah kuliah. Begitu pula dua “anak” asuhnya yang istimewa, Emha Ainun Nadjib dan Linus Suryadi, tidak meneruskan sekolah. Tetapi perlu diingat, mereka tidak dikeluarkan oleh sekolahnya. Pada era ’60 dan ‘70an tidak dikenal “drop-out”, suatu istilah yang dilekatkan bagi siswa yang gagal memenuhi target kurikulum sekolah.
Emha, Linus dan lainnya boleh dibilang anak-anak muda yang mencari kancah lain dalam proses pembelajaran. Karenanya tidak sulit untuk menemukan anak-anak muda yang lebih suka berada di berbagai sanggar yang berkegiatan dalam bidang sastra, tari, pedalangan, teater, seni rupa dan lainnya. Umbu berteguh hati memilih jalan hidup yang keras, untuk menjadi penunggu sanggar “Persada Studi Klub” dari tahun ke tahun di Yogyakarta, kemudian beralih ke Bali. Emha dan Linus, anak didik sanggar Umbu di Malioboro, melahirkan banyak buku karya sastra puisi dan esai kebudayaan yang layak dicatat. Beberapa lainnya tetap berkecimpung dalam karya-karya sastra. Tetapi ada pula yang lenyap, karena lebih memilih dalam pekerjaan formal yang diperoleh dengan basis ijasah universitas masing-masing. Apakah dalam dunia profesinya tersirat jejak dari proses yang berasal dari sanggar Umbu, tiadalah minat saya untuk menelisiknya. Siapa tahu bagi kebanyakan “orang-orang M” itu pengalaman di sanggar Malioboro sebagai selingan dari suntuk belajar dan ujian, karenanya hanya menjadi nostalgia, sementara dalam profesinya mereka tidak dapat dan tidak perlu dibedakan dengan kaum profesional yang mengisi rezim Orde Baru.
( 4 )
Istilah sanggar semula dimaksudkan sebagai tempat pemujaan untuk tujuan spiritual di lingkungan rumah atau padepokan. Belakangan sebagai tempat untuk menampung kegiatan dalam olah seni. Sanggar hanya dapat hadir dengan empu yang memang telah teruji dalam masyarakatnya. Jadi tidak mungkin mendirikan sanggar dengan sistem kurikulum betapa pun acuan standarnya diakui negara ataupun guru-gurunya bergelar akademik yang dakik-dakik. Keempuan tidak dapat berlindung di balik lembar ijasah, bahkan dengan gelar yang diburu ke mancanegara sekalipun. Pengakuan dari masyarakat, bersumber dari karya-karya dan dedikasi terhadap jagat karya. Keempuan bukan sekadar profesi, apalagi job. Keterpanggilan untuk mendarmakan totalitas diri dalam jagatnya, yang berlanjut dalam pewarisan dan upaya membangun jagat itu dengan generasi berikutnya, itulah yang mencirikan keempuan.
Salah satu ciri sanggar yang utama adalah cara magang dengan bimbingan seorang empu seni. Yang penting disini adalah proses, yang berakhir dengan hasil karya. Jadi ujian akhir yang paling utama adalah hasil karya yang dianggap “mumpuni”, yaitu mampu hadir sehingga diperhitungkan di tengah lingkungannya. Proses disini ditandai dengan interaksi yang intensif antara pembimbing dan anggota sanggar, dan di antara sesama anggota sanggar. Interaksi sesama saudara seperguruan ini sama pentingnya dengan bimbingan sang empu. Ibarat dalam padepokan silat, tidak mungkin belajar dengan teori, atau hanya berlatih dengan guru, apalagi berlatih dengan bayangan. Karenanya “bertarung” dengan saudara seperguruan merupakan proses belajar yang tidak dapat diabaikan. Metode belajar ala “sistem kredit semester” yang bersifat individual, sangat berbeda dengan pola sanggar untuk kesenian. Di sanggar, empu bukan otoritas yang menjadi sumber utama yang mentransfer pengetahuan. Sebab seorang empu bukan sebagai “pengecer” ilmu yang menjajakan dari “pasar” ke “pasar”, juga tidak mencetak tiruan dirinya. Empu berfungsi sebagai sumber semangat yang mengikat agar warga sanggar memeroses diri guna menemukan perkembangannya. Totalitas pergaulan sanggar itulah sebagai proses “menjadi” (to be) suatu istilah yang sangat penting dalam dunia kesenian.
Membayangkan “menjadi” harus bertumpu kepada proses personal yang berlangsung atas diri seseorang. Alat ukurnya tidak ditentukan oleh suatu kekuasaan dan struktur tertentu, melainkan dari kedirian pelaku dengan karya-karyanya di tengah lingkungannya. Pada tahap pertama dalam lingkaran kecil dari rekan sesanggar yang mengakui keberadaan dan karakter karya yang dihasilkan. Pengakuan ini boleh saja dieksplisitkan, tetapi yang paling utama adalah kesadaran dalam kejujuran dunia dalam (inner world) untuk mengakui keberadaan suatu karya seseorang. Dari interaksi semacam ini setiap orang dalam sanggar akan menemukan dirinya “menjadi”.
Seseorang “menjadi” manakala keberadaan diri dan karyanya hadir dalam lingkungan yang lebih luas, masyarakat yang menerimanya. Kediriannya tidak ditentukan oleh jenjang dalam struktur yang ditempati. Dengan kata lain, keberartiannya lahir dari dirinya sendiri, untuk kemudian lingkungan mengakuinya. Pengakuan ini bersifat kultural, tidak memerlukan legitimasi negara. Dari sini seseorang dapat menjadi “institusi” di tengah lingkungannya.
Seorang penyair, novelis, pelukis, penari, pemusik, dalang pewayangan, atau apa saja pelaku kreatif, tidak perlu mempertanyakan posisinya dalam struktur formal, baik dengan gelar dalam institusi pendidikan maupun jenjang dalam institusi negara atau ekonomi. Kedirian dan karyanyalah yang menghadirkan dirinya sebagai institusi. Manakala institusionalisasi negara masuk ke wilayah kreatif, bersiaplah untuk menerima kematian dalam karya seni.
( 5 )
Era sanggar Umbu berakhir pada 1977, menandai lenyapnya ruang bagi proses pembelajaran yang bersifat liberal, bersamaan dengan proses institusionalisasi berbagai aspek kehidupan. Ini berasal dari kekuasaan negara yang berjalan semakin intensif bersamaan dengan konsolidasi Orde Baru. Pendidikan kesenian semakin bersifat formal dengan basis sistem kurikulum yang diakreditasi oleh negara. Tiada tempat pengembangan diri secara bebas, sebab semua harus melalui standar oleh negara.
