BUMN dan PDI Perjuangan

Oleh ASHADI SIREGAR

”BUMN memiliki fungsi dan alat untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi, berbeda dari yang terjadi saat ini, BUMN hanya diperlakukan seperti korporasi swasta yang mengedepankan bisnis semata,”katanya dalam pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional I PDI Perjuangan Tahun 2016 di Jakarta, Minggu (10/1).

Ini pernyataan ketua umum suatu partai, tetapi oleh media difokuskan seperti dalam teras beritanya: Di tengah mencuatnya isu perombakan Kabinet Kerja belakangan ini, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengungkit perlunya badan usaha milik negara dikembalikan ke peran pentingnya sesuai konstitusi (Kompas, 11/1/2016, hal 2).

Boleh jadi memang sedang berkembang isu di kalangan publik, atau malah media ini punya agenda set dalam hal perombakan kabinet. Kiranya isu publik atau isu media ini tentumembuat ketar-ketir menteri yang tidak punya tulang-punggung kuat dari partai pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Tetapi, apa betul pergantian menteri sampai perlu membawa-bawa konstitusi, atau lebih jauh memang menjadi perhatian publik?

Bagi publik, yang penting adalah pemerintahan yang berperhatian pada kepentingan publik (public interest). Media yang diberi napas hidup oleh publiknya tentulah juga akan berorientasi yang sama. Karena itu, yang perlu mendapat perhatian sebenarnya bukan tentang Kementerian BUMN, melainkan berkaitan dengan posisi badan usaha milik negara (BUMN) dalam konteks konstitusi, yaitu Pasal 33 yang berkaitan dengankemakmuran rakyat, sebagaimana terkandung dalam pidato Ketua Umum PDI-P itu. Urusan kementerian biar hak prerogatif presiden, sebagaimana biasa dapat disitir dari pernyataan sejumlah elite politik yang kepingin menjadi menteri.

Perspektif ideologis dari suatu pidato politik yang disampaikan dalam forum besar PDI-P tentu tak sampai mengurusi aspek teknikalitas dalam penggantian pembantu presiden. Biarlah kader dan anggota partainya, khususnya, dan publik, umumnya, menjadikan wacana dari pernyataan ketua partai itu sebagai bagian diskusi publik. Media pada dasarnya perpanjangan dari wacana yang berkembang di ruang publik. Artinya, bagaimana kemakmuran rakyat yang bertolak dari kepentingan publik dapat menjadi fokus sebagai isu publik bagi media pers.

Pemberitaan BUMN

Bagaimana media memberitakan BUMN selama ini? Setiap fakta, termasuk yang menyangkut BUMN, akan berhadapan dengan birokrasi dalam kerja keredaksian media pers dengan polakompartemental. Ini sesuai dengan sifat fakta yang diurusnya, dapat dirangkum sebagai fakta politik, ekonomi, dan sosial. Fakta politik melalui interaksi dalam lingkup negara (state) melalui aktor negara ataupun kuasi negara; fakta ekonomi melalui korporasi dan aktor kapitalisme pasar (market capitalism); serta fakta sosial dari kehidupan kewargaan (masyarakat sipil).

Setiap media menetapkan standar kelayakan untuk setiap fakta yang dapat diberitakan. Maka, berita tentang BUMN yang berasal dari entitas politik ditempatkan dalam kerangka politik pula. Memang betul, Menteri BUMN adalah jabatan politik. Tetapi, BUMN adalah entitas yang mencakup ranah pertanian, pertambangan, manufaktur, sampai keuangan. Karena itu, membicarakannya dalam konteks konstitusi, bukan sebatas nasibnya si menteri, melainkan seluruh ranah yang diurus ratusan perusahaan milik negara itu.

Apalagi, jika dipahami bahwa perusahaan BUMN memiliki varian karakteristik yang berbeda berdasarkan kapitalisasinya, mulai dari yang sudah listingsebagai perusahaan terbuka (go public), atau sepenuhnya milik negara, atau pemilikan minoritas negara. Dengan karakteristik semacam ini, pernahkah BUMN dilihat dalam kerangka konstitusi termasuk pada era pemerintahan Megawati? Keberadaan BUMN tidak sederhana untuk mengaitkan dengan perspektif ideologi kemakmuran rakyat mengingat sudah mengguritanya BUMN sebagai perusahaan dengan kewajiban profitabilitasnya.

Dalam kaitan dengan media pers, dinamika BUMN biasa ditemukan dalam rubrik ekonomi. Namun, jika dicermati rubrik ekonomi di berbagai media pers, fakta ekonomi yang diberitakan pada dasarnya menurut standar kelayakan atas signifikansi ranah ini bertolak dari sisi dinamika kapitalisasi. Dengan kata lain, kendati media biasa menabalkan diri sebagai institusi yang berorientasi kepada publik, sudut pandangnya biasa menuruti pendefinisian dunia korporasi.

Bukan salah pers jika pemberitaan tentang BUMN ditempatkan dalam kerangka korporasi yang berorientasi profit. Jabatan chief executive officer(CEO) dari ratusan BUMN yang bergengsi biasanya harus diduduki oleh profesional yang dipandang sukses menjalankan korporasi swasta. Sukses dalam dunia korporasi swasta adalah melalui indikator kapitalisasi dan profitabilitas.

Sejak era Orde Baru sampai sekarang, parameter keberadaan BUMN tidak dalam kerangka UUD, melainkan dalam bahasa ekonomi kapitalisme. Sementara semangat sosialisme pendiri republik Bung Hatta yang diimplementasikan dalam Pasal 33 Konstitusi hanya sayup terdengar. Bahwa ternyata semangat Bung Hatta ini sejalan dengan Marhaenisme yang ingin dihidupkan oleh PDI-P melalui rakernas I PDI-P Tahun 2016, patut disyukuri. Tetapi, ini menjadi persoalan sebab parpol yang menyebut dirinya berorientasi pada wong cilik ini seperti baru tersentak bangun dan kemudian tergeragap melihat kenyataan dunia BUMN, lalu mengigau tentang konstitusi.

Ekonomi konstitusi dan ”public utility”

Sekarang marilah lihat dari sudut pandang publik. Aksi korporasi betapapun besar investasi dan dinamika profitabilitasnya, tidak ada signifikansinya. Dari sisi kepentingan publik, signifikansi suatu fakta ekonomi bertolak dalam kerangka paham utilitarian adalah apa yang bernilai guna baginya, dalam hal ini menyentuh kesejahteraan hidupnya. Untuk itu, ekonomi yang relevan dapat difokuskan pada public utility, sejauh mana negara menaruh peduli urusan ini.

Secara populer, public utility diartikan sebagai penyelenggaraan pelayanan publik (public service) oleh perusahaan atau organisasi bisnis yang beroperasi berdasarkan aturan negara. Jadi, fungsinya di negara kapitalis sekalipun, ada aturan negara yang menjadikan perusahaan tidak berdasarkan dinamika kapitalisasi, tetapi demi kepentingan publik. Pasal 33 UUD pada dasarnya mengatur agar seluruh kekayaan negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai negara kesejahteraan (welfare state), prioritas ekonomi adalah untuk publik. Jika konstitusi menyebut kekayaan negara, dalam praksis ekonomi menuntut adanya usaha yang dijalankan public utility. Sayangnya, definisi kategoris public utilitydi negeri ini tidak jelas sehingga produk (dan jasa) yang didefinisikan sebagai keluaran usaha ini kabur juga.

Adanya istilah subsidi untuk produk listrik, misalnya, menyebabkan PLN bukan sebagai public utility. Begitu juga penyediaan air bersih diserahkan pada korporasi swasta. Atau gas tidak dialirkan, melainkan dikemas dalam tabung sehingga menjadi komoditas yang dijual secara umum dengan prinsip profitabel, dan secara khusus untuk gas tabung melon yang disubsidi. Pembedaan tajam antara produk/jasa sebagai komoditas korporasi komersial dengan keluaran public utilitiy tidak pernah berkembang sebagai diskusi dalam kehidupan publik sebab media pers tidak menaruh perhatian soal ini.

Dari sini bolehlah PDI-P mulai menggulirkan reformasi pelayanan publik agar dapat diperjuangkan keluaran public utility melalui BUMN. Tentunya dengan memilah mana yang keluarannya yang secara kategoris sebagai public utility, mana yang memang sebagai komoditas yang terikat dengan parameter profitabilitas. Dengan demikian, media pers dapat memberitakan dunia BUMN dengan memberikan prioritas pada fakta ekonomi dalam perspektif kepentingan publiknya, bukan berdasarkan kriteria dunia korporasi.

ASHADI SIREGAR, PENGAMAT MEDIA DAN PENGAJAR JURNALISME, BERMUKIM DI SLEMAN

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 Januari 2016, di halaman 7 dengan judul “BUMN dan PDI Perjuangan”.

 

Bencana Asap di Negeri Keledai

Oleh ASHADI SIREGAR

SATU KALI, KOMPAS membuat judul ”Penyelamatan Flora dan Fauna: Tragedi Jerebu, Petaka Hayati” (30 Oktober 2015, halaman 20). Istilah ”jerebu” dikenal di kawasan berbahasa Melayu (Deli, Riau, Semenanjung Malaya).

Jerebu bukan sekadar asap, tetapi termasuk di dalamnya partikel debu arang yang memerihkan mata dan mengganggu pernapasan. Jerebu pada dasarnya bersumber dari kebakaran yang bersifat masif. Bagi masyarakat yang terkena dampak, sangat jelas sebutan jerebu betul-betul sebagai penghancur kehidupan manusia, dan seluruh sumber daya hayati umumnya akibat kebakaran di area yang luas.

