Soedarpo Sastrosatomo Suatu Biografi 1920 – 2001 Bertumbuh Melawan Arus

Soedarpo Sastrosatomo  Suatu biografi 1920-2001 BERTUMBUH MELAWAN ARUS Oleh: H. Rosihan Anwar Diterbitkan oleh: PUSAT DOKUMENTASI POLITIK GUNTUR 49  Pusdok Guntur 49 Foto Cover diambil dari koleksi foto pribadi:  Mien Soedarpo Foto-foto diambil dari koleksi foto pribadi: Mien Soedarpo Ibu Sanninah alm Dr Sapoean Sastrosatomo Soebadio Sastrosatomo aim Sanjoto Sastromihardjo Idham Ari Wibisono Jack Abbott alm Yayasan Soedjatmoko Pusdok GUNTUR 49 Desain & Tata Letak;  PDP Guntur 49 Cetakan Pertama  Maret 2001 ISBN 979-8771-34-1 Penerbit: PDP Guntur 49 Jl. Guntur No. 49 Jakarta 12970 Indonesia Telp. 021-8303489 Fax. 021-8318658 E-mail: rbpdpg49@bit.net.id

Soedarpo Sastrosatomo Suatu biografi 1920-2001
BERTUMBUH MELAWAN ARUS
Oleh: H. Rosihan Anwar
Diterbitkan oleh: PUSAT DOKUMENTASI POLITIK GUNTUR 49
Pusdok Guntur 49 
Foto Cover diambil dari koleksi foto pribadi: Mien Soedarpo
Foto-foto diambil dari koleksi foto pribadi:
Mien Soedarpo, Ibu Sanninah alm, Dr Sapoean Sastrosatomo, Soebadio Sastrosatomo aim, Sanjoto Sastromihardjo, Idham, Ari Wibisono, Jack Abbott alm, Yayasan Soedjatmoko, Pusdok GUNTUR 49
Desain & Tata Letak; PDP Guntur 49
Cetakan Pertama Maret 2001
ISBN 979-8771-34-1
Penerbit:
PDP Guntur 49 Jl. Guntur No. 49 Jakarta 12970 Indonesia Telp. 021-8303489 Fax. 021-8318658
E-mail: rbpdpg49@bit.net.id

Disampaikan pada acara peluncuran buku SOEDARPO SASTROSATOMO: SUATU BIOGRAFI 1920 – 2001 BERTUMBUH MELAWAN ARUS, Pusat Dokumentasi Politik Guntur 49, Jakarta Maret 2001

Dari Membaca Soedarpo Sastrosatomo Suatu Biografi 1920 – 2001 Bertumbuh Melawan Arus

Oleh ASHADI SIREGAR

Manakala seorang bernama Soedarpo Sastrosatomo menuliskan atau menyampaikan kepada publik gagasan, komentar atau pendapatnya tentang suatu fenomena, itu berarti dia melahirkan suatu wacana. Kalau Soedarpo menulis tentang dirinya, atau menceritakan kepada orang lain untuk dituliskan sebagai otobiografi, berarti fenomena kehadirannya dipandang layak sebagai suatu wacana. Atau kedirian Soedarpo dituliskan oleh peneliti sebagai biografi, yaitu wacana yang lahir dari hasil rekonstruksi berlandaskan metodologi sejarah (historiografi). Yang mana pun jenisnya, setiap teks yang dilahirkan dimaksudkan agar dapat menjadi wacana yang akan ikut berkompetisi dengan berbagai wacana lainnya di ruang publik.

Di balik suatu wacana, selamanya terkandung suatu dorongan kekuasaan. Tetapi dorongan ini perlu dibedakan sifatnya dari kekuasaan politik atau ekonomi. Suatu wacana pada dasarnya didorong oleh motif untuk mengambil posisi sebagai bagian dari suatu kebenaran. Wacana merupakan instrumen bagi makna kebenaran dalam kehidupan publik (public meaning). Kekuasaan kebenaran memiliki kodrat yang khas, yang memberi peluang bagi pertaruran wacana secara bebas. Begitulah, karena ruang publik pada dasarnya diisi dengan perebutan kekuasaaan kebenaran melalui pertarungan wacana yang dilahirkan oleh sumber-sumber kekuatan moral dan intelektual, bukan dari sumber-sumber kekuatan fisik (apalagi senjata) dan materil. Sebaliknya ciri dari kekuasaan fasis adalah peniadaan peluang untuk pertarungan wacana, dengan membunuh setiap potensi dalam masyarakat yang dapat melahirkan wacana yang dipandang sebagai tandingan dari monopoli wacana dari penguasa.

Setiap manusia pada dasarnya meninggalkan jejak, sekecil apapun, yang dapat menjadi wacana. Kebanyakan wacana ini berhenti sebatas fenomena diri, karenanya hanya menjadi kisah-kisah pribadi (human interest story). Sementara dari manusia lainnya wacana dirinya menjadi bagian integral dari suatu wacana fenomena sosial, karena person tersebut menjadi faktor signifikan dalam kehidupan publik. Sehingga dari wacana diri secara bertimbal balik dapat dijadikan titik tolak dalam mengenali wacana publik.

Buku Soedarpo Sastrosatomo Suatu Birografi 1920 – 200, Bertumbuh Melawan Arus, sebagaimana disebutkan merupakan suatu biografi. Sebagai biografi, merupakan tulisan seorang jurnalis senior yang ikut dalam dinamika dari berbagai fakta yang mendasari buku ini, jadi bukan merupakan suatu hasil penelitian seorang peneliti sejarah yang akan bertumpu pada metodologi. Keunikan buku ini karena ditulis oleh Rosihan Anwar, seorang senior yang kehadiran dirinya pun dalam peta fenomena Indonesia, sesungguhnya merupakan suatu wacana yang signifikan. Di dalam buku ini Rosihan menggunakan gaya bertutur dalam tiga cara, pertama dia sendiri bercerita tentang Soedarpo dan sekitarnya, menampilkan Soedarpo sendiri bercerita, atau orang lain bercerita tentang Soedarpo.

Rosihan dapat menceritakan sosok Soedarpo karena sangat mengenalnya, bahkan dalam tataran pergaulan yang intens. Melalui berbagai tulisannya, Rosihan bercerita dengan format “seseorang yang saya kenal” atas banyak tokoh yang disebut-sebut dalam percaturan dan perjalanan bangsa dan negara Indonesia. Maka Rosihan tidak perlu menulis otobiografinya sendiri, sebab kalau pembaca jeli, setiap kali ada tulisan tentang tokoh yang ditulisnya, dapat ditarik benang merah tentang riwayat Rosihan. Sehingga manakala ada peneliti sejarah yang ingin menulis biografi Rosihan, benang merah yang terkilas-kilas di berbagai tulisan tentang tokoh-tokoh yang ditulisnya, dapat dijadikan bahan baku yang sangat memadai.

Biografi dapat berupa rangkaian peristiwa yang dipandang signifikan. Signifikansi ini dapat bertolak dari kriteria subyektif penulisnya, sehingga pilihan peristiwa yang akan dijadikan informasi akan dibatasi oleh preferensi dari subyektivitas tersebut. Penulisan semacam ini kemungkinan hanya mengambil satu atau sebagian saja dari banyak faset kehidupan sang tokoh. Sehingga untuk menulis biografi seorang tokoh yang multi faset, diperlukan penulis-penulis dengan latar belakang berbeda untuk memperoleh multi subyektivitas. Dalam tradisi ilmu sosial, dengan mengganti preferensi subyektif dengan disiplin akademik spesifik, biasa disebut sebagai pendekatan multi disipliner.

Disiplin akademik untuk menulis biografi yang berpretensi untuk menangkap seluruh faset dari kehidupan seorang tokoh dengan sendirinya lebih sulit, sebab setiap faset kehidupan pada dasarnya memiliki tuntutan pendekatan dan referensi yang berbeda, tidak hanya bertolak dari preferensi subyektif. Karenanya perlu dipilah secara tajam antara preferensi subyektif dengan referensi obyektif. Untuk menuliskan biografi dengan disiplin akademik semacam ini kira-kira seperti pendekatan inter-disipliner dalam ilmu sosial. Dengan pendekatan ini seluruh faset dari suatu fenomena dapat dijelajahi dengan memberi tempat kepada setiap wacana yang terwujud dari masing-masing faset. Dapat dikiaskan dengan batu permata, kerja penulisan biografi adalah mengasah faset-faset kehidupan seorang tokoh sehingga permukaan “permata” fenomena akan memantulkan kilauan, dan dari konfigurasi “kilauan” inilah akan tertangkap makna atas fenomena tersebut.
Kehidupan manusia pada hakekatnya akan dilihat dalam faset dan fakta. Faset yaitu aspek-apek dalam dimensi ruang, mengungkapkan konfigurasi kehidupan. Fakta yaitu peristiwa-peristiwa dalam dimensi waktu, merupakan suatu rangkaian bersifat linear. Karenanya saat membaca biografi Soedarpo ini, langsung terpikir, apakah seluruh faset dan rangkaian kehidupan sang tokoh sudah terliputi, bukan hanya sisi-sisi yang kebetulan bersinggungan dengan penulisnya? Dengan kata lain, dapatkah Rosihan melepaskan preferensi subyektifnya atas faset dan fakta Soedarpo, sehingga dapat tertangkap wacana Soedarpo yang berasal dari kilauan permukaan fenomena kehidupannya?