Untuk “menjadi” di sanggar, tidak ada format yang distandarisasi sebagaimana dalam pendidikan formal yang bertumpu pada kurikulum. Kurikulum adalah sistem untuk memeroses peserta didik agar sesuai dengan format yang standarnya ditentukan. Dengan kata lain, sistem berkaitan dengan standar proses dan output. Dalam konteks Indonesia, standar ini berasal dari otoritas negara. Output dalam pendidikan formal adalah manusia yang diproses agar sesuai dengan format dalam standar sistemik. Parameter atas format manusia adakalanya dilihat melalui ouput (hasil karya) personal, tetapi yang terbanyak diperoleh melalu ujian atau tes. Tidak heran bahwa di Indonesia banyak ditemukan lulusan universitas bergelar Doktor, sementara masyarakat tidak pernah mengetahui bagaimana karya disertasinya, sebab disertasi hanya berfungsi untuk ujian, dan kemudian keberadaannya boleh jadi tersembunyi dalam berbagai institusi formal. Makanya pertambahan jumlah lulusan sekolah formal di Indonesia dibanding dengan era ’60 – ‘70an entah berapa kelipatannya, tetapi tidak tercermin dengan dinamika produktivitas dan keunggulan dalam karya-karya kreatif.
Sekolah formal dengan sendirinya bertujuan untuk menformat peserta didik agar sesuai dengan struktur sosial yang ada, baik dalam konteks politik maupun ekonomi. Ini disebut “link and match”. Kesesuaian dengan standar yang ada dalam sistem politik dan ekonomi itu bersifat imperatif negara, ditandai dengan pengakuan (akreditasi) oleh pemerintah. Keberadaan setiap orang hanya dapat diidentifikasi dari kedudukannya dalam institusi formal (yang diakui oleh negara). Seorang pedagang kaki lima, misalnya, tidak dianggap hadir di muka bumi selama aktivitasnya tidak berada dalam lingkup institusi formal. Karir dibangun melalui jenjang status pendidikan yang diparalelkan dengan jenjang demi jenjang dalam struktur formal. Struktur hanya bisa dimasuki dengan status pendidikan formal, bukan dengan pengakuan atas hasil karyanya. Prestise diperoleh melalui posisi dalam jenjang struktural persekolahan maupun sosial. Akibatnya orang yang “gelap mata”, saking kebeletnya untuk mendapat pengakuan dalam struktur ini, membeli ijasah pun dilakoni.
( 6 )
Proses institusionalisasi negara dalam dunia pendidikan, tidak terlepas dari konsolidasi kekuasaan rezim Orde Baru yang ditandai dengan mengambil kekuasaan yang semula terdistribusi pada berbagai institusi, untuk memusat pada satu tangan, dalam hal ini militer dan Presiden Suharto. Militer dan Suharto sama sekali tidak menoleransi prinsip demokrasi yaitu pembagian kekuasaan (power sharing). Ini dapat dilihat antara lain dari pengendalian parlemen, pengurangan jumlah partai politik yang boleh ikut Pemilihan Umum, serta pengaturan segenap aspek kehidupan masyarakat melalui berbagai asosiasi profesi/kerja dan niaga dalam sistem korporatisme negara.
Penggunaan kekuasaan yang eksesif seakan mendapat pembenaran dengan adanya Peristiwa 15 Januari 1974, huru-hara massal yang oleh pemerintah Orde Baru disebut “Malapetaka Limabelas Januari” (Malari, berasosiasi pada malaria, penyakit yang menyebabkan demam tinggi). Sebagaimana diketahui, fenomena “15 Januari” ini berlangsung dalam dua dimensi, pertama adalah gerakan intelektual kalangan mahasiswa yang mengeritik strategi ekonomi Orde Baru yang bertumpu pada modal asing dan merebaknya korupsi, dan kedua adalah huru-hara oleh massa yang meluluh-lantakkan sebagian kota Jakarta.
Peristiwa huru-hara itu masih menjadi catatan sejarah yang tidak terungkap secara terang, dan pertaliannya dengan gerakan mahasiswa di kampus tidak pula pernah ditunjukkan. Pada saat Dewan Mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Jakarta melakukan apel bersama di Universitas Trisakti 15 Januari 1974, huru-hara telah terjadi secara sporadis, tersebar di antero lokasi, sebelum massa mahasiswa keluar dari tempat berkumpulnya. Lebih menimbulkan tanda tanya lagi, sebab tidak ada pelaku maupun penggerak huru-hara itu yang ditangkap dan diadili. Yang diadili hanya sejumlah aktivis kampus yang vokal dalam berbagai diskusi dan seminar. Padahal, kalau intel tentara dan polisi bekerja, tidak sulit mengidentifikasi kordinator dan penggerak massa perusak. Dan yang jelas, adanya huru-hara itu menyebabkan dinamika intelektual kritis khususnya gerakan anti korupsi dan oposisi strategi ekonomi pertumbuhan, kemudian dapat dihentikan. Berbarengan itu militer dan Suharto memiliki justifikasi untuk mengggunakan tangan besi dalam menjalankan kekuasaan.
Pada ranah intelektual, akibat peristiwa “15 Januari” pemerintah Orde Baru membredel sebelas suratkabar dan majalah: Abadi, Ekspres, Harian Kami, Indonesia Pos, Indonesia Raya, Nusantara, Pedoman, Pemuda Indonesia, Suluh Berita, The Jakarta Times, Wenang. Akibat represi ini pers Indonesia harus menyesuaikan diri dengan proses konsolidasi kekuasaaan rezim Orde Baru yang berlangsung. Adapun kondisi yang terjadi pada ranah komunikasi publik ini hanyalah ikutan atas pengendalian atas segenap institusi sosial.
Pengendalian dimulai dengan konsolidasi internal institusi negara, dengan peranan yang besar dari KOPKAMTIB (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban). Ini adalah organ utama dari rezim Suharto, pada awalnya berfungsi untuk membersihkan institusi negara dari anasir PKI dan Sukarnois. Setelah membereskan kekuasaan internal, melalui pemilu 1971 dengan “politik buldoser” yang dijalankan Menteri Dalam Negeri Amir Machmud, dominasi dapat dilakukan terhadap parlemen. Berikutnya pengendalian semakin meluas dan intensif atas seluruh aspek kehidupan, sebagaimana ciri sistem totalitarian fasis-militer. Pengendalian dilakukan selain dengan format yang ditentukan atas setiap institusi, terutama dengan “akreditasi” terhadap person yang akan memiliki peran dalam institusi. “Akreditasi” pada tahap pertama bukan atas kapabilitas, tetapi dalam konteks keamanan dan politik stabilitas Orde Baru, yaitu dengan persyaratan adanya surat lolos skrening KOPKAMTIB dari pusat sampai daerah. Skrining ini sangat massif, menjangkau seluruh aspek kehidupan masyarakat melalui pengendalian atas institusi-institusi masyarakat, termasuk dalam kebudayaan.