Dalam melihat pemberitaan media pers, pada dasarnya berfokus pada dua aspek, yaitu fenomena fisik asap, dan langkah mitigasi. Peralihan sebutan bencana ke tragedi bagi koran Kompas tentunya membawa perubahan paradigma dalam menghadapi fakta. Bencana (alam) diartikan sebagai peristiwa yang tidak terelakkan, sementara tragedi adalah akibat yang melanda manusia dari suatu peristiwa ekstrem, baik karena alam (tak dapat dihindari) atau perbuatan manusia.

Kedua sebutan itu,bencana maupun tragedi, bersifat konotatif. Denotasinya adalah kebakaran di kawasan tertentu dan asap pekat di wilayah yang jauh lebih luas.

Penyebab kebakaran dapat berupa kekeringan dari El Nino. El Nino boleh dipersalahkan, tetapi masalah mendasar tetaplah kebakaran yang masif. Adapun fakta kepekatan jerebu ini ada parameternya berupa indeks standar pencemaran udara (ISPU) yang mencakuppengukuran kuantitas zat berbahaya, seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, danozon.

Fenomena asap yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan, belakangan di Papua, bagi koran Kompas dilihat pada efek berupa tragedi kemanusiaan. Untuk itu Kompas menggunakan sebutan ”Tragedi Asap” untuk rubrik liputan khusus beritanya. Dengan diksi yang dramatis ini tentunya diharapkan dapat menggugah pembaca.Persoalannya, apakah tragedi kemanusiaan masih dapat menggugah pengusaha korporasi dan pejabat publik di kawasan penyebab fenomena asap pekat?

Menulis dengan perspektif

Di negeri ini, manakala musim hujan tiba, bencana kekeringan dihentikan oleh alam. Karut-marut pejabat publik di kawasan terlanda kebakaran dan asap juga akan mereda, dan otomatis karut-marut pemberitaan pers pun akan berhenti. Nanti, ganti soal banjir. Percayalah. Begitu biasanya. Kita biasa terantuk ke batu yang sama berkali-kali.

Dari sini bisa dilihat bahwa dinamika yang berlangsung adalah dari alam, yaitu adanya kejadian ekstrem berupa asap pekat. Untuk itu perlu dilihat langkah pejabat publik, baru kemudian pemberitaan.

Kalau jurnalis dituntut untuk menulis dengan perspektif kesejarahan, sementara pejabat publik hanya blusukan saat peristiwa kritis, kemudian cukup membuat keputusan momentum bak ”problem shooter”, dengan sendirinya liputan berperspektif kesejarahan tidak ada artinya.Paling banter menumbuhkan kesadaran pada publik pembaca betapa abainya pejabat publik kita.

Untuk pencitraan, pejabat publik dapat merancang adegan bersama warga yang hidupnya tragis, dan juga membuat keputusan cepat untuk mengatasi masalah kritis. Efek kesegeraan suatu keputusan mendongkrak popularitas. Akan tetapi, berbagai fenomena tidak dapat diatasi hanya dengan kebijakan publik bersifat momentum. Mengatasi kebakaran di kawasan masif dengan membeli pesawat terbang penyemprot api merupakan contoh keputusan jangka pendek ala ”problem shooter”. Memadamkan kebakaran memang perlu secepatnya, selain berdoa agar musim hujan di Indonesia dan kawasan sumber asap disegerakan oleh Tuhan.

Akan tetapi, yang tidak kalah penting adalah melihat secara komprehensif seluruh permasalahan yang menyebabkan berulangnyakebakaran masif ini. Kita tidak mendengar bahwa Presiden RI selaku chief executive officer pemerintahan mengumpulkan kepala daerah dari kawasan sumber tragedi untuk sekaligus dihadapkan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna mengurai problem yang bersifat sistemik. Apakah ada, siapa yang tahu di mana ditempatkan ”ruang operasi” guna mengatasi tragedi ini?

Mengatasi secara sistemik tentulah perlu melihat fakta secara komprehensif. Pertama, secara fisik dapat dilihat dengan foto satelit sebaran kebakaran. Lebih jauh, area ini perlu diidentifikasi komposisi kawasan terbakar, seberapa luas dan di mana saja kawasan pertanian rakyat, konsesi hak guna usaha (HGU) korporasi, dan hutan negara/adat.

Media pers, kalau mau, tentunya mampu mendapatkan peta area kebakaran secara fisik dari sumber pengelola satelit cuaca. Berbeda dengan komposisi penguasaan area sumber asap pekat, yang hanya dapat diperoleh pers jika pengambil keputusan memang punya data dimaksud. Sejak awal peta yang menggambarkan komposisi penguasaan area terbakar ini seharusnya sudah dibuka kepada publik, dan dari sini langkah penindakan dapat dijalankan. Tindakan tentunya berbeda terhadap obyek-obyek sesuai dengan karakteristik kategori penguasaan area.

Melihat akar masalah

Saya membayangkan, akan lebih berguna manakala saat blusukan ke daerah terdampak Presiden Joko Widodo meminta pejabat setempat dan Menteri LHK memperlihatkan/memaparkan peta area sumber kebakaran dan luasan terdampak, sekaligus menunjukkan komposisi penguasaan area.

Akan sangat bernas manakala media pers ikut memberitakan komposisi area terdampak, dan di situ Presiden memerintahkan membekukan seluruh konsesi korporasi yang abai sehingga areanya terbakar secara masif. Berita semacam itu jauh lebih bernilai untuk pencitraan ketimbang menghadapkan warga Suku Anak Dalam dengan ”pakaian” aslinya kepada sang Rajo.

Yang terjadi, media sosial sibuk mempersoalkan pencitraan ala ”pertemuan” dengan warga Suku Anak Dalam, sementara media arus utama berusaha menjelas-jelaskan keotentikan adegan. Padahal, bukan di situ duduk soalnya.Blusukan kebakaran bersifat mikro dan keputusan bersifat momentum, tidak akan menyelesaikan masalah secara sistemik.

Akar permasalahan adalah perlunya regulasi yang ketat dan konsekuen dalam hal pemberian konsesi penerokaan hutan kepada korporasi. Instruksikan korporasi memadamkan kebakaran di area konsesinya. Kelalaian yang mengakibatkan kerugian besar harus ditindak.

Berikutnya, segera bangun sistem pengairan lingkungan (eko-hidro) di hutan lahan gambut dengan prioritas di area pertanian rakyat dan hutan negara/adat. Kalau tidak masuk dalam APBN tahun berjalan, presiden tentu punya kewenangan mengalihkan anggaran, kalau perlu menghentikan bikin jalan tol.

Penanggulangan kebakaran yang menyebabkan jerebu itu mendesak, karena senantiasa berulang. Memangnya mau jadi keledai?

ASHADI SIREGAR, PENELITI MEDIA DAN PENGAJAR JURNALISME PADA YAYASAN LP3J

 

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 November 2015, di halaman 7 dengan judul “Bencana Asap di Negeri Keledai”.

Surat Kabar “Kompas” Menjaga Nilai bagi Dirinya

Oleh ASHADI SIREGAR

Keberadaan dan karakter surat kabar “Kompas” pada dasarnya mudah diidentifikasi jika dilacak melalui kesejarahan pendiri dan generasi pertama pengelola surat kabar ini. Mereka umumnya memiliki latar belakang sebagai guru. Mulai terbit 1965, di tahun politik yang panas Orde Lama, sebagai surat kabar untuk partai politik. Kemudian berkali-kali tersandung di era Orde Baru, tetapi berhasil mengatasinya, hingga saat ini menjadi kapal bendera bagi suatu imperium bisnis.

Untuk mengenali surat kabar Kompas, bayangkan saja sosok seorang guru. Sebagai guru, bedakan dengan menggurui. Guru, ditandai dengan dedikasinya untuk memproses alam pikiran dan nilai-nilai kultural pada manusia, dari suatu tahap ke tahap lebih tinggi. Dunia dipandang akan menjadi lebih baik jika diisi dengan perikehidupan manusia yang baik. Karena itu panggilan hidup seorang guru adalah menyiapkan manusia yang baik. Sang guru dapat berada dalam lingkup kelas, jemaah pengajian, suatu komunitas, atau sekalian suatu bangsa.

Sikap dan proses kerja sebagai guru ini biasa disebut sebagai pendekatan kultural. Pendidikan sebagai suatu proses kultural melihat manusia sebagai individu yang mengalami transformasi karena adanya nilai yang diinternalisasi, dan komunitas merupakan kumpulan person yang memiliki acuan nilai yang sama (shared values).

Pendiri surat kabar Kompas tidak hanya menghadirkan media sebagai institusi sosial dan bisnis, tetapi juga berpretensi menjadikan orang-orang pengelola surat kabar ini sebagai suatu komunitas dengan nilai-nilai yang menghidupinya. Acuan nilai bagi komunitas surat kabar Kompas dan kelompok korporasi bisnis media dapat ditelusuri melalui pemikiran-pemikiran pendiri Kompas, Jakob Oetama, yang tersebar dalam berbagai ceramah, seminar, dan tajuk rencana yang ditulis dari hari ke hari. Kesemuanya sudah dirangkum-terbitkan sebagai buku; sampai buku penanda 80 tahun, Syukur Tiada Akhir, Jejak Langkah Jakob Oetama, Penerbit BukuKompas, 2011. Komunitas Kompas layak mengingat jasa St Sularto sebagai pencatat yang tekun atas buah pemikiran pendiri Kompas, dengan harapan tidak hilang tergerus waktu. Orientasi jurnalisme surat kabar Kompasdapat diringkas begini.

Manusia dan kemanusiaan, serta karena itu juga cobaan dan permasalahannya, aspirasi dan hasratnya, keagungan dan kehinaannya, adalah faktor yang ingin ditempatkan secara sentral dalam visi Kompas.Karena itu, manusia dan kemanusiaan senantiasa diusahakan menjadi napas pemberitaan dan komentarnya.