Secara teknis buku biografi ini telah berhasil menampilkan sosok Soedarpo. Fakta-fakta kehidupan Soedarpo yang dituliskan dalam buku ini ada yang merupakan fakta dimana penulisnya juga berada, sehingga merupakan pengalaman otentik penulis, tetapi banyak pula yang merupakan hasil pengolahan referensial. Dari penulisan yang menggunakan acuan lainnya tersebut, fakta-fakta kehidupan Soedarpo dapat ditampilkan secara lengkap. Begitu pula dengan cara bertutur linear, dari masa kecil Soedarpo sampai sekarang, seluruh fakta kehidupan dapat terjaring. Faset-faset kehidupan diungkapkan dalam latar setiap tahapan kehidupan. Apalagi karena ditulis dengan gaya bertutur yang panoramik, pembaca terpikat dengan fakta-fakta yang dialami Soedarpo. Selain itu diketemukan pula keunikan penulisan buku ini, ada latar (setting) yang secara langsung melingkup Soedarpo, ada yang menyangkut ruang sosial yang lebih lama. Sehingga dalam membaca buku biografi ini, serasa berhadapan dengan pencerita yang hangat, mengenai manusia Soedarpo dan kawan-kawannya, atau manusia lain yang “menganggu” Soedarpo.

Walaupun demikian tetap akan mengusik pikiran, apa makna dari rangkaian cerita tentang Soedarpo ini. Rangkaian cerita tentang seseorang dapat berhenti hanya sebagai human interest story, yang memberikan sentuhan dari manusia ke manusia, untuk menumbuhkan apresiasi atas manusia. Atau dalam lingkup keluarga, hanya menumbuhkan kecintaan anak turunan pada kakek, dan generasi sebelumnya. Buku Soeharto Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya: Otobiografi seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., kira-kira dimaksudkan semacam itu. Hanya saja buku Soeharto… dst itu bermula dan berhenti pada Soeharto, sebagai seorang kakek, dengan pretensi untuk menjadi sentrum dari anak cucunya.

Sedangkan cerita tentang Soedarpo sebagai seorang kakek, jauh lebih luas, dapat menumbuhkan apresiasi anak cucunya tidak hanya kepada Soedarpo sendiri, tetapi juga kepada saudara-saudara (horisontal) dan generasi sebelumnya (vertikal).
Tetapi wacana tentang Soedarpo tidak semata-mata bersumber dari human interest story yang berfungsi sebagai cerita pelipur bagi anak cucu. Pertama karena bukunya ini bukan sebuah otobiografi dengan proyeksi untuk menjadi wacana yang hanya akan berfungsi sebagai pengikat suatu satuan trah atau klan bagi anak cucunya secara geneologis. Kedua karena perjalanan hidupnya memiliki makna yang jauh lebih luas dari lingkup geneologis itu. Untuk itu buku ini dapat dipandang sebagai suatu teks yang dapat menjadi dasar dalam penciptaan wacana oleh pembacanya. Dengan kata lain, terlepas dari preferensi penulis melalui tema-tema yang dikandung dalam rangkaian cerita, pembaca dapat membangun sendiri wacana sesuai dengan preferensinya sendiri, dengan meciptakan makna atas diri Soedarpo sebagai suatu wacana.
Apa makna yang tertangkap dari wacana mengenai Soedarpo menurut Rosihan, menurut orang yang mengenalnya secara langsung, atau bahkan menurut Soedarpo sendiri, merupakan makna yang sama posisinya dari wacana yang dibangun siapa saja setelah Soedarpo menjadi teks yang disampaikan kepada publik. Rosihan sebagai penulis buku biografi menciptakan teks, dari sini sejak awal makna itu diwujudkan dalam wacana Soedarpo. Mungkin makna yang tertangkap pembaca sama seperti yang diciptakan oleh penulis biografi. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk terciptanya wacana dan makna yang berbeda, yang memperkaya dengan nilai kehidupan di ruang publik. Dengan begitu wacana itu memiliki signifikansi dalam mengisi ruang budaya dalam diri pembacanya pada saat memproses suatu nilai.
***
Fakta-fakta kehidupan Soedarpo dengan cara konvensional dapat ditempatkan dalam kerangka besar negara (politik) dan bisnis (ekonomi). Pemaknaan atas fakta ini akan lebih mudah dilakukan jika wacana dilihat dalam suatu oposisi binari (“binary opposition”), suatu dikhotomi dari dualisme, seperti siang dengan malam, ideologi dengan kenyataan, penalaran dengan kekerasan, spirit dengan materi, dan seterusnya. Sedang mengenai kehidupan Soedarpo, dapat dijadikan pintu untuk mengenali sosialisme, saat dirinya berhadapan dengan realitas politik dan ekonomi.

Apakah bukan ambisi kelewat besar, menjadikan Soedarpo sebagai personafikasi dari suatu ideologi bernama sosialisme? Tidak ada yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk mendapatkan suatu makna. Seorang pejuang ‘45 yang kemudian menjadi konglomerat sama signifikansinya dengan seorang pegawai kecil, sepanjang jejaknya memang membekaskan wacana yang mengandung suatu makna yang dapat dipelajari. Signifikansi tidak dilihat dari impak dari kehadiran, tetapi dari pemaknaan yang dapat dibuat atas suatu wacana.

Sebagai pembaca biografi Soedarpo, sebagaimana juga membaca buku biografi setiap tokoh, saya sudah memiliki preferensi, yaitu kecenderungan makna yang ingin saya temukan dari suatu wacana. Sementara wacana ini saya bangun dengan menggunakan fakta-fakta berupa pikiran, ucapan, tindakan dari sang tokoh. Membaca buku biografi pada dasarnya merupakan suatu “exersice” intelektual, dengan mencari, menguji ulang, mengasah suatu makna melalui wacana. Membaca buku “Soeharto Pikiran, Ucapan… dst” pada dasarnya adalah untuk mengenali ideologi fasisme “in praxis” melalui fenomena psiko-politik dari seorang pemimpin negara. Ideologi ini dapat dikenali signifikansinya saat mewujud melalui derivatnya berupa militerisme dan kekerasan dalam mengkounter realitas sosial.

Saya ingin menemukan sosialisme melalui perjalanan hidup Soedarpo. Dengan begitu Soedarpo harus dilihat sebagai suatu sosialisme “in praxis” dalam kerangka negara dan bisnis. Bagaimana sebenarnya sosialisme dalam latar kebangsaan dan negara Indonesia, dan dalam dunia bisnis kapitalisme? Dalam kilasan fakta kehidupan Soedarpo, sosialisme memiliki konteks ke dalam kehidupan politik selama revolusi, berupa anti fasisme dan pengutamaan nalar. Posisi sosialisme dalam politik dapat dilihat pada dikhotomi saat kekerasan dan militerisme berhadapan dengan nalar dan perundingan. Dengan demikian sosialisme mengajarkan budaya dalam kehidupan bernegara.

Melalui kisah-kisah keterlibatan Soedarpo dalam konteks revolusi setidaknya menunjukkan suatu wacana tandingan terhadap wacana yang dibangun selama bertahun-tahun Orde Baru, yaitu hegemoni makna politik mengenai kekuatan militer sebagai basis keberadaan negara RI di satu pihak, dan di pihak lain mengabaikan kekuatan kecerdasan dalam perundingan. Hegemoni makna politik semacam inilah telah melahirkan militerisme dan menumbuhkan budaya kekerasan. Riwayat Soedarpo selama revolusi dapat dijadikan pintu untuk melihat betapa tidak seimbangnya pemaknaan, sehingga diperlukan suatu upaya proses budaya untuk membangun wacana yang seimbang. Tidak ada urgensinya untuk mencari di antara dikhotomi kekuatan fisik dan kecerdasan, mana yang lebih unggul, sebab keduanya sama memiliki signfikansi dalam kehidupan bernegara.