Bagi yang mau melihat dan sensitif terhadap kekuasaan, akan merasakan perubahan ibarat “dissolve-in” penerapan politik represi ala fasis-militer Orde Baru. Kerasnya represi dapat dilihat dari “paalbatu” (milestone) berupa pemilu, dan penetapan Suharto sebagai Presiden. Kepastian akan kekuasaaan secara absolut bagi Suharto adalah setiap kali berhasil merekayasa proses calon tunggal sebagai Presiden sehingga tidak perlu ada pemilihan di MPR. Grafik kekuasaan yang eksesif itu menaik pada “paal batu” demi “paalbatu” selama 32 tahun, sampai terrjungkal dari puncak yang tinggi.
( 7 )
Rezim totalitarian Orde Baru pada akhirnya berakhir tahun 1998 dalam suatu adegan dramatis, saat Presiden Suharto lengser keprabon dan Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) Jenderal Wiranto bertegak gagah dan berwajah tegang menyatakan komitmen untuk tetap melindungi Suharto. Entah apa dan bagaimana yang harus dilakukan Jenderal Wiranto untuk memenuhi komitmennya dalam era berikutnya yang berbanding terbalik dengan kondisi Orde Baru. Dari pengendalian bersifat totalitarian, untuk kemudian sama sekali lepas dari kendali penguasa negara. Siapa saja bisa menghujat Suharto, bahkan pejabat yang sedang berkuasa. Apakah dalam kondisi semacam ini ada yang merindukan stabilitas ala pengendalian fasis-militer, tentunya tidak perlu dipersoalkan disini.
Sanggar PSK/Umbu berakhir tahun 1977 manakala sang empu pindah bermukim di Bali. Kalaupun ada yang meneruskan, tentulah berada di ruang yang salah. Yogyakarta sebagai kota pelajar, sudah bukan lagi sebagai “periuk” pembelajaran. Tetapi dicirikan dengan sekolah-sekolah formal yang umumnya memperoleh akreditasi dari negara. Lewat akreditasi itu persekolahan bisa punya harga sebagai komoditas. Orang membayangkan belajar hanyalah dengan memasuki sekolah-sekolah formal yang bertaburan. Agaknya sekarang inilah yang membanggakan orang Jogja. Dari sini tidak ada yang membedakan Yogyakarta dengan kota-kota lainnya.
Namun masa sebelumnya patut disyukuri, periode yang dijalani “orang-orang Maliboro” masih sebagai bulan-madu Orde Baru dengan janji-janji demokratisasi. Belum begitu terasa represi dalam kehidupan masyarakat. Berbagai aktivitas masih dapat dilakukan tanpa harus melalui skrining dan perijinan institusi militer. Apalagi aktivitas “orang-orang M” boleh dibilang berada dalam lingkup komunikasi sosial yang tidak menjadi target pengendalian negara. Berbeda halnya dengan kegiatan komunikasi publik, seperti pertunjukan untuk penonton di gedung khusus, biasanya memerlukan perijinan. Itupun dapat diakali dengan mengadakan kegiatan di lingkungan kampus, sehingga tidak memerlukan otorisasi dari aparat kepolisian dan militer. Sampai kemudian dunia kampus pun tidak lagi dapat menjadi “suaka” bagi person dan karya kreatif yang tidak ditoleransi penguasa Orde Baru.
“Orang-orang malioboro” boleh jadi tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan tangan kekuasaan, karena masih dapat menikmati berkah dari bulan madu Orde Baru. Sampai tahun 1974, berbagai gerakan intelektual masih ditoleransi sebab masih ada Jenderal Sumitro yang dikenal sebagai militer-intelektual menjabat Wakil Pangab merangkap Pelaksana Khusus (Laksus) Kopkamtib. Pada pasca-Malari, Jenderal Sumitro tersingkir dalam percaturan rivalitas kekuasaan, kemudian mengundurkan diri dan pensiun dini pada usia 49 tahun. Sejak itu militer-intelektual yang berada di dalam tubuh rezim Orde Baru satu per satu disingkirkan, bahkan Jenderal HR Dharsono yang dikenal sebagai pemikir dan konseptor Orde Baru, kemudian diadili dan dijebloskan ke penjara. Dan Orde Baru akhirnya sepenuhnya digerakkan oleh rezim militer-fasis.
Apakah pembelajaran dalam rentang bersama sanggar Umbu ada bekasnya bagi eks “orang-orang M” dalam mengisi hari-harinya sepanjang Orde Baru dan selepasnya, mungkin tidak relevan untuk dijawab. Dua tipe “orang-orang M” telah menjalani kehidupannya masing-masing. Bagi yang berada di luar struktur pendidikan formal masih beruntung sebab berbagai lapangan masih terbuka. Mareka masih dapat memasuki dunia pers misalnya, kendati tidak dilambari dengan ijasah sarjana, hal yang mustahil untuk masa sekarang. Pada mulanya untuk memasuki media pers yang diperlukan adalah gairah disertai daya kritis dalam menghadapi realitas dan kemampuan menulis yang dicerminkan dari karyanya. Tetapi belakangan prinsip manajemen mempersyaratkan pendidikan formal, dimulai dari sarjana muda, dan kemudian sarjana, dan ketika sarjana (S1) sudah melimpah sejumlah media pers mengutamakan lulusan S2. Kalau anak muda masa sekarang mau menuruti tapak kaki PSK ’60 – ’70, tidak pelak akan terpental dari kehidupan sosial.
Satu dasawarsa bagi anak-anak muda yang memperkembangkan diri dengan “sekolah” tanpa dinding pembatas, dapat dilihat hasilnya melalui penghadiran diri mereka di tengah masyarakat, penghadiran yang tidak memerlukan status dalam struktur formal bentukan negara. Agaknya dapat dijajarkan dengan penghadiran diri “orang-orang malioboro” yang “berdamai” dengan struktur formal dunia pendidikan maupun negara. Dengan kebahagiaan saat berada dalam “cangkang” struktur formal yang dihuni, sejauh mana kehadiran dan karyanya di tengah masyarakat layak dipujikan? Sebaliknya, rekannya yang mengeluarkan dirinya dari dunia sekolah formal, sejauh mana pula gairah dan semangat kreatif dengan hidup tanpa “cangkang” di tengah masyarakat? Tidak perlu dicari siapa yang unggul sebab ini bukan kontes, yang penting dari keduanya, dapatkah memberikan sinergi yang berarti dari kehadiran dan karyanya?
Sanggar Persada Studi Klub/Umbu Landu Paranggi telah menyumbangkan sejumlah orang yang tetap bersetia dalam kehadiran diri dan karya di jagat sastra. Tetapi sanggar telah lenyap, tidak mungkin dan tidak perlu memutar jarum waktu ke belakang. Dengan kata lain, proses untuk mengembangkan diri tidak punya pilihan lain. Entah dimana peluang untuk mengembangkan diri dalam sastra dan kesenian umumnya, terutama bagi anak-anak muda yang merasa salah tempat di ruang-ruang kelas pendidikan formal.
***
 