Surat kabar ini tergerakkan oleh visi itu, berusaha pula senantiasa peka akan nasib manusia, dan semestinya juga berpegang pada ungkapan klasik dalam jurnalistik: menghibur yang papa, mengingatkan yang mapan (Jakob Oetama,Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus, Penerbit Buku Kompas, 2001, hal 147).

Baik pemikiran maupun catatan empiris kehidupan Jakob Oetama dapat dijadikan acuan nilai. Namun, perlu disadari nilai sebagai teks akan berhadapan dengan realitas. Bagaimana komunitas Kompas secara praksis nantinya mewujudkan nilai tersebut, dalam kondisi yang sangat berbeda dengan era awal dan pertumbuhan surat kabar Kompas. Pada masa generasi pertama surat kabar Kompas, khususnya pada masa pertumbuhan sejak tahun 1980-an, fungsi pemimpin umum (chief executive) dan pemimpin redaksi (chief editor) berada pada Jakob Oetama.

Media pers merupakan institusi bisnis, untuk ini fungsi seorang pemimpin umum sangat menentukan. Di bawah kepemimpinan Jakob Oetama, perusahaan Kompas menjadi salah satu usaha bisnis besar di Indonesia, dapat disebut sebagai pemuka di pasar media (market leader). Keberhasilan dari aspek bisnis ini merupakan faktor penting dalam mendukung peran Kompassebagai institusi sosial. Fungsi sosial suatu media pers dijalankan oleh kaum profesional jurnalis. Organisasi bisnis yang dimulai dengan menghadirkan surat kabar Kompas, kemudian bertumbuh sebagai imperium bisnis dengan rantai bisnis media dan korporasi nonmedia lainnya.

Adapun pemimpin redaksi merupakan personifikasi dari media pers sebagai institusi sosial. Keberadaan institusi ini merupakan suatu komunitas kultural yang dibangun dan dipelihara dengan solidaritas internal. Kantong kultural ini sebagai wahana yang memelihara nilai-nilai kemanusiaan dan orientasi sosialKompas, di tengah-tengah anomie bahkan hiruk-pikuk (chaotic) yang berlangsung di luar. Maka, organisasi keredaksian dipandang sebagai rumah yang perlu dijaga oleh anggota komunitas karena semangat di rumah ini diharapkan menjadi pendorong warganya untuk “Menghibur yang Papa, Mengingatkan yang Mapan”, sebagaimana menjadi misi surat kabar Kompas.

Cetak dan digital

Regenerasi pengelola surat kabar Kompas telah berlangsung lapis demi lapis. Tantangan yang dihadapi generasi sekarang jauh lebih kompleks. Pada masa lalu tantangan terbesar adalah menjalankan institusi media bak meniti buih di tengah kerasnya represi rezim negara Orde Baru. Tantangan bersifat politis senantiasa terancam kematian akibat pemberedelan oleh pemerintah. Sementara sekarang masalah yang harus direspons adalah tantangan bersifat sosiologis, yaitu menghadirkan diri dengan personalitas yang sesuai dengan perubahan masyarakat.

Tantangan terbesar adalah kecenderungan demografis. Akhir abad ke-20 ditandai dengan lahirnya “generasi digital” yang lebih banyak menggunakan waktu dengan perangkat audiovisual elektronik dalam serapan pembelajaran dan aktivitas komunikasi.

Artinya, sebagai konsumen sekaligus produsen yang sangat aktif dalam komunikasi berbasis teknologi dan produk digital. Dari sini cara dan gaya hidup khalayak memiliki kekhasan sebagai basis konten yang relevan bagi varian lapis demografis yang ada.

Teknologi cetak konvensional telah membentuk budaya khas untuk media pers (buku, majalah, surat kabar), dikenal sebagai budaya tinggi (high culture) yang serius dan mengutamakan substansi. Komunikasi dengan khalayak bersifat elitis. Sementara budaya digital bertumpu pada sensasi dan bersifat trivial. Kalaupun ada yang berusaha keluar dari orientasi elitis budaya cetak dengan berupaya menjangkau publik lebih luas adalah dengan popularisasi media, biasanya menyentuh aspek sensasi melalui pola tabloidisasi. Sensasionalisme tabloid mengeksploitasi selera rendah (low taste) publik. Karenanya dua pola komunikasi media, yaitu penekanan pada isi substansial versus sensasional, seakan-akan opsi manajemen media dalam mengejar konsumen. Namun, dengan personalitas yang diwariskan pendiri, surat kabar Kompas punya daya tangkal tidak terjerembab pada orientasi sensasionalisme yang mengabaikan substansi pada nilai kemanusiaan.

Persoalan perubahan peta demografis ini perlu mendapat perhatian pengelola surat kabar Kompas. Dalam kaitan dengan khalayak, dengan besaran sirkulasi dan keterbacaan, boleh dikata koran ini pemuka di pasar media. Namun, bagi masyarakat generasi baru, bukan mustahil koran ini dipandang usang (obsolete) yang hanya cocok dibaca orang tua. Karena itu, menjaga agarKompas menjadi bagian dari lapis demi lapis generasi masyarakat adalah melakukan penyesuaian terus-menerus dengan menengok perubahan kecenderungan sosiografis dan psikografis khalayak. Antara lain, mengambil kemanfaatan dari teknologi digital yang bersifat cepat dan efisien dalam penyajian konten-konten produk jurnalisme. Ini telah dikerjakan oleh pengelola dengan mengembangkan media digital multiplatfom surat kabarKompas.

Titian dua sisi

Generasi pelanjut pengelola surat kabar Kompas kini berjalan di titian dengan dua sisi, di sebelah adalah kondisi eksternal, yaitu faktor sosiologis dan psikografis khalayak yang sangat mudah berubah, dan kepungan teknologi media yang bertumbuh pesat. Faktor-faktor ini menjadi penekan dalam persaingan bagi keberadaan surat kabar Kompas. Dari sini jawaban orientasi yang harus dijalankan dalam memenangi persaingan, bagaimana menyajikan konten yang tidak kehilangan makna substansial isu sosial sesuai dengan visi-misi (karakter institusional) surat kabar Kompas untuk khalayak yang hidup dengan way of life dan life style masa sekarang.

Di sebelah lainnya adalah kondisi internal organisasi Kompas dan kelompok bisnisnya. Jika pada generasi awal fungsi pemimpin umum menyatu dengan pemimpin redaksi pada seorang Jakob Oetama, dengan begitu dapat sepenuhnya menjadi personifikasi dari dua bilah institusi media, yaitu sosial dan bisnis. Sebagai sumber nilai dapat berperan dalam dua dimensi, yaitu sosial melalui orientasi keredaksian dan kapitalisasi melalui orientasi bisnis. Sekarang dapat terjadi dua bilah perusahaan media ini berjalan timpang akibat acuan nilai yang berbeda.

Dari perjalanan lima puluh tahun, nilai kultural yang menggerakkan personel keredaksian telah menghadirkan Kompas sebagai suatu surat kabar yang memiliki personalitas sehingga memiliki citra sosial (social image) pada publik. Bagaimana menjaga nilai ini agar tetap relevan di tengah perubahan, baik perubahan organisasi dan manajemen internal Kompas maupun perubahan masyarakat, itulah yang menjadi tantangan bagi generasi penerus dalam menjalankan surat kabar Kompas melalui versi cetak konvensional maupun digital.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Juni 2015, di halaman 40 dengan judul “Surat Kabar “Kompas” Menjaga Nilai bagi Dirinya”.

DIALOG ANTAR AGAMA

Bulan Ramadhan, ingat pada tulisan lama, dimuat di Jawa Pos entah berapa tahun yang lalu.