Di luar konteks politik selama revolusi, agaknya tidak ada lagi yang dapat dijadikan sebagai wacana untuk mengenali sosialisme. Begitu pula manakala Soedarpo beralih dari dunia diplomasi ke dunia bisnis. Menghadapkan sosialisme dengan realitas kapitalisme tentunya akan melahirkan suatu wacana yang unik. Tetapi biografi Soedarpo tidak ke arah sana. Disini agaknya yang signifikan adalah spirit enterprenur. Bagaimana melihat makna Soedarpo dalam wacana bisnis ini? Kalaupun harus dicari pertaliannya, agaknya dari ideologi sosialisme sebagai landasan dalam membangun kesadaran untuk kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kesiagaan dalam menghadapi kekuasaan rezim fasis. Lalu dari dorongan kebangsaan semacam ini lahir sikap enterprenur yang khas. Kekhasan itu antara lain dicerminkan dari keberhasilan untuk tidak masuk ke dalam agenda korporatisme negara yang menjadi ciri dari rezim fasisme. Upaya dari dunia bisnis untuk mengelak dari cengkeraman kekuasaan fasistis negara ini akan menjadi wacana yang sangat signifikan, di antara mudahnya berbagai asosiasi profesonal semacam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Kamar Dagang Indonesia (KADIN) masuk ke dalam korporatisme negara.

Dengan demikian dari perjalanan riwayat Soedarpo Sastrosatomo dapat diambil makna betapa berharga kemerdekaan yang dibangun melalui kecerdasan dan akal budi, sehingga cengkeraman kekuasaan tidak akan berhasil mematahkannya. Kekuatan sosialisme agaknya tidak melalui massa, melainkan dari keteguhan sikap dan rasionalitas dalam menghadapi realitas.

Soebadio Sastrosatomo Pengemban Misi Politik

Soebadio

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT) ANWAR, Rosihan Soebadio Sastrosatomo pengemban misi politik / Rosihan Anwar. — Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995 viii, 264 hlm.; 21 cm. Indeks ISBN 979-444-351-4 1. Indonesia – Sejarah – 1945-1995 2. Indonesia – Politik dan pemerintahan I. Judul. 959.8 SOEBADIO SASTROSATOMO Pengemban Misi Politik Rosihan Anwar © Pusat Dokumentasi Politik “Guntur 49″ No. 333/95 Rancangan Kulit Muka Studio OK! Foto Kulit Muka Meutia Hatta Foto Kulit Belakang Koleksi Pribadi Rosihan Anwar Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti Jl.UtanKayuNo.68E Jakarta 13120 Anggota Ikapi Cetakan Pertama, 1995 Percetakan PT Intermasa, Jakarta

Disampaikan dalam acara peluncuran buku Soebadio Sastrosatomo Pengemban Misi Politik, Pusat Dokumentasi Politik Guntur 49 dan PT Pustaka Utama Grafiti

Jakarta 19 Desember 1995

MENYAMBUT BUKU SOEBADIO SASTROSATOMO PENGEMBAN MISI POLITIK

Belajar Kebangsaan dari Pak Kiyuk dan Kawan-Kawan

ASHADI SIREGAR

 (1)

Pada awal jabatannya sebagai Komandan Militer di Yogyakarta tahun 1995, Kolonel Susilo Bambang Yudoyono, menyelenggarakan rangkaian pertemuan dengan berbagai kalangan, mulai dari akademi­si, seniman, tokoh masyarakat dan lainnya. Saya menghadiri satu di antara forum itu, tidak jelas apa dipandang sebagai akademisi ataukah seniman oleh staf di kantor komandan itu. Tetapi sebagai tokoh masyarakat, jelas tidak.

Dan ketika diminta memberikan masukan, saya malah bertanya. Mungkin mengecewakannya karena saya tidak memberikan apa-apa yang bermanfaat baginya secara langsung dalam mengurusi keamanan di wilayah ini. Soalnya, sudah menjadi pembawaan saya untuk bertan­ya, apalagi tak kuasa saya menahan keinginan mendengar pendapat seorang perwira Angkatan Darat keluaran akademi militer Indonesia sekaligus juga lulusan universitas di Amerika Serikat. Ketemu dengan tentara boleh dikata saya hampir tidak pernah, kecuali ketika diinterogasi semasa masih jadi aktivis dulu. Terlebih tentara yang bergelar master, saya bayangkan betapa beruntung dapat berdialog.

Pertanyaan saya kalau diformulasikan sekarang kira-kira begini: “Apakah menurut bapak, duapuluh lima tahun yang akan datang, kita masih akan merayakan proklamasi seperti yang kita peringati dalam tahun emas ini?”

Jawabannya mungkin tidak terlalu penting dipergunjingkan disini, sebab sebagai tentara yang baik, selalu yakin dengan doktrin yang dianutnya. Ini pertanyaan yang selalu saya bawa-bawa, ketika memberi ceramah kepada calon wartawan yang dilatih di lembaga yang saya dan teman-teman kelola di Yogyakarta. Ka­dang-kadang kepada mahasiswa di ruang kelas. Tetapi terutama kepada diri saya sendiri, setiap kali menyaksikan acara televisi yang menyiarkan pidato atau temu wicara yang mengajak rakyat agar loyal sebagai bangsa. Loyalitas itu bahkan kalau perlu membeli produk dalam negeri kendati mutunya lebih rendah dan harganya lebih tinggi.

Kebangsaan selama ini diajarkan sebagai rasa senasib yang bertolak dari kesadaran kesejarahan dan kebudayaan. Kebangsaan Indonesia adalah respon penduduk yang berada dalam wilayah Hindia Belanda terhadap penjajahan asing. Lingkup geopolitik dengan budaya penduduk pribumi di dalamnya, dianggap sebagai suatu enti­tas yang mendasari kebangsaan Indonesia.

Nilai kebangsaan sebagai dunia alam pikiran berhadapan dengan kenyataan empiris. Kenyataan empiris itu dengan cara lain, dunia dapat dilihat dalam pilahan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Maka kehidupan umat manusia adalah suatu pasar dunia. Produksi yang berlangsung merupakan suatu dunia yang tidak perlu lagi kita ketahui siapa dan dimana adanya. Bagi kekuatan produk­si, tidak ada batas negara. Manusia hanya perlu diidentifikasi dari kecenderungan variabel sosiografis dan psikografisnya yang relevan untuk dibangkitkan agar dia bertindak sebagai konsumen.

Dunia produksi semakin intensif dalam memelihara pasar dunia. Berbagai perjanjian internasional pada dasarnya adalah menjadikan dunia sebagai sebuah pasar tanpa batas negara. Bahkan kekuasaan negara-negara, khususnya negara selatan tidak lagi punya kekuatan untuk menjaga lingkungan negaranya agar tidak dipenetrasi oleh kekuatan produksi asing.

Tuntutan yang berasal dari dinamika pasar ini tidak berdiri sendiri. Mengingat dunia ekonomi adalah yang langsung berada dalam kenyataan keras dari proses globalisasi, tidak heran jagad ekonomi domestik Indonesia tidak tertahan untuk harus menyesuai­kan diri di dalamnya.

Alasan kultural apalagi politis, ternyata tidak dapat digu­nakan dalam menghadapi arus komoditas modal dan produk. Arus komoditas yang menuntut dunia dengan dunia tanpa sempadan (bor­derless), merupakan kenyataan empiris yang selalu disebut-sebut sebagai gejala globalisasi.

(2)

            Tahun 2020, saat proklamasi 17 Agustus berusia 75 tahun, biasa dibicarakan dalam konteks ekonomi, waktu formal yang sering disebut-sebut sebagai batupal terbentuknya pasar bebas dunia.

Apakah memadai ideologi kebangsaan yang ditanamkan sekarang, terutama yang dikembangkan oleh kekuasaan negara, sebagai sumber nilai bagi keberadaan suatu bangsa? Memadaikah ideologi ini menghadapi proses perubahan tatanan dunia dan kehidupan antar­bangsa? Ideologi kebangsaan yang diinternalisasikan melalui pendidikan formal, maupun non formal melalui media massa dan media sosial, dicitrakan bersumber dari semangat suatu angkatan, secara populer biasa dinamakan Angkatan 45.

Semboyan-semboyan semangat 45, ideologi kebangsaan yang bersumber darinya, masih perlu dipertanyakan. Apakah ranah (domain) konsep yang dikembangkan selama ini, terutama pada era Orde Baru, sepenuhnya memang mencerminkan kesadaran kebangsaan yang tepat menjadi landasan bagi keindonesiaan. Baik ranah konsep maupun cara penghayatan, adalah dengan perspektif hasil tafsiran semata-mata oleh kekuasaan negara. Bertahun-tahun ini saya mera­sakan bahwa ranah konsep ideologi yang dimasukkan sebagai bagian kesadaran kebangsaan rakyat, tidak memberikan ruang bagi kesadar­an lainnya.

Arus besar kesadaran kebangsaan yang ditanamkan oleh kekua­saan negara, adalah interpretasi sepihak dengan perspektif mili­ter. Ciri perspektif ini adalah melihat ke dalam (inward looking), dengan mengupayakan tumbuhnya solidaritas atas dasar nilai kesejarahan maupun kultural. Kedua macam nilai ini pada dasarnya bersifat konservatif, sehingga sulit menghadapi proses perubahan baik di dalam maupun luar negeri.