 
 
 

Komunikasi Bermagnet untuk Pemimpin Nasional

ASHADI SIREGAR
6 April 2016
Pemilu 1999 menandai kembalinya proses politik demokratis setelah pemilu pertama tahun 1955 guna pembentukan lembaga legislatif. Euforia demokrasi luar biasa, sampai-sampai warga secara gotong royong membiayai kegiatan parpol di akar rumput.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sempalan Partai Demokrasi Indonesia meraih suara 35.689.073 (33,74 persen), mendapat 153 kursi DPR. Golkar di pemilu terakhir Orba memperoleh suara 84 juta lebih yang tanpa dukungan rekayasa rezim negara pada pemilu demokratis, melorot hanya dipilih 23.741.749 orang.

Untuk pemilu itu, hanya Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan yang masih memiliki infrastruktur organisasi sisa Orba sampai ke tingkat massa. Bagi PDI-P sebagai partai baru, meski di sejumlah daerah dapat memanfaatkan eks-prasarana PDI, dengan persiapan yang sangat singkat sukses pada Pemilu 1999 merupakan keajaiban.

Sejak itu, tak lagi pernah ada parpol yang mendapatkan suara setinggi yang dicapai PDI-P. Komunikasi politik macam apakah yang dilancarkan sehingga dapat menggugah pemilih yang telah dibentuk puluhan tahun dengan pemilu ala Orba?

Magnet dalam komunikasi

Tak bisa diingkari keunggulan PDI-P pada Pemilu Legislatif 1999 adalah berkat ketuanya, Megawati Soekarnoputri. Nyaris tanpa komunikasi politik, keberadaan Megawati telah jadi kutub positif magnet yang memancarkan daya untuk menyedot kutub negatif massa yang tersekap puluhan tahun. Tanpa zig-zag menghadapi kekuasaan Orba, daya sebagai kutub positif ini terpupuk meninggi, sampai pada tingkat kondisi diam sudah menjadi sekukuh gunung. Ini bedanya dengan sejumlah tokoh yang amat berjasa sebagai pejuang reformasi yang kebanyakan dikesankan molak-malik di masa Orba sehingga meragukan sebagai tumpuan harapan massa.

Daya magnet figur politik berada pada tataran psikologis massa. Karenanya, hubungan massa dan partai tidak dalam kerangka komunikasi politik rasional. Boleh dibilang tak perlu mengenalkan visi-misi partai. Pemilu 1999 diisi 48 partai politik, sebagian besar baru dibentuk. Beberapa partai menggunakan nama partai yang pernah hidup di masa Pemilu 1955, mungkin memiliki nilai nostalgia bagi para lansia. Sementara itu, massa pada dasarnya tak mengenali partai-partai itu, begitu juga tak perlu memilih personal calon legislator secara spesifik.

Personifikasi PDI-P pada figur personal ketuanya berimplikasi mengalirnya suara kepada partai tanpa mempersoalkan siapa dan bagaimana masa lalu caleg. Meski hubungan bersifat psikologis, tersirat rasionalitas di baliknya: motivasi mendapatkan pemimpin nasional. Itulah Megawati sebagai presiden RI! Maka, seluruh bangunan hubungan massa dan partai dikerangkai harapan, suatu daya autentik yang tak pernah dipunyai sepanjang proses politik Orba yang rekayasa dari atas. Harapan agar Megawati menjadi presiden RI berimbas kepada PDI-P yang mendapat berkah urutan pertama dalam pemilu.