DIALOG ANTAR AGAMA: TANPA DENDAM SEJARAH

Oleh Ashadi Siregar

Dialog antar agama? Agama-agama yang datang dari Tuhan Yang Satu, tentunya tidak perlu berdialog lagi. Bahwa penganut agama-agama itu masih disebut-sebut harus berdialog satu sama lain, ini masalah kecenderungan manusia yang terbentuk dari pengalaman sejarah kehidupan sosialnya.
Dialog, dilihat dengan konsep komunikasi yang elementer, adalah kegiatan bertukar informasi, dalam pola komunikasi yang bersifat konvergensi, untuk mencapai kesepakatan atas nilai-nilai yang diakui sebagai milik bersama. Masalahnya mungkin komunikasi yang berlangsung tidak bersifat konvergensi, tetapi bersifat linear yang berkecenderungan untuk mengubah pihak lain. Komunikasi semacam ini bukan dialog, tetapi monolog, biasa dijalankan dengan propaganda.
Semakin lama propaganda ala misionaris sudah tidak lagi populer. Bahkan komunikasi dengan pesan yang bermuatan dogma agama semakin jarang dijalankan, diganti dengan muatan yang bersifat aktual kehidupan manusia. Ketika ada upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebagai bagian kegiatan keagamaan, sasaran tidak lagi dilihat sebagai manusia dengan agama tertentu, tetapi manusia dengan beban kemiskinannya. Jika kemiskinan sebagai proses aktual yang mereduksi kemanusiaan, dan agama bertujuan untuk mengutuhkan kemanusiaan manusia, apa perlu ditanya lebih dulu agama seseorang sebelum boleh dikeluarkan dari selimut kemiskinannya?
Primordialisme agama
Mangunwijaya meskipun seorang pastur Katolik, saya kira tidak mengecek lebih dulu agama anggota komunitas yang akan ditolongnya di pinggir Kali Code yang mesum atau pedalaman Gunung Kidul yang gersang. Kalaupun kemudian dia populer di kalangan komunitas miskin tetapi diklaim sebagai Islam itu, apakah itu berarti Kristenisasi? Andaipun jumlah umat Islam berkurang karena program-program kemanusiaan kelompok Kristen, bagi elit Islam apakah memang lebih perlu sejumlah besar umat Islam yang miskin, yang tereduksi kemanusiaannya, ketimbang manusia yang lepas dari beban kemiskinannya? Apakah jumlah itu sedemikian penting, meskipun kualitasnya adalah kemesuman separah komunitas pinggir kali, atau nyaris menghujat Tuhan saking merasa ketidak-adilan atas hidupnya yang gersang dan papa?
Bahwa setiap penganut agama akan merasa lebih “safe” jika lebih banyak orang yang seagama. Berkurangnya orang seagama akan menganggu perasaan, dan bertambahnya jumlah akan membahagiakan. Tetapi dalam kehidupan sosial, seagama saja tidak menjadi jaminan bagi terbangunnya komunitas. Ikatan primordialisme agama akan kalah dengan kenyataan faktual yang dihadapi dalam kehidupan sosial. Maling tidak akan bertanya agama apa yang dianut oleh pemilik rumah yang dijarahnya. Pelacur pinggir kali tidak akan berhenti menjajakan badan hanya karena di KTP-nya ditulis agama yang melarang pelacuran.
Bagi sementara kalangan, terutama kelompok yang tidak lagi melata dalam ceruk kemiskinan, anutan agama memang masalah sensitif. Ini dapat menjadi nilai primordial yang dikukuhi dengan seluruh emosi dan penghayatan. Dalam dialog antar penganut agama, kemungkinan nilai ini yang tersembunyi dibalik omongan verbal. Karenanya meskipun dialog seolah-olah membicarakan kesamaan-kesamaan dasar yang terdapat dalam doktrin, tetapi dibalik itu sebenarnya tetap jua primordialisme yang dijadikan dasar dalam melihat persoalan di luar forum dialog.
Kalau dilihat dengan nalar yang awam, tentunya doktrin agama Islam yang paling siap untuk berdialog. Sebagai agama yang paling akhir diturunkan oleh Tuhan, mengandung berbagai doktrin yang ada dalam agama-agama Samawi yang diturunkan lebih dulu. Berbagai utusan Tuhan dan kisah-kisah yang disebut dalam kitab-kitab suci sebelumnya, terdapat di dalam kitab suci agama Islam. Jika mencari kesamaan, sesungguhnya doktrin Islam lebih lengkap sebagai dasar muatan pesan dalam komunikasi konvergensi.
Tetapi mengapa dari kelompok Islam lebih sering muncul sikap permusuhan terhadap penganut agama lain? Sebagian elit penganut Islam paling sering melontarkan “alert” tentang Kristenisasi, sebuah istilah yang konotatif untuk menyebut penganut Islam yang pindah ke agama Kristen. Bahkan ada cendekiawan Islam yang dalam berbagai kesempatan selalu menyempatkan ber”propaganda” agar umat tidak membaca suratkabar yang dicap sebagai media Kristen. Berpindahnya penganut agama Islam ke agama Kristen khususnya dilihat sebagai malapetaka, berbanding terbalik dengan kesuka-citaan mendengar di-Islam-kannya beberapa Cina yang entah beragama apa tadinya.
Pengalaman sejarah
Kalau sekarang kita mengaktualkan dialog antar penganut agama, agaknya perlu melihat masalah dengan perspektif pengalaman kesejarahan. Ada semacam beban sejarah yang dipikul oleh sebagian umat Islam. Dikatakan sebagian, sebab bagian terbesar tentunya tidak memikul beban ini. Mungkin karena tidak menyadari, atau tidak sempat memikirkannya. Soalnya, masalah ini berkaitan dengan orientasi terhadap keberadaan sebagai kelompok dalam polity, mulai dari Hindia Belanda sampai Indonesia Merdeka sekarang. Biasanya hanya elit yang memiliki kesadaran atas keberadaan dalam polity, sedang bagian terbesar masyarakat lebih banyak berkutatan mengurus masalah primer dalam hidupnya.
Ketika kemerdekaan Indonesia, dengan perombakan struktur kewargaan dalam polity Indonesia, siapakah yang paling “malang” nasibnya? Tentu saja pribumi yang beragama Islam. Betapa tidak. Dalam polity Hindia Belanda, dengan menggunakan hukum Islam/adat secara perdata mereka tergolong warga kelas tiga. Berbeda keperdataannya dengan warga Timur Asing (warga turunan Asia yang negaranya diakui kedaulatannya oleh Belanda) dan warga Belanda atau yang dipersamakan dengan Belanda. Pembedaan kelas ini membawa implikasi yang luas ke dalam tatanan sosial masyarakat dalam polity Hindia Belanda, yang membentuk “budaya inlander” bagi pribumi Islam. Sedang pribumi Kristen, secara keperdataan dapat menggunakan hukum yang dipersamakan dengan Belanda. Begitu pula kelompok Timur Asing, semakin kuat negara asalnya, semakin besar privelese hukum yang dinikmatinya.
Setelah kemerdekaan, penjungkir-balikan tatanan sosial, tidak berarti memberi hak privelese bagi kelompok Islam. Pribumi Kristen dan Timur Asing mendapat hak yang sama dengan kelompok Islam secara hukum. Karenanya tuntutan untuk mendirikan negara dengan dasar Syari’at Islam tidak bisa dilepaskan dari keinginan untuk menjadi warga kelas satu, untuk menebus posisi sosial yang puluhan tahun sebagai warga kelas tiga itu. Selama beban sejarah ini masih diidap, akan tetap muncul keinginan untuk mencari kelompok yang dapat dijadikan kelas dua atau tiga.
Dialog tanpa “mental block”
Kelompok pribumi Kristen dan kelompok Cina yang pernah mengenyam hak keperdataan yang berbeda dari kelompok Islam, akan tetap dipandang sebagai unsur asing kendati sudah menjadi bagian yang sama dalam polity RI. Kedua kelompok tersebut merupakan minoritas secara kuantitas, tetapi dipersepsikan lebih unggul secara kualitas. Karenanya kecurigaan untuk dominasi kelompok minoritas ini selalu menghantui setiap interaksi antar kelompok. Pribumi yang menjadi Kristen dicurigai, Cina diwaspadai, dan Cina yang menjadi Kristen, mengerikan kuadrat dibanding dengan hanya sekadar Cina. Itu sebabnya satu Cina pengusaha di kota masuk Islam disambut jauh lebih meriah, ketimbang serombongan suku terasing beragama pagan yang berhasil diIslamkan oleh da’i, atau diKristenkan oleh misionaris “sepi ing pamrih” di pedalaman sana.
Begitulah, dialog yang bersumber dari keluhuran doktrin agama, semua pemuka agama bisa menunjukkan nilai-nilai yang sama dalam agama lawan dialog. Dan ini semua berlangsung di ruangan seminar forum dialog para pemuka agama. Sedang di ruang sosial bersama umatnya, pemuka agama yang sama boleh jadi akan kembali dengan mental block yang diperoleh dari pengalaman kesejarahan. Selama masih ada mental block semacam mayoritas-minoritas, dendam sejarah untuk memperkelas-duakan kelompok lain yang pernah menikmati privelese, kecurigaan bahwa kelompok lain menjadi warga kelas satu yang mendominasi, maka dialog tidak akan bermakna dalam kehidupan sosial.
Karenanya dialog mungkin tidak lagi perlu verbal, tetapi melalui pertemuan tindakan dalam membangun kualitas kehidupan komunitas. Di dalam komunitas itu ada penganut Islam, Kristen, dan lainnya. Agaknya untuk menolong, tidak perlu ditanya lebih dulu agamanya! ***

Soedarpo Sastrosatomo Suatu Biografi 1920 – 2001 Bertumbuh Melawan Arus

Soedarpo Sastrosatomo  Suatu biografi 1920-2001 BERTUMBUH MELAWAN ARUS Oleh: H. Rosihan Anwar Diterbitkan oleh: PUSAT DOKUMENTASI POLITIK GUNTUR 49  Pusdok Guntur 49 Foto Cover diambil dari koleksi foto pribadi:  Mien Soedarpo Foto-foto diambil dari koleksi foto pribadi: Mien Soedarpo Ibu Sanninah alm Dr Sapoean Sastrosatomo Soebadio Sastrosatomo aim Sanjoto Sastromihardjo Idham Ari Wibisono Jack Abbott alm Yayasan Soedjatmoko Pusdok GUNTUR 49 Desain & Tata Letak;  PDP Guntur 49 Cetakan Pertama  Maret 2001 ISBN 979-8771-34-1 Penerbit: PDP Guntur 49 Jl. Guntur No. 49 Jakarta 12970 Indonesia Telp. 021-8303489 Fax. 021-8318658 E-mail: rbpdpg49@bit.net.id

Soedarpo Sastrosatomo Suatu biografi 1920-2001
BERTUMBUH MELAWAN ARUS
Oleh: H. Rosihan Anwar
Diterbitkan oleh: PUSAT DOKUMENTASI POLITIK GUNTUR 49
Pusdok Guntur 49 
Foto Cover diambil dari koleksi foto pribadi: Mien Soedarpo
Foto-foto diambil dari koleksi foto pribadi:
Mien Soedarpo, Ibu Sanninah alm, Dr Sapoean Sastrosatomo, Soebadio Sastrosatomo aim, Sanjoto Sastromihardjo, Idham, Ari Wibisono, Jack Abbott alm, Yayasan Soedjatmoko, Pusdok GUNTUR 49
Desain & Tata Letak; PDP Guntur 49
Cetakan Pertama Maret 2001
ISBN 979-8771-34-1
Penerbit:
PDP Guntur 49 Jl. Guntur No. 49 Jakarta 12970 Indonesia Telp. 021-8303489 Fax. 021-8318658
E-mail: rbpdpg49@bit.net.id

Disampaikan pada acara peluncuran buku SOEDARPO SASTROSATOMO: SUATU BIOGRAFI 1920 – 2001 BERTUMBUH MELAWAN ARUS, Pusat Dokumentasi Politik Guntur 49, Jakarta Maret 2001

Dari Membaca Soedarpo Sastrosatomo Suatu Biografi 1920 – 2001 Bertumbuh Melawan Arus

Oleh ASHADI SIREGAR

Manakala seorang bernama Soedarpo Sastrosatomo menuliskan atau menyampaikan kepada publik gagasan, komentar atau pendapatnya tentang suatu fenomena, itu berarti dia melahirkan suatu wacana. Kalau Soedarpo menulis tentang dirinya, atau menceritakan kepada orang lain untuk dituliskan sebagai otobiografi, berarti fenomena kehadirannya dipandang layak sebagai suatu wacana. Atau kedirian Soedarpo dituliskan oleh peneliti sebagai biografi, yaitu wacana yang lahir dari hasil rekonstruksi berlandaskan metodologi sejarah (historiografi). Yang mana pun jenisnya, setiap teks yang dilahirkan dimaksudkan agar dapat menjadi wacana yang akan ikut berkompetisi dengan berbagai wacana lainnya di ruang publik.