Bahwa kesadaran kebangsaan yang mendukung proklamasi 45, tidaklah semata-mata dalam perspektif militer, seperti yang dikembangkan oleh para sejarawan yang menjadi “pujangga kraton” dari kekuasaan negara Orde Baru. Disaini nilai kebangsaan selalu dipertalikan dengan peperangan fisik dalam menghadapi tentara musuh.

Dalam arus besar perspektif tafsir-tunggal, apalagi dengan perspektif militer semata, karenanya perlu diterima, tetapi dengan tidak membunuh upaya pencarian perspektif lainnya. Masalah yang dihadapi bukan sekadar keasyikan mencari kebenaran sejarah, tetapi sejauh mana ideologi yang menjadi sumber kesadaran kebang­saan, dapat menjawab tantangan masa depan. Akankah kesadaran kebangsaan yang bersumber dari tafsir-tunggal perspektif militer, dapat tetap bertahan dalam memelihara keindonesiaan seperti yang dicitakan-citakan para “founding fathers“?

(3)

            Dalam kerisauan alam-pikiran inilah saya selalu menggeragap mencari-cari pegangan. Di antaranya dengan membaca tulisan-tulisan para aktivis kemerdekaan. Dari semangat berbagai wacana itu, saya berusaha mencari konsep yang mendasari kesadaran ke­bangsaannya. Saya membaca “Perjuangan Kita”, tetapi rasanya saya menghadapi dunia alam pikiran. Saya ingin berhadapan dengan sosok yang terdiri atas darah dan daging, dengan semangat yang otentik, dengan harapan dan kekecewaan, dengan kesetiaan dan pengkhiana­tan, dengan kerinduan dan kepasrahan, dan seterusnya.

Sayangnya saya tidak pernah bertemu dan mengenal penulis “Perjuangan Kita” dan artikel lainnya, Sutan Syahrir. Begitu pula secara pribadi saya tidak pernah berada dalam lingkaran yang ditinggalkannya, baik secara sosial apalagi geneologis. Saya hanya mengenal Syahrir yang lain, yang dalam “kehiruk-pikukan”nya sebagaimana kebiasaannya, sulit saya renungkan semangat yang otentik. Jadi kebetulan saja beliau bernama Syahrir juga.

Baru pada pertengahan tahun 70-an kalau tak salah ingat, saya berkenalan dengan Pak Badio saat beliau berkunjung ke Yogya­karta. Beberapa teman menyebutnya Om Kiyuk. Panggilan ini saya kira berasal dari satu generasi anak-anak dari lingkaran kawan yang ditinggalkan Syahrir. Karena saya bukan berasal dari kelom­pok ini, saya tidak ikut menyebutnya Om Kiyuk. Biasanya saya menyebut Pak Badio, kadang terseret memanggil Pak Kiyuk.

Boleh dikata saya menjadikan Pak Badio sebagai guru dari kejauhan. Dalam pertemuan-pertemuan terbatas, percakapan yang berlangsung menjadi kilasan-kilasan tentang suatu semangat bagi kesadaran kebangsaan. Saya merasa beruntung karena dapat menyerap dari seorang pelaku. Berhadapan dengan sosok manusia yang kita ketahui signifikan berada dalam lintasan sejarah, sangat membantu dalam upaya mengenali semangat suatu zaman. Terutama karena tidak ada pretensinya untuk merekayasa sejarah untuk kepentingan kekua­saan, dalam kepolosan itu dia dapat merasuk, saya terima dalam ranah kesadaran saya dengan senang hati.

Rasanya bertambah beruntung lagi karena sekarang telah ditulis biografinya. Dengan biografi ini maka sosok perjalanannya sebagai manusia dalam latar sejarah keindonesiaan yang selama ini merupakan kilasan-kilasan dalam temaram, menjadi lebih jelas bagi saya.

Apalagi biografi ini ditulis oleh Pak Rosihan dengan gaya reportase. Dengan gaya jurnalistiknya yang khas, kadang-kadang seperti “ngeledek” subyek yang dihadapinya, maka sebuah reportase tentang kehidupan seorang manusia terbentang di depan kita. Khasnya lagi, dalam sejumlah fragmen, karena penulisnya juga berada di dalamnya, dia dapat pula bertindak sebagai narasumber. Dan yang lebih penting, reportase masa lalu ditulis secara senga­ja sebagai suatu kilas-balik. Dengan begitu pemikiran reflektif juga dapat mewarnai keberadaan Pak Badio dan pelaku-pelaku lain dalam latar yang diceritakan.

Dalam mengungkapkan sosok pak Badio pada masa lalu, sembari berjalan pada masa sekarang, penulis mengajukan “usikan-usikan”, sehinggga si pelaku bercerita. Pada mulanya saya terganggu dengan gaya berdialog itu, karena saya terbiasa dengan berbagai buku biografi yang konvensional. Tetapi setelah saya ikuti dan hayati, saya menyadari bahwa pertanyaan si penulis, apalagi kadang-kadang bergaya “ngeledek”, merupakan wacana yang penting dan memperenak tuturan. Pertanyaan-pertanyaan “mengusik” itu pada dasarnya datang dari seorang teman seperjalanan, dulu dan sekarang. Kare­nanya dalam membaca prolog dan epilog dalam buku ini, adalah menemukan catatan otentik dari teman perjalanan itu, bukan dari seorang jurnalis yang mendeskripsikan sosok yang direportase­kannya.

Lebih jauh, buku ini tidak sekadar reportase atau cerita “human interest”. Biografi ini sekaligus karya sejarah. Sosok yang direportasekan tidak hanya yang bersifat kekinian, tetapi juga sosok yang berada dalam latar masa lalu, terutama pada masa yang dianggap penting dalam perjalanan bangsa.

Biografi ini ditulis dengan menggunakan  rangkaian fragmen bersifat kronologis sebagai latar bagi sosok Pak Badio. Mulai dari fragmen pra-kemerdekaran sampai peristiwa 15 Januari 1974. Fragmen-fragmen ini dipilih tentunya karena di dalamnya Pak Badio berperan atau setidaknya sinifikan kehadirannya. Tetapi yang tak kalah pentingnya, dengan menetapkan fragmen-fragmen itu sebagai latar bagi sosok yang ditulisnya, bagi penulis tentunya setiap fragmen itu dipandang signifikan dalam sejarah keindonesian. Pilihan fragmen semacam ini, sekaligus penggambaran sosok manusia dengan orientasinya di dalannya, akan memberikan alternatif perspektif dalam menghayati kesadaran kebangsaan dan kenegaraan.

Kemudian ada dua bab yang menggambarkan suatu fragmen perja­lanan kebudayaan Pak Badio dalam menghayati spiritualismenya. Fragmen ini menarik, sebab menggambarkan bagaimana Pak Badio menghaji dan menjawa, atau sebaliknya menjawa dan menghaji. Tetapi terus terang, saya belum memahami makna perjalanan spirit­ual ini dalam konteks kebangsaan. Mungkin memang tidak perlu diperkaitkan, sebab signifikansinya sepenuhnya bersifat pribadi.

(4)

            Begitulah, dari biografi Pak Badio ini, saya merasa belajar ulang tentang semangat kebangsaan yang dihayati secara otentik oleh pelaku sejarah. Dari Pak Badio dan kawan-kawannya, saya dapat menyerap setidaknya kesadaran yang berkaitan dengan nilai kebangsaan. Di antaranya adalah kebangsaan yang ditempatkan dalam perspektif antarbangsa. Dari sini keberadaan sebagai bagian dari suatu bangsa dapat ditempatkan dalam dimensi yang lebih utuh, dalam politik dan ekonomi. Bagaimana menjalani kehidupan ini dalam dimensi politik dan ekonomi, sesuai dengan cita-cita kebu­dayaan.

Cita-cita kebudayaan ini secara sederhana disebut sebagai nilai demokrasi dan anti fasisme. Dengan begitu keberadaan seba­gai manusia politik dan ekonomi pada dasarnya menjaga diri dalam rentangan demokrasi dan fasisme ini.

Masih banyak yang perlu didiskusikan, mengingat masalah yang dihadapi generasi yang berada dalam latar pasar dunia, tentunya berbeda dengan masalah yang dijalani oleh pendiri republik. Tetapi setidaknya, pertarungan antara demokrasi (hak pada masyar­akat) dan fasisme (kesewenangan kekuasaan negara), akan tetap menjadi dataran yang tetap perlu dipertaruhkan.