Sejarah mencatat bahwa dari Pemilu 1999 PDI-P terlalu percaya diri, abai akan koalisi, berimplikasi ketuanya gagal menduduki RI-1 sebab ditelikung kelompok reformasi di tahap awal. Sekarang bukan itu yang perlu dikenang, melainkan mengenai harapan sebagai kekuatan dalam dinamika politik. Tergerusnya suara PDI-P pada Pemilu 2004 menunjukkan bahwa komunikasi harapan sudah sirna. Munculnya partai baru kiranya mengambil tempat sebagai tumpuan harapan. Marilah kita lihat hasil pemilu legislatif 1999, 2004, 2009, 2014:

PDI-P 35.689.073 (33,74 persen); 20.710.006 (18,31 persen); 14.576.386 (14,01 persen); 23.681.471 (18,95 persen)

Demokrat tak ada; 8.437.868 (7,46 persen); 21.655.295 (20,81 persen); 12.728.913 (10,9 persen)

Gerindra tak ada; tak ada; 4.642.795 (4,46 persen); 14.760.371 (11,81 persen)

Diambil hanya tiga partai ini sebab dari sini datangnya kandidat RI-1. Pemilu 2004 bagi PDI-P: ke mana larinya (hampir 15 juta) suara yang pernah dimiliki 1999? Begitu pula pada pemilu berikutnya: tambah turun. Baru pada Pemilu 2014 kembali naik, melampaui posisi 2004. Demokrat yang mendapat 7,46 persen pada 2004 naik dengan mendapat lebih 20 persen pada 2009 dan terbanting kehilangan separuh pemilih pada 2014. Mungkin bagi Demokrat tak jadi soal, toh tak akan mengajukan kandidat presiden di tahun itu. Sementara Gerindra yang baru berkiprah pada Pemilu 2009 mendapat 4,46 persen suara, melejit mendapatkan tambahan lebih 10 juta pemilih pada 2014.

PDI-P sebagai korban Orba hanya menikmati kemenangan sesaat. Pada periode keunggulannya, tak terasa signifikansinya di ruang publik. Bahkan, sebagai partai yang dapat berkah dari reformasi, terkesan konservatif membangun demokrasi. Lalu ketika ketua umumnya masih maju sebagai kandidat RI-1, pada dasarnya sebagai anomali politik jika dikaitkan dengan turunnya suara Pileg 2004, dan lebih drastis pada 2009. Marilah kita lihat hasil pilpres kandidat 2004, 2009, dan 2014:

Tahun2004 perolehan suara Megawati-Hasyim M adalah 44.990.704 (39,38 persen) sementara SBY-JK 69.266.350 (60,62 persen).

Tahun 2009, perolehan suara Megawati-Prabowo S adalah 32.548.105 (26,79 persen), sedangkan SBY-Boediono 73.874.562 (60,80 persen), dan JK-Wiranto 15.081.814 (12,41 persen).

Tahun 2014, perolehan suara Prabowo-Hatta 62.262.844 (46,85 persen) dan Jokowi-JK 70.633.576 (53,15 persen).

Dengan menggandeng tokoh NU Hasyim Muzadi pada Pilpres 2004 dapat diraih suara 44.990.704, setidaknya melampaui suara gabungan PDI-P dan Partai Kebangkitan Bangsa. Kalahnya pada Pilpres 2004 dan merosotnya suara untuk PDI-P pada Pemilu 2009 seharusnya dibaca sebagai pertanda, tetapi PDI-P masih mengajukan ketua umumnya bertarung untuk Pilpres 2009, dan berpasangan dengan Prabowo hanya mendapat 32,5 juta.

Dibandingkan Pilpres 2004, suara yang diperoleh turun, tetapi masih di atas suara gabungan PDI-P dengan Gerindra. Dari mana suara lebih ini didapat? Boleh saja dihipotesiskan, Prabowo adalah figur yang memiliki magnet yang sedang bertumbuh. Dugaan ini dapat diperkuat dengan suara Gerindra dalam Pileg 2014, kenaikan lebih 10 juta pemilih dari Pileg 2009.

Politik harapan

Hasil dari dua pemilu pileg dan pilpres ini bagi PDI-P tentunya menjadi pertanda bahwa magnet juga dapat pudar dan harapan sebagai daya dalam politik tidak dapat dibangun melalui figur masa lalu. Lalu, kenaikan suara Pemilu 2014 bagi PDI-P dari mana sumbernya? Di sini boleh juga dihipotesiskan adanya harapan massa pada figur Jokowi dengan gambaran PDI-P akan mengajukannya sebagai kandidat RI-1. Artinya, mendambakan Jokowi yang hanya “pekerja partai” itu berimplikasi berkah pada PDI-P.

Karenanya, Pilpres 2014 dapat dilihat sebagai pertarungan dua figur yang keduanya memiliki magnet yang kuat, melahirkan harapan massa yang besar pada Prabowo dan Jokowi. Prabowo disertai mesin partainya yang solid, serta didukung partai koalisi, sementara keberadaan Jokowi pada dasarnya tidak dengan mesin partai, melainkan bersama para relawan masyarakat sipil.

Di atas kertas, pasangan Prabowo-Hatta unggul dengan koalisi enam partai (Gerindra, Golkar, PPP, PKS, PAN, Demokrat) 59,52 persen, sedangkan koalisi pendukung Jokowi-JK hanya empat partai (PDI-P, Hanura, Nasdem, PKB) 40,38 persen. Dengan selisih hasil 6,30 persen untuk kemenangan pasangan Jokowi, yang perlu dipertanyakan, bukan dari mana dukungan suara yang diperoleh pasangan Jokowi, tetapi mengapa pasangan Prabowo kalah?

Biasanya, pekerja komunikasi politik berfokus pada variabel bersifat positif, tetapi untuk fenomena Prabowo yang perlu dilihat adalah faktor yang menggerus magnetnya sekaligus melemahkan harapan massa yang tadinya tinggi ditujukan kepada figur Prabowo (lihat: Siregar, “Ruang Publik Patologis, Media, dan Suksesi Kepemimpinan Nasional 2014”, Prisma, Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi, Vol 34/2015).

