Soebadio Sastrosatomo Pengemban Misi Politik

Soebadio

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT) ANWAR, Rosihan Soebadio Sastrosatomo pengemban misi politik / Rosihan Anwar. — Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995 viii, 264 hlm.; 21 cm. Indeks ISBN 979-444-351-4 1. Indonesia – Sejarah – 1945-1995 2. Indonesia – Politik dan pemerintahan I. Judul. 959.8 SOEBADIO SASTROSATOMO Pengemban Misi Politik Rosihan Anwar © Pusat Dokumentasi Politik “Guntur 49″ No. 333/95 Rancangan Kulit Muka Studio OK! Foto Kulit Muka Meutia Hatta Foto Kulit Belakang Koleksi Pribadi Rosihan Anwar Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti Jl.UtanKayuNo.68E Jakarta 13120 Anggota Ikapi Cetakan Pertama, 1995 Percetakan PT Intermasa, Jakarta

Disampaikan dalam acara peluncuran buku Soebadio Sastrosatomo Pengemban Misi Politik, Pusat Dokumentasi Politik Guntur 49 dan PT Pustaka Utama Grafiti

Jakarta 19 Desember 1995

MENYAMBUT BUKU SOEBADIO SASTROSATOMO PENGEMBAN MISI POLITIK

Belajar Kebangsaan dari Pak Kiyuk dan Kawan-Kawan

ASHADI SIREGAR

 (1)

Pada awal jabatannya sebagai Komandan Militer di Yogyakarta tahun 1995, Kolonel Susilo Bambang Yudoyono, menyelenggarakan rangkaian pertemuan dengan berbagai kalangan, mulai dari akademi­si, seniman, tokoh masyarakat dan lainnya. Saya menghadiri satu di antara forum itu, tidak jelas apa dipandang sebagai akademisi ataukah seniman oleh staf di kantor komandan itu. Tetapi sebagai tokoh masyarakat, jelas tidak.

Dan ketika diminta memberikan masukan, saya malah bertanya. Mungkin mengecewakannya karena saya tidak memberikan apa-apa yang bermanfaat baginya secara langsung dalam mengurusi keamanan di wilayah ini. Soalnya, sudah menjadi pembawaan saya untuk bertan­ya, apalagi tak kuasa saya menahan keinginan mendengar pendapat seorang perwira Angkatan Darat keluaran akademi militer Indonesia sekaligus juga lulusan universitas di Amerika Serikat. Ketemu dengan tentara boleh dikata saya hampir tidak pernah, kecuali ketika diinterogasi semasa masih jadi aktivis dulu. Terlebih tentara yang bergelar master, saya bayangkan betapa beruntung dapat berdialog.

Pertanyaan saya kalau diformulasikan sekarang kira-kira begini: “Apakah menurut bapak, duapuluh lima tahun yang akan datang, kita masih akan merayakan proklamasi seperti yang kita peringati dalam tahun emas ini?”

Jawabannya mungkin tidak terlalu penting dipergunjingkan disini, sebab sebagai tentara yang baik, selalu yakin dengan doktrin yang dianutnya. Ini pertanyaan yang selalu saya bawa-bawa, ketika memberi ceramah kepada calon wartawan yang dilatih di lembaga yang saya dan teman-teman kelola di Yogyakarta. Ka­dang-kadang kepada mahasiswa di ruang kelas. Tetapi terutama kepada diri saya sendiri, setiap kali menyaksikan acara televisi yang menyiarkan pidato atau temu wicara yang mengajak rakyat agar loyal sebagai bangsa. Loyalitas itu bahkan kalau perlu membeli produk dalam negeri kendati mutunya lebih rendah dan harganya lebih tinggi.

Kebangsaan selama ini diajarkan sebagai rasa senasib yang bertolak dari kesadaran kesejarahan dan kebudayaan. Kebangsaan Indonesia adalah respon penduduk yang berada dalam wilayah Hindia Belanda terhadap penjajahan asing. Lingkup geopolitik dengan budaya penduduk pribumi di dalamnya, dianggap sebagai suatu enti­tas yang mendasari kebangsaan Indonesia.