Di balik suatu wacana, selamanya terkandung suatu dorongan kekuasaan. Tetapi dorongan ini perlu dibedakan sifatnya dari kekuasaan politik atau ekonomi. Suatu wacana pada dasarnya didorong oleh motif untuk mengambil posisi sebagai bagian dari suatu kebenaran. Wacana merupakan instrumen bagi makna kebenaran dalam kehidupan publik (public meaning). Kekuasaan kebenaran memiliki kodrat yang khas, yang memberi peluang bagi pertaruran wacana secara bebas. Begitulah, karena ruang publik pada dasarnya diisi dengan perebutan kekuasaaan kebenaran melalui pertarungan wacana yang dilahirkan oleh sumber-sumber kekuatan moral dan intelektual, bukan dari sumber-sumber kekuatan fisik (apalagi senjata) dan materil. Sebaliknya ciri dari kekuasaan fasis adalah peniadaan peluang untuk pertarungan wacana, dengan membunuh setiap potensi dalam masyarakat yang dapat melahirkan wacana yang dipandang sebagai tandingan dari monopoli wacana dari penguasa.

Setiap manusia pada dasarnya meninggalkan jejak, sekecil apapun, yang dapat menjadi wacana. Kebanyakan wacana ini berhenti sebatas fenomena diri, karenanya hanya menjadi kisah-kisah pribadi (human interest story). Sementara dari manusia lainnya wacana dirinya menjadi bagian integral dari suatu wacana fenomena sosial, karena person tersebut menjadi faktor signifikan dalam kehidupan publik. Sehingga dari wacana diri secara bertimbal balik dapat dijadikan titik tolak dalam mengenali wacana publik.

Buku Soedarpo Sastrosatomo Suatu Birografi 1920 – 200, Bertumbuh Melawan Arus, sebagaimana disebutkan merupakan suatu biografi. Sebagai biografi, merupakan tulisan seorang jurnalis senior yang ikut dalam dinamika dari berbagai fakta yang mendasari buku ini, jadi bukan merupakan suatu hasil penelitian seorang peneliti sejarah yang akan bertumpu pada metodologi. Keunikan buku ini karena ditulis oleh Rosihan Anwar, seorang senior yang kehadiran dirinya pun dalam peta fenomena Indonesia, sesungguhnya merupakan suatu wacana yang signifikan. Di dalam buku ini Rosihan menggunakan gaya bertutur dalam tiga cara, pertama dia sendiri bercerita tentang Soedarpo dan sekitarnya, menampilkan Soedarpo sendiri bercerita, atau orang lain bercerita tentang Soedarpo.

Rosihan dapat menceritakan sosok Soedarpo karena sangat mengenalnya, bahkan dalam tataran pergaulan yang intens. Melalui berbagai tulisannya, Rosihan bercerita dengan format “seseorang yang saya kenal” atas banyak tokoh yang disebut-sebut dalam percaturan dan perjalanan bangsa dan negara Indonesia. Maka Rosihan tidak perlu menulis otobiografinya sendiri, sebab kalau pembaca jeli, setiap kali ada tulisan tentang tokoh yang ditulisnya, dapat ditarik benang merah tentang riwayat Rosihan. Sehingga manakala ada peneliti sejarah yang ingin menulis biografi Rosihan, benang merah yang terkilas-kilas di berbagai tulisan tentang tokoh-tokoh yang ditulisnya, dapat dijadikan bahan baku yang sangat memadai.

Biografi dapat berupa rangkaian peristiwa yang dipandang signifikan. Signifikansi ini dapat bertolak dari kriteria subyektif penulisnya, sehingga pilihan peristiwa yang akan dijadikan informasi akan dibatasi oleh preferensi dari subyektivitas tersebut. Penulisan semacam ini kemungkinan hanya mengambil satu atau sebagian saja dari banyak faset kehidupan sang tokoh. Sehingga untuk menulis biografi seorang tokoh yang multi faset, diperlukan penulis-penulis dengan latar belakang berbeda untuk memperoleh multi subyektivitas. Dalam tradisi ilmu sosial, dengan mengganti preferensi subyektif dengan disiplin akademik spesifik, biasa disebut sebagai pendekatan multi disipliner.

Disiplin akademik untuk menulis biografi yang berpretensi untuk menangkap seluruh faset dari kehidupan seorang tokoh dengan sendirinya lebih sulit, sebab setiap faset kehidupan pada dasarnya memiliki tuntutan pendekatan dan referensi yang berbeda, tidak hanya bertolak dari preferensi subyektif. Karenanya perlu dipilah secara tajam antara preferensi subyektif dengan referensi obyektif. Untuk menuliskan biografi dengan disiplin akademik semacam ini kira-kira seperti pendekatan inter-disipliner dalam ilmu sosial. Dengan pendekatan ini seluruh faset dari suatu fenomena dapat dijelajahi dengan memberi tempat kepada setiap wacana yang terwujud dari masing-masing faset. Dapat dikiaskan dengan batu permata, kerja penulisan biografi adalah mengasah faset-faset kehidupan seorang tokoh sehingga permukaan “permata” fenomena akan memantulkan kilauan, dan dari konfigurasi “kilauan” inilah akan tertangkap makna atas fenomena tersebut.
Kehidupan manusia pada hakekatnya akan dilihat dalam faset dan fakta. Faset yaitu aspek-apek dalam dimensi ruang, mengungkapkan konfigurasi kehidupan. Fakta yaitu peristiwa-peristiwa dalam dimensi waktu, merupakan suatu rangkaian bersifat linear. Karenanya saat membaca biografi Soedarpo ini, langsung terpikir, apakah seluruh faset dan rangkaian kehidupan sang tokoh sudah terliputi, bukan hanya sisi-sisi yang kebetulan bersinggungan dengan penulisnya? Dengan kata lain, dapatkah Rosihan melepaskan preferensi subyektifnya atas faset dan fakta Soedarpo, sehingga dapat tertangkap wacana Soedarpo yang berasal dari kilauan permukaan fenomena kehidupannya?

Secara teknis buku biografi ini telah berhasil menampilkan sosok Soedarpo. Fakta-fakta kehidupan Soedarpo yang dituliskan dalam buku ini ada yang merupakan fakta dimana penulisnya juga berada, sehingga merupakan pengalaman otentik penulis, tetapi banyak pula yang merupakan hasil pengolahan referensial. Dari penulisan yang menggunakan acuan lainnya tersebut, fakta-fakta kehidupan Soedarpo dapat ditampilkan secara lengkap. Begitu pula dengan cara bertutur linear, dari masa kecil Soedarpo sampai sekarang, seluruh fakta kehidupan dapat terjaring. Faset-faset kehidupan diungkapkan dalam latar setiap tahapan kehidupan. Apalagi karena ditulis dengan gaya bertutur yang panoramik, pembaca terpikat dengan fakta-fakta yang dialami Soedarpo. Selain itu diketemukan pula keunikan penulisan buku ini, ada latar (setting) yang secara langsung melingkup Soedarpo, ada yang menyangkut ruang sosial yang lebih lama. Sehingga dalam membaca buku biografi ini, serasa berhadapan dengan pencerita yang hangat, mengenai manusia Soedarpo dan kawan-kawannya, atau manusia lain yang “menganggu” Soedarpo.

Walaupun demikian tetap akan mengusik pikiran, apa makna dari rangkaian cerita tentang Soedarpo ini. Rangkaian cerita tentang seseorang dapat berhenti hanya sebagai human interest story, yang memberikan sentuhan dari manusia ke manusia, untuk menumbuhkan apresiasi atas manusia. Atau dalam lingkup keluarga, hanya menumbuhkan kecintaan anak turunan pada kakek, dan generasi sebelumnya. Buku Soeharto Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya: Otobiografi seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., kira-kira dimaksudkan semacam itu. Hanya saja buku Soeharto… dst itu bermula dan berhenti pada Soeharto, sebagai seorang kakek, dengan pretensi untuk menjadi sentrum dari anak cucunya.