Partai Demokrat pada Pilpres 2014 malu-malu kucing bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo dan tetap menjaga citra sebagai faktor penyeimbang. Namun, dengan safari politik SBY belakangan ini, media memberitakan bahwa Ani Yudhoyono digadang-gadang maju untuk RI-1 pada 2019. Perlu dipertimbangkan, turunnya suara untuk Demokrat hampir 9 juta pada Pemilu 2014 akan menjadi beban luar biasa berat bagi Ani Yudhoyono mengangkat partai pada Pemilu 2019, setidaknya kembali ke tataran hasil Pemilu 2009. Faktor apa yang dapat menjadikan Ani Yudoyono magnet, dan harapan macam apa yang ditum- pukan massa kepadanya sehingga berpaling pada Demokrat?

Soal magnet dan harapan ini merupakan hasil proses interaksi figur dan massa secara faktual (realitas empiris), baru kemudian diikuti dengan komunikasi (realitas media dan virtual). Tak diperoleh semata-mata dari komunikasi. Safari politik atau keramaian di media sosial bukanlah realitas empiris.

ASHADI SIREGAR PENGAMAT MEDIA; PENGAJAR JURNALISME; BERMUKIM DI SLEMAN

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 April 2016, di halaman 7 dengan judul “Komunikasi Bermagnet dari Parpol untuk Pemimpin Nasional”.

BUMN dan PDI Perjuangan

Oleh ASHADI SIREGAR

”BUMN memiliki fungsi dan alat untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi, berbeda dari yang terjadi saat ini, BUMN hanya diperlakukan seperti korporasi swasta yang mengedepankan bisnis semata,”katanya dalam pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional I PDI Perjuangan Tahun 2016 di Jakarta, Minggu (10/1).

Ini pernyataan ketua umum suatu partai, tetapi oleh media difokuskan seperti dalam teras beritanya: Di tengah mencuatnya isu perombakan Kabinet Kerja belakangan ini, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengungkit perlunya badan usaha milik negara dikembalikan ke peran pentingnya sesuai konstitusi (Kompas, 11/1/2016, hal 2).

Boleh jadi memang sedang berkembang isu di kalangan publik, atau malah media ini punya agenda set dalam hal perombakan kabinet. Kiranya isu publik atau isu media ini tentumembuat ketar-ketir menteri yang tidak punya tulang-punggung kuat dari partai pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Tetapi, apa betul pergantian menteri sampai perlu membawa-bawa konstitusi, atau lebih jauh memang menjadi perhatian publik?

Bagi publik, yang penting adalah pemerintahan yang berperhatian pada kepentingan publik (public interest). Media yang diberi napas hidup oleh publiknya tentulah juga akan berorientasi yang sama. Karena itu, yang perlu mendapat perhatian sebenarnya bukan tentang Kementerian BUMN, melainkan berkaitan dengan posisi badan usaha milik negara (BUMN) dalam konteks konstitusi, yaitu Pasal 33 yang berkaitan dengankemakmuran rakyat, sebagaimana terkandung dalam pidato Ketua Umum PDI-P itu. Urusan kementerian biar hak prerogatif presiden, sebagaimana biasa dapat disitir dari pernyataan sejumlah elite politik yang kepingin menjadi menteri.

Perspektif ideologis dari suatu pidato politik yang disampaikan dalam forum besar PDI-P tentu tak sampai mengurusi aspek teknikalitas dalam penggantian pembantu presiden. Biarlah kader dan anggota partainya, khususnya, dan publik, umumnya, menjadikan wacana dari pernyataan ketua partai itu sebagai bagian diskusi publik. Media pada dasarnya perpanjangan dari wacana yang berkembang di ruang publik. Artinya, bagaimana kemakmuran rakyat yang bertolak dari kepentingan publik dapat menjadi fokus sebagai isu publik bagi media pers.

Pemberitaan BUMN

Bagaimana media memberitakan BUMN selama ini? Setiap fakta, termasuk yang menyangkut BUMN, akan berhadapan dengan birokrasi dalam kerja keredaksian media pers dengan polakompartemental. Ini sesuai dengan sifat fakta yang diurusnya, dapat dirangkum sebagai fakta politik, ekonomi, dan sosial. Fakta politik melalui interaksi dalam lingkup negara (state) melalui aktor negara ataupun kuasi negara; fakta ekonomi melalui korporasi dan aktor kapitalisme pasar (market capitalism); serta fakta sosial dari kehidupan kewargaan (masyarakat sipil).

Setiap media menetapkan standar kelayakan untuk setiap fakta yang dapat diberitakan. Maka, berita tentang BUMN yang berasal dari entitas politik ditempatkan dalam kerangka politik pula. Memang betul, Menteri BUMN adalah jabatan politik. Tetapi, BUMN adalah entitas yang mencakup ranah pertanian, pertambangan, manufaktur, sampai keuangan. Karena itu, membicarakannya dalam konteks konstitusi, bukan sebatas nasibnya si menteri, melainkan seluruh ranah yang diurus ratusan perusahaan milik negara itu.

Apalagi, jika dipahami bahwa perusahaan BUMN memiliki varian karakteristik yang berbeda berdasarkan kapitalisasinya, mulai dari yang sudah listingsebagai perusahaan terbuka (go public), atau sepenuhnya milik negara, atau pemilikan minoritas negara. Dengan karakteristik semacam ini, pernahkah BUMN dilihat dalam kerangka konstitusi termasuk pada era pemerintahan Megawati? Keberadaan BUMN tidak sederhana untuk mengaitkan dengan perspektif ideologi kemakmuran rakyat mengingat sudah mengguritanya BUMN sebagai perusahaan dengan kewajiban profitabilitasnya.

Dalam kaitan dengan media pers, dinamika BUMN biasa ditemukan dalam rubrik ekonomi. Namun, jika dicermati rubrik ekonomi di berbagai media pers, fakta ekonomi yang diberitakan pada dasarnya menurut standar kelayakan atas signifikansi ranah ini bertolak dari sisi dinamika kapitalisasi. Dengan kata lain, kendati media biasa menabalkan diri sebagai institusi yang berorientasi kepada publik, sudut pandangnya biasa menuruti pendefinisian dunia korporasi.