Nilai kebangsaan sebagai dunia alam pikiran berhadapan dengan kenyataan empiris. Kenyataan empiris itu dengan cara lain, dunia dapat dilihat dalam pilahan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Maka kehidupan umat manusia adalah suatu pasar dunia. Produksi yang berlangsung merupakan suatu dunia yang tidak perlu lagi kita ketahui siapa dan dimana adanya. Bagi kekuatan produk­si, tidak ada batas negara. Manusia hanya perlu diidentifikasi dari kecenderungan variabel sosiografis dan psikografisnya yang relevan untuk dibangkitkan agar dia bertindak sebagai konsumen.

Dunia produksi semakin intensif dalam memelihara pasar dunia. Berbagai perjanjian internasional pada dasarnya adalah menjadikan dunia sebagai sebuah pasar tanpa batas negara. Bahkan kekuasaan negara-negara, khususnya negara selatan tidak lagi punya kekuatan untuk menjaga lingkungan negaranya agar tidak dipenetrasi oleh kekuatan produksi asing.

Tuntutan yang berasal dari dinamika pasar ini tidak berdiri sendiri. Mengingat dunia ekonomi adalah yang langsung berada dalam kenyataan keras dari proses globalisasi, tidak heran jagad ekonomi domestik Indonesia tidak tertahan untuk harus menyesuai­kan diri di dalamnya.

Alasan kultural apalagi politis, ternyata tidak dapat digu­nakan dalam menghadapi arus komoditas modal dan produk. Arus komoditas yang menuntut dunia dengan dunia tanpa sempadan (bor­derless), merupakan kenyataan empiris yang selalu disebut-sebut sebagai gejala globalisasi.

(2)

            Tahun 2020, saat proklamasi 17 Agustus berusia 75 tahun, biasa dibicarakan dalam konteks ekonomi, waktu formal yang sering disebut-sebut sebagai batupal terbentuknya pasar bebas dunia.

Apakah memadai ideologi kebangsaan yang ditanamkan sekarang, terutama yang dikembangkan oleh kekuasaan negara, sebagai sumber nilai bagi keberadaan suatu bangsa? Memadaikah ideologi ini menghadapi proses perubahan tatanan dunia dan kehidupan antar­bangsa? Ideologi kebangsaan yang diinternalisasikan melalui pendidikan formal, maupun non formal melalui media massa dan media sosial, dicitrakan bersumber dari semangat suatu angkatan, secara populer biasa dinamakan Angkatan 45.

Semboyan-semboyan semangat 45, ideologi kebangsaan yang bersumber darinya, masih perlu dipertanyakan. Apakah ranah (domain) konsep yang dikembangkan selama ini, terutama pada era Orde Baru, sepenuhnya memang mencerminkan kesadaran kebangsaan yang tepat menjadi landasan bagi keindonesiaan. Baik ranah konsep maupun cara penghayatan, adalah dengan perspektif hasil tafsiran semata-mata oleh kekuasaan negara. Bertahun-tahun ini saya mera­sakan bahwa ranah konsep ideologi yang dimasukkan sebagai bagian kesadaran kebangsaan rakyat, tidak memberikan ruang bagi kesadar­an lainnya.

Arus besar kesadaran kebangsaan yang ditanamkan oleh kekua­saan negara, adalah interpretasi sepihak dengan perspektif mili­ter. Ciri perspektif ini adalah melihat ke dalam (inward looking), dengan mengupayakan tumbuhnya solidaritas atas dasar nilai kesejarahan maupun kultural. Kedua macam nilai ini pada dasarnya bersifat konservatif, sehingga sulit menghadapi proses perubahan baik di dalam maupun luar negeri.

Bahwa kesadaran kebangsaan yang mendukung proklamasi 45, tidaklah semata-mata dalam perspektif militer, seperti yang dikembangkan oleh para sejarawan yang menjadi “pujangga kraton” dari kekuasaan negara Orde Baru. Disaini nilai kebangsaan selalu dipertalikan dengan peperangan fisik dalam menghadapi tentara musuh.