Peperangan antara demokrasi dan fasisme merupakan proses yang selalu muncul dalam sejarah peradaban dunia, dan mungkin akan menjadi momentum bagi perubahan konstelasi keindonesiaan di masa depan. Apakah mozaik Indonesia akan menjadi bagian-bagian yang terpisah, ataukah akan menemukan formatnya yang lebih pas dalam menampung kebangsaan di tengah pasar dunia, merupakan tanda-tanya yang perlu dijawab dengan semangat ala Pak Badio dan kawan-kawan.

Fragmen-fragmen sejarah yang digunakan dalam menceritakan sosok Pak Badio dalam buku ini, saya bayangkan dapat mendampingi perspektif tafsir-tunggal yang dijadikan arus besar dalam kesa­daran kebangsaan oleh kekuasaan negara Orde Baru. Cerita tentang manusia-manusia dalam masing-masing fragmen setidaknya akan mem­perkaya apresiasi tentang bagaimana cara menjalani kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Versi yang dijadikan arus besar mungkin memang berguna dalam konteks tertentu. Tetapi hendaknya tetap terbuka versi dengan perspektif lain.

Siapa tahu, versi arus besar itu kelak gagal dalam menghada­pi gelombang besar perubahan dunia, yaitu terbentuknya pasar dunia dengan negara tanpa sempadan (borderless). Dengan begitu tetap ada generasi yang siap dengan kesadaran kebangsaan dengan perspektif yang lain, yaitu perspektif yang mungkin relevan bagi dunia di masa depan itu.

 

 

SBY DAN KEBEBASAN PERS

SBY dan KebebasanPers

SBY DAN KEBEBASAN PERS Testimoni Komunitas Media ISBN 978-602-70576-0-9 Editor: Agus Sudibyo Co-editor: AunulHuda Pewawancara : Yul Amrozi, Adi Harnowo Pendanaan : Kiki Iswara Darmayana, Agus Yuli, Muhamad Ihsan, Indra Lesmana Tata letak : Sijo Sudarsono Penerbit: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gedung Dewan Pers Jl. Kebon Sirih No. 34 – Jakarta Pusat 10110 Tel. 021 345 3131 Fax. 0213453175 Didukung oleh: Matriks Indonesia Cetakan Pertama, Juni 2014

Kontribusi tulisan dalam buku

SBY dan KEBEBASAN PERS

(Di beberapa bagian telah disunting oleh Editor buku. Apresiasi saya sampaikan)

TIMBAL-BALIK HUBUNGAN SBY DAN PERS

ASHADI SIREGAR

Direktur Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta

Timbal-baliknya Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan pers dapat dilihat bagaimana Presiden SBY memperlakukan pers di satu pihak, dan dipihak lain bagaimana pers memberitakan Presiden SBY. Pak SBY sebagaimana setiap pemimpin, adalah trimurti. Wajah pertama sebagai kepala eksekutif (Chief Executive) yang membawahi struktur pemerintahan dengan “manajer-manajer”nya para menteri kabinet, kedua sebagai personafikasi lembaga kepresidenan, dan ketiga  sebagai person dengan berbagai fungsi sebagai ketua partai politik dan kepala keluarga. Dari ketiga fungsi ini interaksi dengan pers khususnya dan media massa umumnya. Karenanya pers juga akan memberitakan tiga ranah ini. Artikel ini hanya akan membahas ranah pertama, tulisan bersifat analitis, tidak bersifat otentik dari pengalaman langsung. Sedang untuk ranah kedua dan ketiga akan lebih menarik jika ditulis oleh wartawan yang biasa meliput aktivitas kepresidenan, atau biasa disebut “wartawan istana”. (selengkapnya –> klik Presiden SBY- Media Pers )

LINUS SURYADI AG (03 MARET 1951 – 30 JULI 1999)

Pengakuan Pariyem

karya ini karya imajiner tak ada sangkut pautnya dengan individu maupun kalangan tertentu PENGAKUAN PARIYEM Oleh Linus Suryadi AG 81/SB/04 Perwajahan: Wiwik Swestu Hak Pengarang dilindungi oleh Undang-undang Penerbit Sinar Harapan Jakarta 1981 Cetakan Pertama Dicetak oleh PT Harapan Jakarta

 

 

Tulisan ini dimuat sebagai epilog

dalam buku Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi AG

Linus Suryadi  AG Yang saya kenal

Ia seorang Jawa yang bangga akan tradisi yang dileluri dari nenek moyangnya, tapi pun siap menerima pergaulan yang kadangkala mempercandai kejawaannya. Begitu kesan saya pada lelaki ini, dan itu pula yang menjadi lanskap senang saya bergaul dengannya. Dia bukan tipe orang yang suka pasang kuda-kuda jika ada yang mengejek beberapa aspek nilai budaya Jawa. Dia hanya menganggap setiap ejekan disebabkan ketidaktahuan, karenanya dia berusaha menjelaskan, sembari mendengarkan sisi pembicaraan orang lain. (selengkapnya –> klik LINUS SURYADI AG-1980 )

 

MENGENANG LINUS SURYADI AG  PADA 30 JULI 2014

ASHADI SIREGAR

Rabu 30 Juli 2014, Bentara Budaya Yogyakarta memperingati 15 tahun meninggalnya penyair dan esais Linus Suryadi AG.  Sebagai seorang yang dianggap mengenali sosok dan mengetahui perjalanan karir penyair kelahiran Sleman Yogyakarta itu, panitia meminta agar saya menyampaikan kesan dan kisah mengenai dirinya. (selengkapnya –> klik LINUS SURYADI AG-2014 )

 

Buku Pelukis Haris Purnomo

HarisPameran1

Ths book was published as a supplement to the solo exhibition by Haris Purnomo  Alien nation at The National Gallery of Indonesia; September 28 – October 7, 2007; Curator Hendro Wiyanto; English Translation Landung Simatupang; Catalog Design Umbu LP Tanggela; Photography Haris Purnomo, Hendro Wiyanto, F.B, Sudjuanda, Heri Suvele, Sutriyono, courtesy Redha Sorana; Printed by Mahameru Offset Printing; Edition 500; Published by Langgeng Gallery Cempaka 8B, Magelang 56123, Central Java, Indonesia; Ph +62 293 313 338 Fx +62 293 313 468; info@langgeng.net http://www.langgeng.net

Pipa-Kepribadian Apa – Kelompok Senirupa-Ind

Pipa-Kepribadian Apa-Group of Artists-Eng

Buku Ignatius Haryanto

IgHariantoDigital

IgHariantodisgital

Krisis Dua Profesi

Kompas, Senin 11 Agustus 2014
Krisis Dua Profesi
Oleh: Ashadi Siregar
DUA profesi, jurnalis dan peneliti, pada dasarnya memiliki kesamaan episteme, yaitu obyektivitas. Bahwa obyektivitas selamanya memiliki dua sisi mata koin tak terpisah: kebenaran (truth) pada obyek faktual dan netralitas pada diri pelaku. Artinya di satu sisi menghargai kebenaran pada obyek dan menekan kepentingan subyektif diri pada sisi lainnya. Pilpres 2014 membawa implikasi ke dua profesi ini. Jika pengabaian obyektivitas dianggap enteng, publik dihadapkan situasi krisis sebab dua profesi yang berbasis kepercayaan (credibility) dibiarkan bobrok.
Sebagai perusahaan media, televisi mungkin masih tertolong, misalnya dengan siaran sepak bola yang sangat diminati publik. Namun, siaran berita televisi dan media cetak dengan materi utama jurnalisme pada dasarnya menjebloskan diri. Seusai pilpres, sebagai institusi sosial, dia harus keluar dari lubang kuburnya dan berusaha memulihkan diri, sementara politisi yang bersaing sudah menikmati kursi masing-masing.

Jika politisi tak menghargai obyektivitas, mudah dipahami. Pemeo populer menyatakan, dalam politik tak ada kawan atau lawan abadi, yang ada hanya kepentingan yang sama. Tak perlu akal sehat (reason) dengan kerangka ideal publik dalam komunikasi, cukup dengan kekuatan retorika dalam propaganda.

Untuk kepentingan subyektif yang bersifat pragmatis, sudah biasa segala cara dihalalkan. Apa jadinya manakala kecenderungan ini merasuk ke dunia jurnalisme dan penelitian?
Yang abadi bagi media jurnalisme dan lembaga penelitian adalah kepercayaan publik. Kepentingan pragmatis mungkin menguntungkan jangka pendek, tetapi kehilangan kepercayaan memerlukan upaya panjang membangun ulang hubungan organis dengan publik luas.

Krisis jurnalisme
Partisanship oleh media biasa terjadi. Namun, keberpihakan ini bersifat gradual, tak absolut. Biasanya karena mendukung gagasan tertentu yang berkesesuaian dengan visi media. Dukungan pada gagasan diikuti simpati, tecermin dari pemberitaan tentang kandidat bersangkutan. Namun, bukan berarti menutup sama sekali peluang pemberitaan atas kandidat lain.