Bukan salah pers jika pemberitaan tentang BUMN ditempatkan dalam kerangka korporasi yang berorientasi profit. Jabatan chief executive officer(CEO) dari ratusan BUMN yang bergengsi biasanya harus diduduki oleh profesional yang dipandang sukses menjalankan korporasi swasta. Sukses dalam dunia korporasi swasta adalah melalui indikator kapitalisasi dan profitabilitas.

Sejak era Orde Baru sampai sekarang, parameter keberadaan BUMN tidak dalam kerangka UUD, melainkan dalam bahasa ekonomi kapitalisme. Sementara semangat sosialisme pendiri republik Bung Hatta yang diimplementasikan dalam Pasal 33 Konstitusi hanya sayup terdengar. Bahwa ternyata semangat Bung Hatta ini sejalan dengan Marhaenisme yang ingin dihidupkan oleh PDI-P melalui rakernas I PDI-P Tahun 2016, patut disyukuri. Tetapi, ini menjadi persoalan sebab parpol yang menyebut dirinya berorientasi pada wong cilik ini seperti baru tersentak bangun dan kemudian tergeragap melihat kenyataan dunia BUMN, lalu mengigau tentang konstitusi.

Ekonomi konstitusi dan ”public utility”

Sekarang marilah lihat dari sudut pandang publik. Aksi korporasi betapapun besar investasi dan dinamika profitabilitasnya, tidak ada signifikansinya. Dari sisi kepentingan publik, signifikansi suatu fakta ekonomi bertolak dalam kerangka paham utilitarian adalah apa yang bernilai guna baginya, dalam hal ini menyentuh kesejahteraan hidupnya. Untuk itu, ekonomi yang relevan dapat difokuskan pada public utility, sejauh mana negara menaruh peduli urusan ini.

Secara populer, public utility diartikan sebagai penyelenggaraan pelayanan publik (public service) oleh perusahaan atau organisasi bisnis yang beroperasi berdasarkan aturan negara. Jadi, fungsinya di negara kapitalis sekalipun, ada aturan negara yang menjadikan perusahaan tidak berdasarkan dinamika kapitalisasi, tetapi demi kepentingan publik. Pasal 33 UUD pada dasarnya mengatur agar seluruh kekayaan negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai negara kesejahteraan (welfare state), prioritas ekonomi adalah untuk publik. Jika konstitusi menyebut kekayaan negara, dalam praksis ekonomi menuntut adanya usaha yang dijalankan public utility. Sayangnya, definisi kategoris public utilitydi negeri ini tidak jelas sehingga produk (dan jasa) yang didefinisikan sebagai keluaran usaha ini kabur juga.

Adanya istilah subsidi untuk produk listrik, misalnya, menyebabkan PLN bukan sebagai public utility. Begitu juga penyediaan air bersih diserahkan pada korporasi swasta. Atau gas tidak dialirkan, melainkan dikemas dalam tabung sehingga menjadi komoditas yang dijual secara umum dengan prinsip profitabel, dan secara khusus untuk gas tabung melon yang disubsidi. Pembedaan tajam antara produk/jasa sebagai komoditas korporasi komersial dengan keluaran public utilitiy tidak pernah berkembang sebagai diskusi dalam kehidupan publik sebab media pers tidak menaruh perhatian soal ini.

Dari sini bolehlah PDI-P mulai menggulirkan reformasi pelayanan publik agar dapat diperjuangkan keluaran public utility melalui BUMN. Tentunya dengan memilah mana yang keluarannya yang secara kategoris sebagai public utility, mana yang memang sebagai komoditas yang terikat dengan parameter profitabilitas. Dengan demikian, media pers dapat memberitakan dunia BUMN dengan memberikan prioritas pada fakta ekonomi dalam perspektif kepentingan publiknya, bukan berdasarkan kriteria dunia korporasi.

ASHADI SIREGAR, PENGAMAT MEDIA DAN PENGAJAR JURNALISME, BERMUKIM DI SLEMAN

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 Januari 2016, di halaman 7 dengan judul “BUMN dan PDI Perjuangan”.

 

Bencana Asap di Negeri Keledai

Oleh ASHADI SIREGAR

SATU KALI, KOMPAS membuat judul ”Penyelamatan Flora dan Fauna: Tragedi Jerebu, Petaka Hayati” (30 Oktober 2015, halaman 20). Istilah ”jerebu” dikenal di kawasan berbahasa Melayu (Deli, Riau, Semenanjung Malaya).

Jerebu bukan sekadar asap, tetapi termasuk di dalamnya partikel debu arang yang memerihkan mata dan mengganggu pernapasan. Jerebu pada dasarnya bersumber dari kebakaran yang bersifat masif. Bagi masyarakat yang terkena dampak, sangat jelas sebutan jerebu betul-betul sebagai penghancur kehidupan manusia, dan seluruh sumber daya hayati umumnya akibat kebakaran di area yang luas.

Dalam melihat pemberitaan media pers, pada dasarnya berfokus pada dua aspek, yaitu fenomena fisik asap, dan langkah mitigasi. Peralihan sebutan bencana ke tragedi bagi koran Kompas tentunya membawa perubahan paradigma dalam menghadapi fakta. Bencana (alam) diartikan sebagai peristiwa yang tidak terelakkan, sementara tragedi adalah akibat yang melanda manusia dari suatu peristiwa ekstrem, baik karena alam (tak dapat dihindari) atau perbuatan manusia.

Kedua sebutan itu,bencana maupun tragedi, bersifat konotatif. Denotasinya adalah kebakaran di kawasan tertentu dan asap pekat di wilayah yang jauh lebih luas.

Penyebab kebakaran dapat berupa kekeringan dari El Nino. El Nino boleh dipersalahkan, tetapi masalah mendasar tetaplah kebakaran yang masif. Adapun fakta kepekatan jerebu ini ada parameternya berupa indeks standar pencemaran udara (ISPU) yang mencakuppengukuran kuantitas zat berbahaya, seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, danozon.