Sedangkan cerita tentang Soedarpo sebagai seorang kakek, jauh lebih luas, dapat menumbuhkan apresiasi anak cucunya tidak hanya kepada Soedarpo sendiri, tetapi juga kepada saudara-saudara (horisontal) dan generasi sebelumnya (vertikal).
Tetapi wacana tentang Soedarpo tidak semata-mata bersumber dari human interest story yang berfungsi sebagai cerita pelipur bagi anak cucu. Pertama karena bukunya ini bukan sebuah otobiografi dengan proyeksi untuk menjadi wacana yang hanya akan berfungsi sebagai pengikat suatu satuan trah atau klan bagi anak cucunya secara geneologis. Kedua karena perjalanan hidupnya memiliki makna yang jauh lebih luas dari lingkup geneologis itu. Untuk itu buku ini dapat dipandang sebagai suatu teks yang dapat menjadi dasar dalam penciptaan wacana oleh pembacanya. Dengan kata lain, terlepas dari preferensi penulis melalui tema-tema yang dikandung dalam rangkaian cerita, pembaca dapat membangun sendiri wacana sesuai dengan preferensinya sendiri, dengan meciptakan makna atas diri Soedarpo sebagai suatu wacana.
Apa makna yang tertangkap dari wacana mengenai Soedarpo menurut Rosihan, menurut orang yang mengenalnya secara langsung, atau bahkan menurut Soedarpo sendiri, merupakan makna yang sama posisinya dari wacana yang dibangun siapa saja setelah Soedarpo menjadi teks yang disampaikan kepada publik. Rosihan sebagai penulis buku biografi menciptakan teks, dari sini sejak awal makna itu diwujudkan dalam wacana Soedarpo. Mungkin makna yang tertangkap pembaca sama seperti yang diciptakan oleh penulis biografi. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk terciptanya wacana dan makna yang berbeda, yang memperkaya dengan nilai kehidupan di ruang publik. Dengan begitu wacana itu memiliki signifikansi dalam mengisi ruang budaya dalam diri pembacanya pada saat memproses suatu nilai.
***
Fakta-fakta kehidupan Soedarpo dengan cara konvensional dapat ditempatkan dalam kerangka besar negara (politik) dan bisnis (ekonomi). Pemaknaan atas fakta ini akan lebih mudah dilakukan jika wacana dilihat dalam suatu oposisi binari (“binary opposition”), suatu dikhotomi dari dualisme, seperti siang dengan malam, ideologi dengan kenyataan, penalaran dengan kekerasan, spirit dengan materi, dan seterusnya. Sedang mengenai kehidupan Soedarpo, dapat dijadikan pintu untuk mengenali sosialisme, saat dirinya berhadapan dengan realitas politik dan ekonomi.

Apakah bukan ambisi kelewat besar, menjadikan Soedarpo sebagai personafikasi dari suatu ideologi bernama sosialisme? Tidak ada yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk mendapatkan suatu makna. Seorang pejuang ‘45 yang kemudian menjadi konglomerat sama signifikansinya dengan seorang pegawai kecil, sepanjang jejaknya memang membekaskan wacana yang mengandung suatu makna yang dapat dipelajari. Signifikansi tidak dilihat dari impak dari kehadiran, tetapi dari pemaknaan yang dapat dibuat atas suatu wacana.

Sebagai pembaca biografi Soedarpo, sebagaimana juga membaca buku biografi setiap tokoh, saya sudah memiliki preferensi, yaitu kecenderungan makna yang ingin saya temukan dari suatu wacana. Sementara wacana ini saya bangun dengan menggunakan fakta-fakta berupa pikiran, ucapan, tindakan dari sang tokoh. Membaca buku biografi pada dasarnya merupakan suatu “exersice” intelektual, dengan mencari, menguji ulang, mengasah suatu makna melalui wacana. Membaca buku “Soeharto Pikiran, Ucapan… dst” pada dasarnya adalah untuk mengenali ideologi fasisme “in praxis” melalui fenomena psiko-politik dari seorang pemimpin negara. Ideologi ini dapat dikenali signifikansinya saat mewujud melalui derivatnya berupa militerisme dan kekerasan dalam mengkounter realitas sosial.

Saya ingin menemukan sosialisme melalui perjalanan hidup Soedarpo. Dengan begitu Soedarpo harus dilihat sebagai suatu sosialisme “in praxis” dalam kerangka negara dan bisnis. Bagaimana sebenarnya sosialisme dalam latar kebangsaan dan negara Indonesia, dan dalam dunia bisnis kapitalisme? Dalam kilasan fakta kehidupan Soedarpo, sosialisme memiliki konteks ke dalam kehidupan politik selama revolusi, berupa anti fasisme dan pengutamaan nalar. Posisi sosialisme dalam politik dapat dilihat pada dikhotomi saat kekerasan dan militerisme berhadapan dengan nalar dan perundingan. Dengan demikian sosialisme mengajarkan budaya dalam kehidupan bernegara.

Melalui kisah-kisah keterlibatan Soedarpo dalam konteks revolusi setidaknya menunjukkan suatu wacana tandingan terhadap wacana yang dibangun selama bertahun-tahun Orde Baru, yaitu hegemoni makna politik mengenai kekuatan militer sebagai basis keberadaan negara RI di satu pihak, dan di pihak lain mengabaikan kekuatan kecerdasan dalam perundingan. Hegemoni makna politik semacam inilah telah melahirkan militerisme dan menumbuhkan budaya kekerasan. Riwayat Soedarpo selama revolusi dapat dijadikan pintu untuk melihat betapa tidak seimbangnya pemaknaan, sehingga diperlukan suatu upaya proses budaya untuk membangun wacana yang seimbang. Tidak ada urgensinya untuk mencari di antara dikhotomi kekuatan fisik dan kecerdasan, mana yang lebih unggul, sebab keduanya sama memiliki signfikansi dalam kehidupan bernegara.

Di luar konteks politik selama revolusi, agaknya tidak ada lagi yang dapat dijadikan sebagai wacana untuk mengenali sosialisme. Begitu pula manakala Soedarpo beralih dari dunia diplomasi ke dunia bisnis. Menghadapkan sosialisme dengan realitas kapitalisme tentunya akan melahirkan suatu wacana yang unik. Tetapi biografi Soedarpo tidak ke arah sana. Disini agaknya yang signifikan adalah spirit enterprenur. Bagaimana melihat makna Soedarpo dalam wacana bisnis ini? Kalaupun harus dicari pertaliannya, agaknya dari ideologi sosialisme sebagai landasan dalam membangun kesadaran untuk kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kesiagaan dalam menghadapi kekuasaan rezim fasis. Lalu dari dorongan kebangsaan semacam ini lahir sikap enterprenur yang khas. Kekhasan itu antara lain dicerminkan dari keberhasilan untuk tidak masuk ke dalam agenda korporatisme negara yang menjadi ciri dari rezim fasisme. Upaya dari dunia bisnis untuk mengelak dari cengkeraman kekuasaan fasistis negara ini akan menjadi wacana yang sangat signifikan, di antara mudahnya berbagai asosiasi profesonal semacam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Kamar Dagang Indonesia (KADIN) masuk ke dalam korporatisme negara.

Dengan demikian dari perjalanan riwayat Soedarpo Sastrosatomo dapat diambil makna betapa berharga kemerdekaan yang dibangun melalui kecerdasan dan akal budi, sehingga cengkeraman kekuasaan tidak akan berhasil mematahkannya. Kekuatan sosialisme agaknya tidak melalui massa, melainkan dari keteguhan sikap dan rasionalitas dalam menghadapi realitas.

Soebadio Sastrosatomo Pengemban Misi Politik

Soebadio

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT) ANWAR, Rosihan Soebadio Sastrosatomo pengemban misi politik / Rosihan Anwar. — Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995 viii, 264 hlm.; 21 cm. Indeks ISBN 979-444-351-4 1. Indonesia – Sejarah – 1945-1995 2. Indonesia – Politik dan pemerintahan I. Judul. 959.8 SOEBADIO SASTROSATOMO Pengemban Misi Politik Rosihan Anwar © Pusat Dokumentasi Politik “Guntur 49” No. 333/95 Rancangan Kulit Muka Studio OK! Foto Kulit Muka Meutia Hatta Foto Kulit Belakang Koleksi Pribadi Rosihan Anwar Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti Jl.UtanKayuNo.68E Jakarta 13120 Anggota Ikapi Cetakan Pertama, 1995 Percetakan PT Intermasa, Jakarta

Disampaikan dalam acara peluncuran buku Soebadio Sastrosatomo Pengemban Misi Politik, Pusat Dokumentasi Politik Guntur 49 dan PT Pustaka Utama Grafiti

Jakarta 19 Desember 1995

MENYAMBUT BUKU SOEBADIO SASTROSATOMO PENGEMBAN MISI POLITIK

Belajar Kebangsaan dari Pak Kiyuk dan Kawan-Kawan

ASHADI SIREGAR

 (1)

Pada awal jabatannya sebagai Komandan Militer di Yogyakarta tahun 1995, Kolonel Susilo Bambang Yudoyono, menyelenggarakan rangkaian pertemuan dengan berbagai kalangan, mulai dari akademi­si, seniman, tokoh masyarakat dan lainnya. Saya menghadiri satu di antara forum itu, tidak jelas apa dipandang sebagai akademisi ataukah seniman oleh staf di kantor komandan itu. Tetapi sebagai tokoh masyarakat, jelas tidak.

Dan ketika diminta memberikan masukan, saya malah bertanya. Mungkin mengecewakannya karena saya tidak memberikan apa-apa yang bermanfaat baginya secara langsung dalam mengurusi keamanan di wilayah ini. Soalnya, sudah menjadi pembawaan saya untuk bertan­ya, apalagi tak kuasa saya menahan keinginan mendengar pendapat seorang perwira Angkatan Darat keluaran akademi militer Indonesia sekaligus juga lulusan universitas di Amerika Serikat. Ketemu dengan tentara boleh dikata saya hampir tidak pernah, kecuali ketika diinterogasi semasa masih jadi aktivis dulu. Terlebih tentara yang bergelar master, saya bayangkan betapa beruntung dapat berdialog.

Pertanyaan saya kalau diformulasikan sekarang kira-kira begini: “Apakah menurut bapak, duapuluh lima tahun yang akan datang, kita masih akan merayakan proklamasi seperti yang kita peringati dalam tahun emas ini?”