Dalam arus besar perspektif tafsir-tunggal, apalagi dengan perspektif militer semata, karenanya perlu diterima, tetapi dengan tidak membunuh upaya pencarian perspektif lainnya. Masalah yang dihadapi bukan sekadar keasyikan mencari kebenaran sejarah, tetapi sejauh mana ideologi yang menjadi sumber kesadaran kebang­saan, dapat menjawab tantangan masa depan. Akankah kesadaran kebangsaan yang bersumber dari tafsir-tunggal perspektif militer, dapat tetap bertahan dalam memelihara keindonesiaan seperti yang dicitakan-citakan para “founding fathers“?

(3)

            Dalam kerisauan alam-pikiran inilah saya selalu menggeragap mencari-cari pegangan. Di antaranya dengan membaca tulisan-tulisan para aktivis kemerdekaan. Dari semangat berbagai wacana itu, saya berusaha mencari konsep yang mendasari kesadaran ke­bangsaannya. Saya membaca “Perjuangan Kita”, tetapi rasanya saya menghadapi dunia alam pikiran. Saya ingin berhadapan dengan sosok yang terdiri atas darah dan daging, dengan semangat yang otentik, dengan harapan dan kekecewaan, dengan kesetiaan dan pengkhiana­tan, dengan kerinduan dan kepasrahan, dan seterusnya.

Sayangnya saya tidak pernah bertemu dan mengenal penulis “Perjuangan Kita” dan artikel lainnya, Sutan Syahrir. Begitu pula secara pribadi saya tidak pernah berada dalam lingkaran yang ditinggalkannya, baik secara sosial apalagi geneologis. Saya hanya mengenal Syahrir yang lain, yang dalam “kehiruk-pikukan”nya sebagaimana kebiasaannya, sulit saya renungkan semangat yang otentik. Jadi kebetulan saja beliau bernama Syahrir juga.

Baru pada pertengahan tahun 70-an kalau tak salah ingat, saya berkenalan dengan Pak Badio saat beliau berkunjung ke Yogya­karta. Beberapa teman menyebutnya Om Kiyuk. Panggilan ini saya kira berasal dari satu generasi anak-anak dari lingkaran kawan yang ditinggalkan Syahrir. Karena saya bukan berasal dari kelom­pok ini, saya tidak ikut menyebutnya Om Kiyuk. Biasanya saya menyebut Pak Badio, kadang terseret memanggil Pak Kiyuk.

Boleh dikata saya menjadikan Pak Badio sebagai guru dari kejauhan. Dalam pertemuan-pertemuan terbatas, percakapan yang berlangsung menjadi kilasan-kilasan tentang suatu semangat bagi kesadaran kebangsaan. Saya merasa beruntung karena dapat menyerap dari seorang pelaku. Berhadapan dengan sosok manusia yang kita ketahui signifikan berada dalam lintasan sejarah, sangat membantu dalam upaya mengenali semangat suatu zaman. Terutama karena tidak ada pretensinya untuk merekayasa sejarah untuk kepentingan kekua­saan, dalam kepolosan itu dia dapat merasuk, saya terima dalam ranah kesadaran saya dengan senang hati.

Rasanya bertambah beruntung lagi karena sekarang telah ditulis biografinya. Dengan biografi ini maka sosok perjalanannya sebagai manusia dalam latar sejarah keindonesiaan yang selama ini merupakan kilasan-kilasan dalam temaram, menjadi lebih jelas bagi saya.

Apalagi biografi ini ditulis oleh Pak Rosihan dengan gaya reportase. Dengan gaya jurnalistiknya yang khas, kadang-kadang seperti “ngeledek” subyek yang dihadapinya, maka sebuah reportase tentang kehidupan seorang manusia terbentang di depan kita. Khasnya lagi, dalam sejumlah fragmen, karena penulisnya juga berada di dalamnya, dia dapat pula bertindak sebagai narasumber. Dan yang lebih penting, reportase masa lalu ditulis secara senga­ja sebagai suatu kilas-balik. Dengan begitu pemikiran reflektif juga dapat mewarnai keberadaan Pak Badio dan pelaku-pelaku lain dalam latar yang diceritakan.