Karena itu, masa pilpres senantiasa jadi ranah kajian dalam studi komunikasi, yaitu melalui analisis isi kuantitatif (content analysis) melihat komposisi pemberitaannya. Di sini diukur derajat netralitas dan keseimbangan terhadap pihak-pihak yang bersaing. Artinya setiap pihak tetap diberitakan. Media digolongkan sebagai simpatisan, bukan partisan.
Koran Tempo yang disebut-sebut berpihak, atau Jakarta Post yang eksplisit mendukung salah satu kontestan, dengan pengamatan sederhana terlihat sebagai media simpatisan. Simpati tecermin dalam pemberitaan. Namun, koran-koran ini tetap memberi tempat ke kontestan lain. Asas jurnalisme dijalankan, yaitu setiap pemberitaan dari tiap-tiap kontestan berdasarkan narasumber dari pendukung kontestan tersebut.

Krisis dalam kerja jurnalisme yang tampak dalam Pilpres 2014 lebih dari partisanship yang biasa dikenal. Belum pernah dunia jurnalisme semabuk sekarang. Media pers dijalankan tanpa rikuh sebagai partisan dengan berpihak secara mutlak kepada kontestan politik. Keberpihakan ini di satu sisi dengan memberi tempat total kepada yang dipihaki, di sisi lain tak memberi tempat ke kompetitor. Atau kalau memberitakan kompetitor secara tendensius bersifat negatif, tanpa narasumber dari pihak yang diberitakan. Karena itu, disebut kampanye gelap. Asas keseimbangan dan ketidakberpihakan yang jadi ciri netralitas dalam kerja jurnalisme tak lagi dihormati.

Apakah keberadaan media partisan masih dinilai dengan norma etika jurnalisme? Kiranya sudah tak relevan bicara etika. Etika hanya dapat berlaku pada ranah perbuatan yang bersifat relatif, antara baik dan kurang baik. Jika yang dilihat semata-mata perbuatan buruk yang absolut, bukan lagi ranah etika. Itu urusan aparat hukum karena bersifat pada pencemaran kehormatan/ martabat, fitnah atau sejenisnya sebagai pidana umum.

Jika sebelumnya hitung cepat (HC) dapat jadi acuan yang menenangkan tensi kontestasi, pilpres kali ini malah dikisruhi data HC. Pada waktu lalu, biasanya kisruh pemilu adalah pada penghitungan riil universe voterdalam struktur KPU, mulai dari TPS sampai rekapitulasi di atasnya. Keterbukaan KPU sekarang adalah menyediakan hasil pemindaian data mentah dari struktur paling bawah (C1 dari PPS) secara daring. Kemudahan perangkat lunak untuk capture dari layar monitor menjadikan pengawasan pada rekap dapat ditingkatkan. Partisipasi publik melalui media daring menandai proses kerja pemilu di Indonesia.

Kisruh terjadi di antara dua set kelompok data HC: versi 1 dari empat lembaga yang memenangkan Prabowo-Hatta dan versi 2 dari delapan lembaga yang memenangkan Jokowi-JK. Dengan jaringan stasiun televisi lebih banyak, keberulangan tinggi data versi 1 terkesan lebih lantang. Secara masif jaringan televisi MNC Group yang pemiliknya pendukung Prabowo-Hatta menyiarkan data versi 1, dengan tak menyiarkan sama sekali data versi 2. Stasiun lain menyiarkan data versi 1 dan 2, tetapi memberi keberulangan lebih tinggi pada data versi 2. ”Perang” data HC berlangsung di layar kaca. Dengan tak memberitakan data versi 2, jaringan MNC menempatkan diri partisan absolut.

Sampel lembaga HC adalah proporsi TPS, sedangkan data universe KPU adalah seluruh TPS. Jadi publik perlu tahu bahwa keberadaan data HC sangat ditentukan oleh kesahihan (validitas) atas sampel, dari sini keterujian (reliabilitas) data ditentukan. Setiap kali HC dipublikasikan media pada dasarnya memberikan pendidikan level akademik kepada publik luas tentang kaidah metodologi penelitian. Karena itu, jika ada desakan agar lembaga-lembaga HC membuka metodologi, mungkin tak harus deskripsi detail sebaran sampel, yang penting publik kembali dididik tentang reasoning dalam penentuan proporsi sebaran sampel penelitian HC.

Membangun profesi

Fungsi HC—terutama di negara yang rentan kecurangan (fraud) dalam penyelenggaraan pemilu—adalah untuk pembanding bagi publik sehingga kalau perlu melakukan gerakan masif dengan menunggui penghitungan di semua polling station. Pengalaman NAMFREL (National Citizen Movement for Free Election) di Filipina yang mengakhiri kekuasaan Marcos jadi contoh fungsi penting HC.

Persoalan yang tersisa dari kisruh dunia jurnalisme dan penelitian akibat Pilpres 2014 adalah menegakkan standar moral dalam menjalankan profesi. Untuk profesi jurnalisme, persoalannya sederhana sebab media partisan absolut jelas tak menjalankan kaidahepisteme jurnalisme. Sementara kaidah etika profesi hanya perlu diterapkan untuk melihat derajat ketidakberpihakan yang dipermasalahkan (disputed). Untuk itu organisasi profesi/majelis kehormatan dapat turun tangan memeriksa kerugian publik yang diakibatkan malapraktik sang jurnalis.

Kenyataan bersimpati pada satu pihak, dan tak menutup peluang bagi pihak lain, tuntutan etika adalah dalam menegakkan derajat obyektivitas yang paling ideal. Bersimpati atau tidak ke satu pihak merupakan hak preferensial pelaku profesi. Untuk itu harus disadari konsekuensi ke depan, bagaimana memulihkan iklim netralitas paling optimal dalam kerja keredaksian.

Mengenai HC, pertaruhannya bagi eksistensi lembaga survei adalah derajat paralelisme dengan data KPU nanti. Data palsu (sama sekali bertolak belakang dengan data real count) akan mengakhiri hidup lembaga HC yang mengeluarkan. Tantangan keberadaan lembaga HC akan berbeda jika lembaga pemilu secara relatif tak lagi dicurigai. Semoga ke depan kredibilitas kelembagaan KPU dapat dibangun dengan profesionalisme komisioner sekarang. Artinya publik tak akan dikecewakan atas kasus korupsi, atau komisioner sebenarnya diam-diam disiapkan sebagai orang partai, seperti KPU yang sudah-sudah. Dengan kredibilitas lembaga pemilu, data HC bukan lagi pembanding. Di sini peran lembaga HC yang kredibel adalah memenuhi hasrat ingin tahu publik, dengan asas media pers yang utama, yaitu kecepatan. Kemajuan teknologi informasi yang sangat mendukung kecepatan proses penelitian di satu sisi dan pemediaan (termasuk media daring) di sisi lain menuntut penampilan profesional dua ranah ini.

Ashadi Siregar
Peneliti Media dan Pengajar Jurnalisme di LP3Y, Yogyakarta

Perang Komunikasi

Kompas, Rabu 09 Juli 2014

PERANG KOMUNIKASI
Oleh: Ashadi Siregar

PADA masa perang, publisis yang patriotik dengan tulus mengabdi kepada negara. Tanpa ragu disebut sebagai partisan. Padahal, menjadi partisan dalam kerja komunikasi, khususnya jurnalisme, merupakan tindakan amoral. Namun, panggilan suci demi negara menabalkan partisanship disertai moral suci. Akan tetapi, kapan suatu peperangan dapat dimasuki para publisis?

Tidak setiap aksi militer dapat disebut sebagai peperangan. Perang ditandai dengan pihak-pihak (belligerent) antarnegara yang dinyatakan secara terbuka dalam lingkup hukum internasional. Karena itu, betapapun banyak jatuh korban, ”perang” di Timor Timur disebut aneksasi menurut hukum internasional, atau Aceh disebut sebagai daerah operasi militer (DOM) menurut bahasa Pemerintah Indonesia.

Setelah perang kemerdekaan, dan sebentar saat pembebasan Irian Barat, Indonesia tidak pernah menyatakan perang dengan negara lain. Bahkan, ”perang” saat ”Ganyang Malaysia” Presiden Soekarno tak digolongkan sebagai perang secara hukum internasional. Karena itu, Pemerintah Singapura berani menghukum mati gerilyawan Indonesia yang tertangkap.
Kalau publisis terjun sebagai partisan dalam politik militer pemerintah masa aneksasi Timtim dan DOM di Aceh, mungkin baginya pihak ”sana” dianggap sebagai ”negara”. Bersyukurlah bahwa pemerintahan Presiden Habibie segera menarik tentara Indonesia dari Timtim sehingga kita tidak sempat berperang dengan pasukan gabungan PBB.