Fenomena asap yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan, belakangan di Papua, bagi koran Kompas dilihat pada efek berupa tragedi kemanusiaan. Untuk itu Kompas menggunakan sebutan ”Tragedi Asap” untuk rubrik liputan khusus beritanya. Dengan diksi yang dramatis ini tentunya diharapkan dapat menggugah pembaca.Persoalannya, apakah tragedi kemanusiaan masih dapat menggugah pengusaha korporasi dan pejabat publik di kawasan penyebab fenomena asap pekat?

Menulis dengan perspektif

Di negeri ini, manakala musim hujan tiba, bencana kekeringan dihentikan oleh alam. Karut-marut pejabat publik di kawasan terlanda kebakaran dan asap juga akan mereda, dan otomatis karut-marut pemberitaan pers pun akan berhenti. Nanti, ganti soal banjir. Percayalah. Begitu biasanya. Kita biasa terantuk ke batu yang sama berkali-kali.

Dari sini bisa dilihat bahwa dinamika yang berlangsung adalah dari alam, yaitu adanya kejadian ekstrem berupa asap pekat. Untuk itu perlu dilihat langkah pejabat publik, baru kemudian pemberitaan.

Kalau jurnalis dituntut untuk menulis dengan perspektif kesejarahan, sementara pejabat publik hanya blusukan saat peristiwa kritis, kemudian cukup membuat keputusan momentum bak ”problem shooter”, dengan sendirinya liputan berperspektif kesejarahan tidak ada artinya.Paling banter menumbuhkan kesadaran pada publik pembaca betapa abainya pejabat publik kita.

Untuk pencitraan, pejabat publik dapat merancang adegan bersama warga yang hidupnya tragis, dan juga membuat keputusan cepat untuk mengatasi masalah kritis. Efek kesegeraan suatu keputusan mendongkrak popularitas. Akan tetapi, berbagai fenomena tidak dapat diatasi hanya dengan kebijakan publik bersifat momentum. Mengatasi kebakaran di kawasan masif dengan membeli pesawat terbang penyemprot api merupakan contoh keputusan jangka pendek ala ”problem shooter”. Memadamkan kebakaran memang perlu secepatnya, selain berdoa agar musim hujan di Indonesia dan kawasan sumber asap disegerakan oleh Tuhan.

Akan tetapi, yang tidak kalah penting adalah melihat secara komprehensif seluruh permasalahan yang menyebabkan berulangnyakebakaran masif ini. Kita tidak mendengar bahwa Presiden RI selaku chief executive officer pemerintahan mengumpulkan kepala daerah dari kawasan sumber tragedi untuk sekaligus dihadapkan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna mengurai problem yang bersifat sistemik. Apakah ada, siapa yang tahu di mana ditempatkan ”ruang operasi” guna mengatasi tragedi ini?

Mengatasi secara sistemik tentulah perlu melihat fakta secara komprehensif. Pertama, secara fisik dapat dilihat dengan foto satelit sebaran kebakaran. Lebih jauh, area ini perlu diidentifikasi komposisi kawasan terbakar, seberapa luas dan di mana saja kawasan pertanian rakyat, konsesi hak guna usaha (HGU) korporasi, dan hutan negara/adat.

Media pers, kalau mau, tentunya mampu mendapatkan peta area kebakaran secara fisik dari sumber pengelola satelit cuaca. Berbeda dengan komposisi penguasaan area sumber asap pekat, yang hanya dapat diperoleh pers jika pengambil keputusan memang punya data dimaksud. Sejak awal peta yang menggambarkan komposisi penguasaan area terbakar ini seharusnya sudah dibuka kepada publik, dan dari sini langkah penindakan dapat dijalankan. Tindakan tentunya berbeda terhadap obyek-obyek sesuai dengan karakteristik kategori penguasaan area.

Melihat akar masalah

Saya membayangkan, akan lebih berguna manakala saat blusukan ke daerah terdampak Presiden Joko Widodo meminta pejabat setempat dan Menteri LHK memperlihatkan/memaparkan peta area sumber kebakaran dan luasan terdampak, sekaligus menunjukkan komposisi penguasaan area.

Akan sangat bernas manakala media pers ikut memberitakan komposisi area terdampak, dan di situ Presiden memerintahkan membekukan seluruh konsesi korporasi yang abai sehingga areanya terbakar secara masif. Berita semacam itu jauh lebih bernilai untuk pencitraan ketimbang menghadapkan warga Suku Anak Dalam dengan ”pakaian” aslinya kepada sang Rajo.

Yang terjadi, media sosial sibuk mempersoalkan pencitraan ala ”pertemuan” dengan warga Suku Anak Dalam, sementara media arus utama berusaha menjelas-jelaskan keotentikan adegan. Padahal, bukan di situ duduk soalnya.Blusukan kebakaran bersifat mikro dan keputusan bersifat momentum, tidak akan menyelesaikan masalah secara sistemik.

Akar permasalahan adalah perlunya regulasi yang ketat dan konsekuen dalam hal pemberian konsesi penerokaan hutan kepada korporasi. Instruksikan korporasi memadamkan kebakaran di area konsesinya. Kelalaian yang mengakibatkan kerugian besar harus ditindak.

Berikutnya, segera bangun sistem pengairan lingkungan (eko-hidro) di hutan lahan gambut dengan prioritas di area pertanian rakyat dan hutan negara/adat. Kalau tidak masuk dalam APBN tahun berjalan, presiden tentu punya kewenangan mengalihkan anggaran, kalau perlu menghentikan bikin jalan tol.

Penanggulangan kebakaran yang menyebabkan jerebu itu mendesak, karena senantiasa berulang. Memangnya mau jadi keledai?

ASHADI SIREGAR, PENELITI MEDIA DAN PENGAJAR JURNALISME PADA YAYASAN LP3J

 

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 November 2015, di halaman 7 dengan judul “Bencana Asap di Negeri Keledai”.