Dalam mengungkapkan sosok pak Badio pada masa lalu, sembari berjalan pada masa sekarang, penulis mengajukan “usikan-usikan”, sehinggga si pelaku bercerita. Pada mulanya saya terganggu dengan gaya berdialog itu, karena saya terbiasa dengan berbagai buku biografi yang konvensional. Tetapi setelah saya ikuti dan hayati, saya menyadari bahwa pertanyaan si penulis, apalagi kadang-kadang bergaya “ngeledek”, merupakan wacana yang penting dan memperenak tuturan. Pertanyaan-pertanyaan “mengusik” itu pada dasarnya datang dari seorang teman seperjalanan, dulu dan sekarang. Kare­nanya dalam membaca prolog dan epilog dalam buku ini, adalah menemukan catatan otentik dari teman perjalanan itu, bukan dari seorang jurnalis yang mendeskripsikan sosok yang direportase­kannya.

Lebih jauh, buku ini tidak sekadar reportase atau cerita “human interest”. Biografi ini sekaligus karya sejarah. Sosok yang direportasekan tidak hanya yang bersifat kekinian, tetapi juga sosok yang berada dalam latar masa lalu, terutama pada masa yang dianggap penting dalam perjalanan bangsa.

Biografi ini ditulis dengan menggunakan  rangkaian fragmen bersifat kronologis sebagai latar bagi sosok Pak Badio. Mulai dari fragmen pra-kemerdekaran sampai peristiwa 15 Januari 1974. Fragmen-fragmen ini dipilih tentunya karena di dalamnya Pak Badio berperan atau setidaknya sinifikan kehadirannya. Tetapi yang tak kalah pentingnya, dengan menetapkan fragmen-fragmen itu sebagai latar bagi sosok yang ditulisnya, bagi penulis tentunya setiap fragmen itu dipandang signifikan dalam sejarah keindonesian. Pilihan fragmen semacam ini, sekaligus penggambaran sosok manusia dengan orientasinya di dalannya, akan memberikan alternatif perspektif dalam menghayati kesadaran kebangsaan dan kenegaraan.

Kemudian ada dua bab yang menggambarkan suatu fragmen perja­lanan kebudayaan Pak Badio dalam menghayati spiritualismenya. Fragmen ini menarik, sebab menggambarkan bagaimana Pak Badio menghaji dan menjawa, atau sebaliknya menjawa dan menghaji. Tetapi terus terang, saya belum memahami makna perjalanan spirit­ual ini dalam konteks kebangsaan. Mungkin memang tidak perlu diperkaitkan, sebab signifikansinya sepenuhnya bersifat pribadi.

(4)

            Begitulah, dari biografi Pak Badio ini, saya merasa belajar ulang tentang semangat kebangsaan yang dihayati secara otentik oleh pelaku sejarah. Dari Pak Badio dan kawan-kawannya, saya dapat menyerap setidaknya kesadaran yang berkaitan dengan nilai kebangsaan. Di antaranya adalah kebangsaan yang ditempatkan dalam perspektif antarbangsa. Dari sini keberadaan sebagai bagian dari suatu bangsa dapat ditempatkan dalam dimensi yang lebih utuh, dalam politik dan ekonomi. Bagaimana menjalani kehidupan ini dalam dimensi politik dan ekonomi, sesuai dengan cita-cita kebu­dayaan.

Cita-cita kebudayaan ini secara sederhana disebut sebagai nilai demokrasi dan anti fasisme. Dengan begitu keberadaan seba­gai manusia politik dan ekonomi pada dasarnya menjaga diri dalam rentangan demokrasi dan fasisme ini.

Masih banyak yang perlu didiskusikan, mengingat masalah yang dihadapi generasi yang berada dalam latar pasar dunia, tentunya berbeda dengan masalah yang dijalani oleh pendiri republik. Tetapi setidaknya, pertarungan antara demokrasi (hak pada masyar­akat) dan fasisme (kesewenangan kekuasaan negara), akan tetap menjadi dataran yang tetap perlu dipertaruhkan.