Apa kata dunia (meminjam film Asrul Sani, Nagabonar) kalau Indonesia, yang sering dipuji-puji sebagai pengirim pasukan PBB yang unggul, bertempur dengan pasukan gabungan PBB? Begitu juga jalan damai yang dilakoni pemerintahan SBY-JK dapat meredam keinginan menjadi negara dengan kemerdekaan ala Gerakan Aceh Merdeka sehingga tidak pernah sebagai belligerent yang harus diurus pasukan PBB.

Seorang militer yang ditugasi di daerah tempur mungkin tidak perlu tahu konstelasi hukum internasional yang melingkupi operasinya. Setiap operasi pada dasarnya berjangka pendek. Sedikit orang yang menempatkan kediriannya dalam rentang yang panjang. Untuk itu dia tidak hanya melihat dirinya dengan tujuan pragmatis, tetapi perlu memahami ruang sosial dengan perspektif yang universal (”apa kata dunia…” kata Asrul Sani).

Seorang publisis, khususnya jurnalis, bukan militer. Dia dilatih bukan untuk memerangi musuh. Jika dia ikut sebagai partisan dalam perang negaranya, panggilan utama adalah ke dalam negeri, yaitu memupuk semangat dan moral bangsa. Demoralisasi bangsa dalam masa perang dapat menghancurkan negara.

Mungkin ada yang mau ikut berperang dengan menjalankan perang psikologis (psychological warfare) tertuju pada musuh. Namun, dengan panggilan semacam ini harus berpindah profesi, bukan lagi sebagai jurnalis, melainkan agen rahasia.

Disiplin jurnalisme
Tanpa perang antarnegara, jurnalis mana yang mau sebagai partisan? Disiplin jurnalisme adalah obyektivitas yang selamanya dalam dua sisi: kebenaran (truth) pada obyek faktual dan netralitas pada diri jurnalis. Karena itu, bukan sekadar tujuan pragmatis dalam berkomunikasi yang perlu, tetapi menyadari keberadaan diri dan hasil kerja dalam ruang sosial.

Namun, dalam hal tertentu, media biasa mengambil posisi segaris dengan pandangan pihak tertentu, atau posisi mendukung sikap pro atau kontra dalam menghadapi isu publik yang kontroversial atau diperdebatkan (disputed). Keberpihakan dan sikap macam apa yang dapat diterima dalam kerangka obyektivitas yang dijunjung tinggi dalam kerja jurnalisme?
Media jurnalisme tidak boleh bersifat partisan secara organis pada pihak/kelompok, sebab partisanship-nya adalah pada gagasan moral yang dijadikan dasar dalam menghadapi fakta. Karena itu, di atas episteme jurnalisme, masih ada tujuan jurnalisme yang lain, yaitu nilai kebajikan umum yang harus dijaga dan diwujudkan.

Pembelajar jurnalisme menghayati dua dimensi yang akan menjadikan media bersifat organik bagi publik secara luas, yaitu secara pragmatis sosial melalui obyektivitas dan secara kultural sebagai penjaga moral publik. Dari sini media jurnalisme menjadi ekstensi bertimbal balik dengan publik dalam platform rasionalitas.

Menjelang pemilihan presiden mungkin ada yang menghidupkan atau hidup dalam suasana perang. Jurnalis tentunya tidak terseret untuk berpandangan senaif itu sebab suatu kontestasi politik tidaklah perang antarpihak yang bermusuhan. Pihak-pihak dalam kontestasi ini adalah kandidat dan organisasi pendukungnya, masing-masing berusaha merebut perhatian publik. Jelas kiranya media independen dan non-partisan tidak akan melibatkan diri dalam perang antarpihak.

Dalam kontestasi, pemberitaan berasal dari peristiwa empiris (interaksi dengan kelompok pendukung) maupun gagasan yang dinyatakan setiap kandidat. Setiap informasi berasal dari kontestan tentang dirinya perlu diasumsikan sebagai propaganda putih, sedangkan berkaitan dengan ”musuh” sebagai propaganda hitam.

Media jurnalisme tidak perlu membuang energi memuat propaganda hitam sebab harus menyediakan porsi yang sama untuk pembelaan diri. Ofensif dan defensif dalam komunikasi setiap pihak memboroskan sumber daya media.

Kepentingan publik
Media jurnalisme pada dasarnya tidak berkepentingan dengan siapa pemenang di antara kandidat sebab sebagai tujuan tetap dan akhir (ultimate) dalam jurnalisme adalah publik, bukan penguasa. Demi kepentingan publik, dari dinamika kontestasi perlu dicari wacana yang perlu digaristebalkan. Pada setiap informasi apakah dari peristiwa dan pernyataan dalam dinamika kontestasi, dilihat gagasan moral yang terkandung maupun dinyatakan oleh pihak mana pun.
Informasi diperlakukan sebagai wacana yang kebenarannya bersifat terbuka. Dengan begitu, media dapat mengangkat gagasan moral/kebajikan umum dari setiap kandidat. Media jurnalisme dapat mengambil peran dalam menumbuhkan rasionalitas masyarakat politik di ruang publik dalam menghadapi wacana politik.

Namun, dengan alam pikiran ”perang”, platform jurnalisme
obyektivitas dan kebajikan umum tidak mendapat tempat. Bagi kalangan ini hanya ada kawan dan musuh. Media jurnalisme independen dan non-partisan dianggap tidak mendukung sehingga digolongkan sebagai musuh.

Disayangkan kaum publisis yang terlibat dalam kontestasi politik ini juga terseret dalam perang komunikasi. Akibatnya kontestan dirugikan oleh tim pendukungnya sendiri karena bersikap apriori bermusuhan dengan media. Mengusir awak media karena menganggap tidak sebagai media pendukung, siapa yang rugi?

Publisis yang ikut dalam barisan kontestan ini agaknya tidak mentaklimat tim lapangan yang menjaga pintu (gate keeper) ajang kampanye. Penjaga pintu di sini bertugas secara harfiah, tetapi sekaligus juga berfungsi komunikator. Konsep public relations yang elementer menggolongkan media tiga macam bagi klien (kontestan), yaitu favourable (menguntungkan), netral, dan unfavourable (tidak menguntungkan).

Dalam komunikasi, tidak ada musuh, tetapi bagaimana menjalankan strategi menjaga yang sudah menguntungkan dan mengubah yang belum menguntungkan agar sesuai dengan track kontestan.

Bersama publisis yang ada sebagai pendukung, kontestan perlu menjalankan komunikasi rasional. Namun, kalau yang dijalankan komunikasi dengan strategi perang psikologis, pemahaman jurnalisme sudah tidak diperlukan. Lebih baik menjauh sebelum digebuk.

Ashadi Siregar
Peneliti Media dan Pengajar Jurnalisme di LP3Y, Yogyakarta

Semua Harus Diketahui Polisi

Kompas, 04 Juni 2014

Semua Harus Diketahui Polisi

Oleh: Ashadi Siregar

Peristiwa di Yogyakarta boleh dianggap bersifat lokal. Namun, berita Kompas: ”Kemajemukan Terusik, Sekelompok Orang Serang Acara Doa Bersama di Sleman” (31/5/2014, hal 15) harus diterima sekaligus menyadarkan bahwa ini mencerminkan kondisi bersama yang memprihatinkan. Dengan membiarkan berlarut-larut bukan mustahil Indonesia akan punya sejenis Boko Haram nantinya.

Sekelompok orang menyerbu, merusak rumah, dan menganiaya hanya karena ada acara berdoa dan latihan paduan suara Kristiani. Secara demonstratif, pelaku mengenakan pakaian yang secara stereotip menggambarkan kelompok Islam. Kekerasan dalam interaksi antarumat beragama ternyata tak surut meski kalangan Islam yang mendukung kemajukan berbangsa tak henti menyerukan perlunya saling menghargai.

Polisi memang bergerak cepat, tetapi ada yang perlu dicatat dari berita Kompas: ”Kepala Polda DIY Brigadir Jenderal (Pol) Haka Astana mengatakan, polisi sudah menangkap satu orang berinisial Kh yang diduga terlibat penyerangan. Kh ditangkap di rumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Haka menambahkan, pihaknya belum bisa menyimpulkan motif penyerangan. Namun, dia menjamin warga tak perlu takut menjalankan kegiatan yang tak bertentangan dengan aturan. ’Namun, kami berharap, jika ada kegiatan bersama-sama, mohon polisi diberi tahu,’ kata dia”.

Pernyataan ”jika ada kegiatan bersama-sama, mohon polisi diberi tahu”, tidak pelak menimbulkan kesan tentang pendekatan menghadapi keamanan warga. Ini paralel dengan sikap polisi jika ada perampokan nasabah bank. Seolah kesalahan pada korban karena ”…kalau mengambil uang di bank dalam jumlah besar, minta pengawalan polisi untuk pengamanan”. Pengamanan, keamanan Bayangkan jika setiap pengajian agama dalam komunitas harus memberi tahu polisi, apakah polisi akan mengawalnya?