Jawabannya mungkin tidak terlalu penting dipergunjingkan disini, sebab sebagai tentara yang baik, selalu yakin dengan doktrin yang dianutnya. Ini pertanyaan yang selalu saya bawa-bawa, ketika memberi ceramah kepada calon wartawan yang dilatih di lembaga yang saya dan teman-teman kelola di Yogyakarta. Ka­dang-kadang kepada mahasiswa di ruang kelas. Tetapi terutama kepada diri saya sendiri, setiap kali menyaksikan acara televisi yang menyiarkan pidato atau temu wicara yang mengajak rakyat agar loyal sebagai bangsa. Loyalitas itu bahkan kalau perlu membeli produk dalam negeri kendati mutunya lebih rendah dan harganya lebih tinggi.

Kebangsaan selama ini diajarkan sebagai rasa senasib yang bertolak dari kesadaran kesejarahan dan kebudayaan. Kebangsaan Indonesia adalah respon penduduk yang berada dalam wilayah Hindia Belanda terhadap penjajahan asing. Lingkup geopolitik dengan budaya penduduk pribumi di dalamnya, dianggap sebagai suatu enti­tas yang mendasari kebangsaan Indonesia.

Nilai kebangsaan sebagai dunia alam pikiran berhadapan dengan kenyataan empiris. Kenyataan empiris itu dengan cara lain, dunia dapat dilihat dalam pilahan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Maka kehidupan umat manusia adalah suatu pasar dunia. Produksi yang berlangsung merupakan suatu dunia yang tidak perlu lagi kita ketahui siapa dan dimana adanya. Bagi kekuatan produk­si, tidak ada batas negara. Manusia hanya perlu diidentifikasi dari kecenderungan variabel sosiografis dan psikografisnya yang relevan untuk dibangkitkan agar dia bertindak sebagai konsumen.

Dunia produksi semakin intensif dalam memelihara pasar dunia. Berbagai perjanjian internasional pada dasarnya adalah menjadikan dunia sebagai sebuah pasar tanpa batas negara. Bahkan kekuasaan negara-negara, khususnya negara selatan tidak lagi punya kekuatan untuk menjaga lingkungan negaranya agar tidak dipenetrasi oleh kekuatan produksi asing.

Tuntutan yang berasal dari dinamika pasar ini tidak berdiri sendiri. Mengingat dunia ekonomi adalah yang langsung berada dalam kenyataan keras dari proses globalisasi, tidak heran jagad ekonomi domestik Indonesia tidak tertahan untuk harus menyesuai­kan diri di dalamnya.

Alasan kultural apalagi politis, ternyata tidak dapat digu­nakan dalam menghadapi arus komoditas modal dan produk. Arus komoditas yang menuntut dunia dengan dunia tanpa sempadan (bor­derless), merupakan kenyataan empiris yang selalu disebut-sebut sebagai gejala globalisasi.

(2)

            Tahun 2020, saat proklamasi 17 Agustus berusia 75 tahun, biasa dibicarakan dalam konteks ekonomi, waktu formal yang sering disebut-sebut sebagai batupal terbentuknya pasar bebas dunia.

Apakah memadai ideologi kebangsaan yang ditanamkan sekarang, terutama yang dikembangkan oleh kekuasaan negara, sebagai sumber nilai bagi keberadaan suatu bangsa? Memadaikah ideologi ini menghadapi proses perubahan tatanan dunia dan kehidupan antar­bangsa? Ideologi kebangsaan yang diinternalisasikan melalui pendidikan formal, maupun non formal melalui media massa dan media sosial, dicitrakan bersumber dari semangat suatu angkatan, secara populer biasa dinamakan Angkatan 45.

Semboyan-semboyan semangat 45, ideologi kebangsaan yang bersumber darinya, masih perlu dipertanyakan. Apakah ranah (domain) konsep yang dikembangkan selama ini, terutama pada era Orde Baru, sepenuhnya memang mencerminkan kesadaran kebangsaan yang tepat menjadi landasan bagi keindonesiaan. Baik ranah konsep maupun cara penghayatan, adalah dengan perspektif hasil tafsiran semata-mata oleh kekuasaan negara. Bertahun-tahun ini saya mera­sakan bahwa ranah konsep ideologi yang dimasukkan sebagai bagian kesadaran kebangsaan rakyat, tidak memberikan ruang bagi kesadar­an lainnya.

Arus besar kesadaran kebangsaan yang ditanamkan oleh kekua­saan negara, adalah interpretasi sepihak dengan perspektif mili­ter. Ciri perspektif ini adalah melihat ke dalam (inward looking), dengan mengupayakan tumbuhnya solidaritas atas dasar nilai kesejarahan maupun kultural. Kedua macam nilai ini pada dasarnya bersifat konservatif, sehingga sulit menghadapi proses perubahan baik di dalam maupun luar negeri.

Bahwa kesadaran kebangsaan yang mendukung proklamasi 45, tidaklah semata-mata dalam perspektif militer, seperti yang dikembangkan oleh para sejarawan yang menjadi “pujangga kraton” dari kekuasaan negara Orde Baru. Disaini nilai kebangsaan selalu dipertalikan dengan peperangan fisik dalam menghadapi tentara musuh.

Dalam arus besar perspektif tafsir-tunggal, apalagi dengan perspektif militer semata, karenanya perlu diterima, tetapi dengan tidak membunuh upaya pencarian perspektif lainnya. Masalah yang dihadapi bukan sekadar keasyikan mencari kebenaran sejarah, tetapi sejauh mana ideologi yang menjadi sumber kesadaran kebang­saan, dapat menjawab tantangan masa depan. Akankah kesadaran kebangsaan yang bersumber dari tafsir-tunggal perspektif militer, dapat tetap bertahan dalam memelihara keindonesiaan seperti yang dicitakan-citakan para “founding fathers“?

(3)

            Dalam kerisauan alam-pikiran inilah saya selalu menggeragap mencari-cari pegangan. Di antaranya dengan membaca tulisan-tulisan para aktivis kemerdekaan. Dari semangat berbagai wacana itu, saya berusaha mencari konsep yang mendasari kesadaran ke­bangsaannya. Saya membaca “Perjuangan Kita”, tetapi rasanya saya menghadapi dunia alam pikiran. Saya ingin berhadapan dengan sosok yang terdiri atas darah dan daging, dengan semangat yang otentik, dengan harapan dan kekecewaan, dengan kesetiaan dan pengkhiana­tan, dengan kerinduan dan kepasrahan, dan seterusnya.

Sayangnya saya tidak pernah bertemu dan mengenal penulis “Perjuangan Kita” dan artikel lainnya, Sutan Syahrir. Begitu pula secara pribadi saya tidak pernah berada dalam lingkaran yang ditinggalkannya, baik secara sosial apalagi geneologis. Saya hanya mengenal Syahrir yang lain, yang dalam “kehiruk-pikukan”nya sebagaimana kebiasaannya, sulit saya renungkan semangat yang otentik. Jadi kebetulan saja beliau bernama Syahrir juga.

Baru pada pertengahan tahun 70-an kalau tak salah ingat, saya berkenalan dengan Pak Badio saat beliau berkunjung ke Yogya­karta. Beberapa teman menyebutnya Om Kiyuk. Panggilan ini saya kira berasal dari satu generasi anak-anak dari lingkaran kawan yang ditinggalkan Syahrir. Karena saya bukan berasal dari kelom­pok ini, saya tidak ikut menyebutnya Om Kiyuk. Biasanya saya menyebut Pak Badio, kadang terseret memanggil Pak Kiyuk.

Boleh dikata saya menjadikan Pak Badio sebagai guru dari kejauhan. Dalam pertemuan-pertemuan terbatas, percakapan yang berlangsung menjadi kilasan-kilasan tentang suatu semangat bagi kesadaran kebangsaan. Saya merasa beruntung karena dapat menyerap dari seorang pelaku. Berhadapan dengan sosok manusia yang kita ketahui signifikan berada dalam lintasan sejarah, sangat membantu dalam upaya mengenali semangat suatu zaman. Terutama karena tidak ada pretensinya untuk merekayasa sejarah untuk kepentingan kekua­saan, dalam kepolosan itu dia dapat merasuk, saya terima dalam ranah kesadaran saya dengan senang hati.

Rasanya bertambah beruntung lagi karena sekarang telah ditulis biografinya. Dengan biografi ini maka sosok perjalanannya sebagai manusia dalam latar sejarah keindonesiaan yang selama ini merupakan kilasan-kilasan dalam temaram, menjadi lebih jelas bagi saya.

Apalagi biografi ini ditulis oleh Pak Rosihan dengan gaya reportase. Dengan gaya jurnalistiknya yang khas, kadang-kadang seperti “ngeledek” subyek yang dihadapinya, maka sebuah reportase tentang kehidupan seorang manusia terbentang di depan kita. Khasnya lagi, dalam sejumlah fragmen, karena penulisnya juga berada di dalamnya, dia dapat pula bertindak sebagai narasumber. Dan yang lebih penting, reportase masa lalu ditulis secara senga­ja sebagai suatu kilas-balik. Dengan begitu pemikiran reflektif juga dapat mewarnai keberadaan Pak Badio dan pelaku-pelaku lain dalam latar yang diceritakan.

Dalam mengungkapkan sosok pak Badio pada masa lalu, sembari berjalan pada masa sekarang, penulis mengajukan “usikan-usikan”, sehinggga si pelaku bercerita. Pada mulanya saya terganggu dengan gaya berdialog itu, karena saya terbiasa dengan berbagai buku biografi yang konvensional. Tetapi setelah saya ikuti dan hayati, saya menyadari bahwa pertanyaan si penulis, apalagi kadang-kadang bergaya “ngeledek”, merupakan wacana yang penting dan memperenak tuturan. Pertanyaan-pertanyaan “mengusik” itu pada dasarnya datang dari seorang teman seperjalanan, dulu dan sekarang. Kare­nanya dalam membaca prolog dan epilog dalam buku ini, adalah menemukan catatan otentik dari teman perjalanan itu, bukan dari seorang jurnalis yang mendeskripsikan sosok yang direportase­kannya.