Peperangan antara demokrasi dan fasisme merupakan proses yang selalu muncul dalam sejarah peradaban dunia, dan mungkin akan menjadi momentum bagi perubahan konstelasi keindonesiaan di masa depan. Apakah mozaik Indonesia akan menjadi bagian-bagian yang terpisah, ataukah akan menemukan formatnya yang lebih pas dalam menampung kebangsaan di tengah pasar dunia, merupakan tanda-tanya yang perlu dijawab dengan semangat ala Pak Badio dan kawan-kawan.

Fragmen-fragmen sejarah yang digunakan dalam menceritakan sosok Pak Badio dalam buku ini, saya bayangkan dapat mendampingi perspektif tafsir-tunggal yang dijadikan arus besar dalam kesa­daran kebangsaan oleh kekuasaan negara Orde Baru. Cerita tentang manusia-manusia dalam masing-masing fragmen setidaknya akan mem­perkaya apresiasi tentang bagaimana cara menjalani kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Versi yang dijadikan arus besar mungkin memang berguna dalam konteks tertentu. Tetapi hendaknya tetap terbuka versi dengan perspektif lain.

Siapa tahu, versi arus besar itu kelak gagal dalam menghada­pi gelombang besar perubahan dunia, yaitu terbentuknya pasar dunia dengan negara tanpa sempadan (borderless). Dengan begitu tetap ada generasi yang siap dengan kesadaran kebangsaan dengan perspektif yang lain, yaitu perspektif yang mungkin relevan bagi dunia di masa depan itu.

 

 

SBY DAN KEBEBASAN PERS

SBY dan KebebasanPers

SBY DAN KEBEBASAN PERS Testimoni Komunitas Media ISBN 978-602-70576-0-9 Editor: Agus Sudibyo Co-editor: AunulHuda Pewawancara : Yul Amrozi, Adi Harnowo Pendanaan : Kiki Iswara Darmayana, Agus Yuli, Muhamad Ihsan, Indra Lesmana Tata letak : Sijo Sudarsono Penerbit: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gedung Dewan Pers Jl. Kebon Sirih No. 34 – Jakarta Pusat 10110 Tel. 021 345 3131 Fax. 0213453175 Didukung oleh: Matriks Indonesia Cetakan Pertama, Juni 2014

Kontribusi tulisan dalam buku

SBY dan KEBEBASAN PERS

(Di beberapa bagian telah disunting oleh Editor buku. Apresiasi saya sampaikan)

TIMBAL-BALIK HUBUNGAN SBY DAN PERS

ASHADI SIREGAR

Direktur Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta

Timbal-baliknya Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan pers dapat dilihat bagaimana Presiden SBY memperlakukan pers di satu pihak, dan dipihak lain bagaimana pers memberitakan Presiden SBY. Pak SBY sebagaimana setiap pemimpin, adalah trimurti. Wajah pertama sebagai kepala eksekutif (Chief Executive) yang membawahi struktur pemerintahan dengan “manajer-manajer”nya para menteri kabinet, kedua sebagai personafikasi lembaga kepresidenan, dan ketiga  sebagai person dengan berbagai fungsi sebagai ketua partai politik dan kepala keluarga. Dari ketiga fungsi ini interaksi dengan pers khususnya dan media massa umumnya. Karenanya pers juga akan memberitakan tiga ranah ini. Artikel ini hanya akan membahas ranah pertama, tulisan bersifat analitis, tidak bersifat otentik dari pengalaman langsung. Sedang untuk ranah kedua dan ketiga akan lebih menarik jika ditulis oleh wartawan yang biasa meliput aktivitas kepresidenan, atau biasa disebut “wartawan istana”. (selengkapnya –> klik Presiden SBY- Media Pers )

LINUS SURYADI AG (03 MARET 1951 – 30 JULI 1999)