Berapa banyak polisi yang harus menunggui mengingat banyaknya majelis taklim, persekutuan doa, atau ibadah bersama oleh penganut agama-agama yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan pengambilan uang di bank. Bukan soal jumlah besar atau kecil perlu pengamanan. Uang Rp 5 juta sangat berharga bagi nasabah kecil. Jika dana miliaran dirampok, mungkin tidak jadi soal bagi korporasi yang mengasuransikan setiap asetnya. Karena itu, bukan pengawalan spesifik orang per orang yang diperlukan karena pastilah yang kaya akan mendapat prioritas.

Jika pengamanan yang diperlukan, setiap orang akan membentuk dan membiayai pengawal pribadi. Kelompok agama akan punya pasukan sendiri. Korporasi harus menyewa satuan pengamanan terlatih. Ini semua mencerminkan hilangnya kepercayaan kepada negara, khususnya kepada aparatur untuk fungsi keamanan. Di Youtube ada klip Presiden Obama berjalan kaki menyapa orang di jalanan (http://www.youtube.com/watch?v=gZR1CvSQntE). Di situ terlihat pengamanan yang tak mencolok, tak ada aparat berpakaian seragam, tidak ada serdadu yang menyingkirkan warga yang dilewati.

Jika memang ada keamanan, buat apa pengamanan spesifik yang berlebihan? Keamanan di ruang publik (public-sphere) dalam parameter birokratis adalah dari statistik penangkapan pelanggar hukum. Namun, bagi warga, yang lebih penting rasa aman. Bagaimana disebut ada keamanan jika saat sekadar berdoa bersama merasa waswas, khawatir akan diserbu. Pendekatan operasionalisme (Peursen, CA van, 1976, Strategi Kebudayaan, BPK Gunung Mulia -Penerbit Yayasan Kanisius, Jakarta-Yogyakarta) kiranya perlu tetap dirujuk guna menghindari pendekatan jangka pendek dalam kubangan struktur institusi sendiri.

Banyak hal harus disesali ketika setting zaman dan eksistensi diri berubah. Seorang prajurit merasa sukses dalam struktur kerjanya saat dapat mematikan musuh, bahkan membuat satu kampung tak hancur. Namun, saat keberadaan diri akan jadi negarawan, ketegasan saat berperang digugat sebagai kekejaman. Cara pandang hanya dalam lingkup kerja struktural dapat mengabaikan kepentingan mendasar warga yang harus dilayani. Kemajemukan yang terusik Dengan pendekatan pengamanan, kemajemukan niscaya tak bermakna apalagi jika disebut (sekadar terusik).

Persoalan mendasar adalah pembiaran terhadap tindakan kekerasan dalam kehidupan publik. Ruang publik merupakan zona yang memerlukan keamanan berdasarkan rasionalitas. Warga tak perlu pengamanan fisik satu per satu pribadi atau kelompok manakala ruang publik merupakan zona aman. Peristiwa terakhir di Yogyakarta yang berada di daerah istimewa merupakan tonjokan telak bagi publik Yogyakarta.

Bagaimana mungkin di wilayah ini tindak kekerasan terjadi? Bahkan, beberapa waktu lalu terpajang dengan masif ucapan terima kasih kepada tentara yang membunuh warga sipil. Betapapun warga yang dibunuh itu preman, gali, bromocorah, atau apa pun sebutannya tak ada rasionalitas bagi tindakan pembunuhan. Hukuman mati lewat pengadilan pun perlu proses pengujian (dengan rasionalitas) bertingkat, tidak dengan kemarahan atau kebencian. Akar sikap anti kekerasan adalah rasionalitas dalam melihat kenyataan diperlukan dalam seluruh aspek kehidupan bersama di ruang publik. Nah, wong Yogya boleh menatap dirinya sendiri.

ASHADI SIREGAR

Peneliti Media; Pengajar Jurnalisme di LP3Y, Yogyakarta

Pelajaran Sederhana (3)

FOTO JURNALISTIK
Oleh Ashadi Siregar

Fakta empiris pada tahap pertama harus tertangkap secara visual. Disini fotografi merupakan sarana utama dalam memperoleh fakta. Fotografi mencakup kedua hal dari dimensi fakta yaitu akurasi dan presisi, sebab dengan perangkat teknologi, fakta secara obyektif direpresentasikan ke dalam foto. Dalam kajian kultural, foto biasa disebut sebagai index dari fakta-fakta di luar sana.

Sifat obyektivitas foto-jurnalisme biasa dipersoalkan dari 2 sisi yaitu pada perekaman fakta (rekayasa dengan lensa/filter), dan pada proses produksi (rekayasa digital pengolahan dan pencetakan). Sedang rekayasa ambilan dan produksi tidak dapat ditoleransi jika untuk mengubah bentuk dari obyek, sedang untuk memperjelas bentuk atau mengembalikan ke suasana waktu (pagi/siang/sore/malam) fakta, dengan rekayasa digital sudah biasa dilakukan. Untuk keperluan jurnalisme rekayasa yang mengubah citra fakta untuk tujuan estetika, masih diperdebatkan.

Bertolak dari sudutpandang dunia fotografi, maka foto-jurnalisme pada hakikatnya menangkap fakta, dengan pilihan bahwa penggalan proses fakta dipandang memiliki nilai berita (penting atau menarik), dan dapat dianggap sebagai representasi dari fakta. Bagaimana hubungan fotografi dengan teks-verbal? Segala yang tidak dapat terungkap dari fotografi, baru kemudian dideskripsikan secara verbal. Sebaliknya, yang sudah ternampak dalam fotografi, tidak perlu dideskripsikan secara verbal.

Fotografi di media cetak bukan hanya urusan jurnalis spesialis fotografi. Kedudukan fotografi dimulai dari setiap reporter manakala berada di lapangan. Kendati disiapkan sebagai jurnalis yang akan mendeskripsikan fakta secara verbal, apapun yang dihadapinya, sejak dini harus punya pertimbangan untuk merekam visual fakta sebagai bagian dari kerjanya. Kecuali kalau kerjanya hanya memungut dunia fiksi dari narasumber, cukup mengambil foto profil.

Kedudukan fotografi di media cetak dapat dilihat sebagai:
1) Pendamping dari fakta yang dideskripsikan secara verbal;
2) Ilustrasi pendukung deskripsi verbal berita;
3) Berdiri sendiri sebagai features.

Dengan demikian teks verbal yang melekat pada fotografi adalah:
1) Caption fotografi pendamping dan pendukung deskripsi verbal;
2) Caption fotografi berdiri sendiri;
3) Teks verbal features dari fotografi berdiri sendiri.

Jika diikuti kerangka pemikiran bahwa dari suatu fakta, visualisasi fotografi adalah setara dengan deskripsi verbal, kesetaraan itu terwujud melalui foto = judul & kickers; caption = lead. Selain itu, caption bukan untuk mendeskripsikan apa yang sudah ternampak secara visual, melainkan memberikan fakta bersifat latarbelakang tempat, waktu, atau atribusi orang. Sedangkan fotografi-features dengan sendirinya berkurang “kecerewetan” (verbose)nya dibanding features verbal.

Kelemahan yang biasa dihadapi dalam foto jurnalistik di media cetak adalah:
1) Teknikalitas, yaitu komposisi, pencahayaan, dsb dalam visual fotografi;
2) Pilihan fakta dalam snapshot, berkaitan dengan nilai signifikansi sebagai pendamping dari deskripsi verbal;
3) Relevansi fotografi sebagai ilustrasi pendukung;
4) Kurangnya perhatian dalam pengembangan foto-features.

ANEKDOT FOTOJURNALISTIK PADA MASA UNI-SOVIET.
Gara-gara foto kunjungan Pimpinan Partai Komunis sekaligus Pemerintahan Kruschev ke suatu pertanian kolektif, redaktur dan fotografer koran utama negara komunis itu dibuang ke Siberia.
Kisahnya begini :
Alkisah Krushchev berkunjung ke suatu pertanian kolektif yang sangat sukses. Kebanggaan kelompok petani adalah keberhasilan mereka mengembangkan babi yang sangat gemuk menggairahkan. Karenanya, dengan sangat sumringah, Kruschev minta agar fotografer mengambilnya bersama babi-babi. Saat dimuat, redaktur foto memasang caption yang heroik begini:
Di bawah naungan panji-panji partai yang gemilang, kamerad petani telah sukses membiakkan babi di tanah pertanian Kucluk. Di antara babi-babi yang gemuk dan sehat tampak ketua Krushchev tersenyum (kedua dari kiri).
Pertanyaan untuk anda yang pernah melihat foto Kruschev: apakah perlu diidentifikasi yang mana Kruschev?

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 6.076 pengikut lainnya.