Lebih jauh, buku ini tidak sekadar reportase atau cerita “human interest”. Biografi ini sekaligus karya sejarah. Sosok yang direportasekan tidak hanya yang bersifat kekinian, tetapi juga sosok yang berada dalam latar masa lalu, terutama pada masa yang dianggap penting dalam perjalanan bangsa.

Biografi ini ditulis dengan menggunakan  rangkaian fragmen bersifat kronologis sebagai latar bagi sosok Pak Badio. Mulai dari fragmen pra-kemerdekaran sampai peristiwa 15 Januari 1974. Fragmen-fragmen ini dipilih tentunya karena di dalamnya Pak Badio berperan atau setidaknya sinifikan kehadirannya. Tetapi yang tak kalah pentingnya, dengan menetapkan fragmen-fragmen itu sebagai latar bagi sosok yang ditulisnya, bagi penulis tentunya setiap fragmen itu dipandang signifikan dalam sejarah keindonesian. Pilihan fragmen semacam ini, sekaligus penggambaran sosok manusia dengan orientasinya di dalannya, akan memberikan alternatif perspektif dalam menghayati kesadaran kebangsaan dan kenegaraan.

Kemudian ada dua bab yang menggambarkan suatu fragmen perja­lanan kebudayaan Pak Badio dalam menghayati spiritualismenya. Fragmen ini menarik, sebab menggambarkan bagaimana Pak Badio menghaji dan menjawa, atau sebaliknya menjawa dan menghaji. Tetapi terus terang, saya belum memahami makna perjalanan spirit­ual ini dalam konteks kebangsaan. Mungkin memang tidak perlu diperkaitkan, sebab signifikansinya sepenuhnya bersifat pribadi.

(4)

            Begitulah, dari biografi Pak Badio ini, saya merasa belajar ulang tentang semangat kebangsaan yang dihayati secara otentik oleh pelaku sejarah. Dari Pak Badio dan kawan-kawannya, saya dapat menyerap setidaknya kesadaran yang berkaitan dengan nilai kebangsaan. Di antaranya adalah kebangsaan yang ditempatkan dalam perspektif antarbangsa. Dari sini keberadaan sebagai bagian dari suatu bangsa dapat ditempatkan dalam dimensi yang lebih utuh, dalam politik dan ekonomi. Bagaimana menjalani kehidupan ini dalam dimensi politik dan ekonomi, sesuai dengan cita-cita kebu­dayaan.

Cita-cita kebudayaan ini secara sederhana disebut sebagai nilai demokrasi dan anti fasisme. Dengan begitu keberadaan seba­gai manusia politik dan ekonomi pada dasarnya menjaga diri dalam rentangan demokrasi dan fasisme ini.

Masih banyak yang perlu didiskusikan, mengingat masalah yang dihadapi generasi yang berada dalam latar pasar dunia, tentunya berbeda dengan masalah yang dijalani oleh pendiri republik. Tetapi setidaknya, pertarungan antara demokrasi (hak pada masyar­akat) dan fasisme (kesewenangan kekuasaan negara), akan tetap menjadi dataran yang tetap perlu dipertaruhkan.

Peperangan antara demokrasi dan fasisme merupakan proses yang selalu muncul dalam sejarah peradaban dunia, dan mungkin akan menjadi momentum bagi perubahan konstelasi keindonesiaan di masa depan. Apakah mozaik Indonesia akan menjadi bagian-bagian yang terpisah, ataukah akan menemukan formatnya yang lebih pas dalam menampung kebangsaan di tengah pasar dunia, merupakan tanda-tanya yang perlu dijawab dengan semangat ala Pak Badio dan kawan-kawan.

Fragmen-fragmen sejarah yang digunakan dalam menceritakan sosok Pak Badio dalam buku ini, saya bayangkan dapat mendampingi perspektif tafsir-tunggal yang dijadikan arus besar dalam kesa­daran kebangsaan oleh kekuasaan negara Orde Baru. Cerita tentang manusia-manusia dalam masing-masing fragmen setidaknya akan mem­perkaya apresiasi tentang bagaimana cara menjalani kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Versi yang dijadikan arus besar mungkin memang berguna dalam konteks tertentu. Tetapi hendaknya tetap terbuka versi dengan perspektif lain.

Siapa tahu, versi arus besar itu kelak gagal dalam menghada­pi gelombang besar perubahan dunia, yaitu terbentuknya pasar dunia dengan negara tanpa sempadan (borderless). Dengan begitu tetap ada generasi yang siap dengan kesadaran kebangsaan dengan perspektif yang lain, yaitu perspektif yang mungkin relevan bagi dunia di masa depan itu.

 

 

SBY DAN KEBEBASAN PERS

SBY dan KebebasanPers

SBY DAN KEBEBASAN PERS Testimoni Komunitas Media ISBN 978-602-70576-0-9 Editor: Agus Sudibyo Co-editor: AunulHuda Pewawancara : Yul Amrozi, Adi Harnowo Pendanaan : Kiki Iswara Darmayana, Agus Yuli, Muhamad Ihsan, Indra Lesmana Tata letak : Sijo Sudarsono Penerbit: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gedung Dewan Pers Jl. Kebon Sirih No. 34 – Jakarta Pusat 10110 Tel. 021 345 3131 Fax. 0213453175 Didukung oleh: Matriks Indonesia Cetakan Pertama, Juni 2014

Kontribusi tulisan dalam buku

SBY dan KEBEBASAN PERS

(Di beberapa bagian telah disunting oleh Editor buku. Apresiasi saya sampaikan)

TIMBAL-BALIK HUBUNGAN SBY DAN PERS

ASHADI SIREGAR

Direktur Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta

Timbal-baliknya Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan pers dapat dilihat bagaimana Presiden SBY memperlakukan pers di satu pihak, dan dipihak lain bagaimana pers memberitakan Presiden SBY. Pak SBY sebagaimana setiap pemimpin, adalah trimurti. Wajah pertama sebagai kepala eksekutif (Chief Executive) yang membawahi struktur pemerintahan dengan “manajer-manajer”nya para menteri kabinet, kedua sebagai personafikasi lembaga kepresidenan, dan ketiga  sebagai person dengan berbagai fungsi sebagai ketua partai politik dan kepala keluarga. Dari ketiga fungsi ini interaksi dengan pers khususnya dan media massa umumnya. Karenanya pers juga akan memberitakan tiga ranah ini. Artikel ini hanya akan membahas ranah pertama, tulisan bersifat analitis, tidak bersifat otentik dari pengalaman langsung. Sedang untuk ranah kedua dan ketiga akan lebih menarik jika ditulis oleh wartawan yang biasa meliput aktivitas kepresidenan, atau biasa disebut “wartawan istana”. (selengkapnya –> klik Presiden SBY- Media Pers )

LINUS SURYADI AG (03 MARET 1951 – 30 JULI 1999)

Pengakuan Pariyem

karya ini karya imajiner tak ada sangkut pautnya dengan individu maupun kalangan tertentu PENGAKUAN PARIYEM Oleh Linus Suryadi AG 81/SB/04 Perwajahan: Wiwik Swestu Hak Pengarang dilindungi oleh Undang-undang Penerbit Sinar Harapan Jakarta 1981 Cetakan Pertama Dicetak oleh PT Harapan Jakarta

 

 

Tulisan ini dimuat sebagai epilog

dalam buku Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi AG

Linus Suryadi  AG Yang saya kenal

Ia seorang Jawa yang bangga akan tradisi yang dileluri dari nenek moyangnya, tapi pun siap menerima pergaulan yang kadangkala mempercandai kejawaannya. Begitu kesan saya pada lelaki ini, dan itu pula yang menjadi lanskap senang saya bergaul dengannya. Dia bukan tipe orang yang suka pasang kuda-kuda jika ada yang mengejek beberapa aspek nilai budaya Jawa. Dia hanya menganggap setiap ejekan disebabkan ketidaktahuan, karenanya dia berusaha menjelaskan, sembari mendengarkan sisi pembicaraan orang lain. (selengkapnya –> klik LINUS SURYADI AG-1980 )

 

MENGENANG LINUS SURYADI AG  PADA 30 JULI 2014

ASHADI SIREGAR

Rabu 30 Juli 2014, Bentara Budaya Yogyakarta memperingati 15 tahun meninggalnya penyair dan esais Linus Suryadi AG.  Sebagai seorang yang dianggap mengenali sosok dan mengetahui perjalanan karir penyair kelahiran Sleman Yogyakarta itu, panitia meminta agar saya menyampaikan kesan dan kisah mengenai dirinya. (selengkapnya –> klik LINUS SURYADI AG-2014 )

 

Buku Pelukis Haris Purnomo

HarisPameran1

Ths book was published as a supplement to the solo exhibition by Haris Purnomo  Alien nation at The National Gallery of Indonesia; September 28 – October 7, 2007; Curator Hendro Wiyanto; English Translation Landung Simatupang; Catalog Design Umbu LP Tanggela; Photography Haris Purnomo, Hendro Wiyanto, F.B, Sudjuanda, Heri Suvele, Sutriyono, courtesy Redha Sorana; Printed by Mahameru Offset Printing; Edition 500; Published by Langgeng Gallery Cempaka 8B, Magelang 56123, Central Java, Indonesia; Ph +62 293 313 338 Fx +62 293 313 468; info@langgeng.net http://www.langgeng.net

Pipa-Kepribadian Apa – Kelompok Senirupa-Ind

Pipa-Kepribadian Apa-Group of Artists-Eng

Buku Ignatius Haryanto

IgHariantoDigital

IgHariantodisgital

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 5.864 pengikut lainnya