Pengakuan Pariyem

karya ini karya imajiner tak ada sangkut pautnya dengan individu maupun kalangan tertentu PENGAKUAN PARIYEM Oleh Linus Suryadi AG 81/SB/04 Perwajahan: Wiwik Swestu Hak Pengarang dilindungi oleh Undang-undang Penerbit Sinar Harapan Jakarta 1981 Cetakan Pertama Dicetak oleh PT Harapan Jakarta

 

 

Tulisan ini dimuat sebagai epilog

dalam buku Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi AG

Linus Suryadi  AG Yang saya kenal

Ia seorang Jawa yang bangga akan tradisi yang dileluri dari nenek moyangnya, tapi pun siap menerima pergaulan yang kadangkala mempercandai kejawaannya. Begitu kesan saya pada lelaki ini, dan itu pula yang menjadi lanskap senang saya bergaul dengannya. Dia bukan tipe orang yang suka pasang kuda-kuda jika ada yang mengejek beberapa aspek nilai budaya Jawa. Dia hanya menganggap setiap ejekan disebabkan ketidaktahuan, karenanya dia berusaha menjelaskan, sembari mendengarkan sisi pembicaraan orang lain. (selengkapnya –> klik LINUS SURYADI AG-1980 )

 

MENGENANG LINUS SURYADI AG  PADA 30 JULI 2014

ASHADI SIREGAR

Rabu 30 Juli 2014, Bentara Budaya Yogyakarta memperingati 15 tahun meninggalnya penyair dan esais Linus Suryadi AG.  Sebagai seorang yang dianggap mengenali sosok dan mengetahui perjalanan karir penyair kelahiran Sleman Yogyakarta itu, panitia meminta agar saya menyampaikan kesan dan kisah mengenai dirinya. (selengkapnya –> klik LINUS SURYADI AG-2014 )

 

Buku Pelukis Haris Purnomo

HarisPameran1

Ths book was published as a supplement to the solo exhibition by Haris Purnomo  Alien nation at The National Gallery of Indonesia; September 28 – October 7, 2007; Curator Hendro Wiyanto; English Translation Landung Simatupang; Catalog Design Umbu LP Tanggela; Photography Haris Purnomo, Hendro Wiyanto, F.B, Sudjuanda, Heri Suvele, Sutriyono, courtesy Redha Sorana; Printed by Mahameru Offset Printing; Edition 500; Published by Langgeng Gallery Cempaka 8B, Magelang 56123, Central Java, Indonesia; Ph +62 293 313 338 Fx +62 293 313 468; info@langgeng.net http://www.langgeng.net

Pipa-Kepribadian Apa – Kelompok Senirupa-Ind

Pipa-Kepribadian Apa-Group of Artists-Eng

Buku Ignatius Haryanto

IgHariantoDigital

IgHariantodisgital

Krisis Dua Profesi

Kompas, Senin 11 Agustus 2014
Krisis Dua Profesi
Oleh: Ashadi Siregar
DUA profesi, jurnalis dan peneliti, pada dasarnya memiliki kesamaan episteme, yaitu obyektivitas. Bahwa obyektivitas selamanya memiliki dua sisi mata koin tak terpisah: kebenaran (truth) pada obyek faktual dan netralitas pada diri pelaku. Artinya di satu sisi menghargai kebenaran pada obyek dan menekan kepentingan subyektif diri pada sisi lainnya. Pilpres 2014 membawa implikasi ke dua profesi ini. Jika pengabaian obyektivitas dianggap enteng, publik dihadapkan situasi krisis sebab dua profesi yang berbasis kepercayaan (credibility) dibiarkan bobrok.
Sebagai perusahaan media, televisi mungkin masih tertolong, misalnya dengan siaran sepak bola yang sangat diminati publik. Namun, siaran berita televisi dan media cetak dengan materi utama jurnalisme pada dasarnya menjebloskan diri. Seusai pilpres, sebagai institusi sosial, dia harus keluar dari lubang kuburnya dan berusaha memulihkan diri, sementara politisi yang bersaing sudah menikmati kursi masing-masing.

Jika politisi tak menghargai obyektivitas, mudah dipahami. Pemeo populer menyatakan, dalam politik tak ada kawan atau lawan abadi, yang ada hanya kepentingan yang sama. Tak perlu akal sehat (reason) dengan kerangka ideal publik dalam komunikasi, cukup dengan kekuatan retorika dalam propaganda.

Untuk kepentingan subyektif yang bersifat pragmatis, sudah biasa segala cara dihalalkan. Apa jadinya manakala kecenderungan ini merasuk ke dunia jurnalisme dan penelitian?
Yang abadi bagi media jurnalisme dan lembaga penelitian adalah kepercayaan publik. Kepentingan pragmatis mungkin menguntungkan jangka pendek, tetapi kehilangan kepercayaan memerlukan upaya panjang membangun ulang hubungan organis dengan publik luas.

Krisis jurnalisme
Partisanship oleh media biasa terjadi. Namun, keberpihakan ini bersifat gradual, tak absolut. Biasanya karena mendukung gagasan tertentu yang berkesesuaian dengan visi media. Dukungan pada gagasan diikuti simpati, tecermin dari pemberitaan tentang kandidat bersangkutan. Namun, bukan berarti menutup sama sekali peluang pemberitaan atas kandidat lain.

Karena itu, masa pilpres senantiasa jadi ranah kajian dalam studi komunikasi, yaitu melalui analisis isi kuantitatif (content analysis) melihat komposisi pemberitaannya. Di sini diukur derajat netralitas dan keseimbangan terhadap pihak-pihak yang bersaing. Artinya setiap pihak tetap diberitakan. Media digolongkan sebagai simpatisan, bukan partisan.
Koran Tempo yang disebut-sebut berpihak, atau Jakarta Post yang eksplisit mendukung salah satu kontestan, dengan pengamatan sederhana terlihat sebagai media simpatisan. Simpati tecermin dalam pemberitaan. Namun, koran-koran ini tetap memberi tempat ke kontestan lain. Asas jurnalisme dijalankan, yaitu setiap pemberitaan dari tiap-tiap kontestan berdasarkan narasumber dari pendukung kontestan tersebut.

Krisis dalam kerja jurnalisme yang tampak dalam Pilpres 2014 lebih dari partisanship yang biasa dikenal. Belum pernah dunia jurnalisme semabuk sekarang. Media pers dijalankan tanpa rikuh sebagai partisan dengan berpihak secara mutlak kepada kontestan politik. Keberpihakan ini di satu sisi dengan memberi tempat total kepada yang dipihaki, di sisi lain tak memberi tempat ke kompetitor. Atau kalau memberitakan kompetitor secara tendensius bersifat negatif, tanpa narasumber dari pihak yang diberitakan. Karena itu, disebut kampanye gelap. Asas keseimbangan dan ketidakberpihakan yang jadi ciri netralitas dalam kerja jurnalisme tak lagi dihormati.

Apakah keberadaan media partisan masih dinilai dengan norma etika jurnalisme? Kiranya sudah tak relevan bicara etika. Etika hanya dapat berlaku pada ranah perbuatan yang bersifat relatif, antara baik dan kurang baik. Jika yang dilihat semata-mata perbuatan buruk yang absolut, bukan lagi ranah etika. Itu urusan aparat hukum karena bersifat pada pencemaran kehormatan/ martabat, fitnah atau sejenisnya sebagai pidana umum.

Jika sebelumnya hitung cepat (HC) dapat jadi acuan yang menenangkan tensi kontestasi, pilpres kali ini malah dikisruhi data HC. Pada waktu lalu, biasanya kisruh pemilu adalah pada penghitungan riil universe voterdalam struktur KPU, mulai dari TPS sampai rekapitulasi di atasnya. Keterbukaan KPU sekarang adalah menyediakan hasil pemindaian data mentah dari struktur paling bawah (C1 dari PPS) secara daring. Kemudahan perangkat lunak untuk capture dari layar monitor menjadikan pengawasan pada rekap dapat ditingkatkan. Partisipasi publik melalui media daring menandai proses kerja pemilu di Indonesia.

Kisruh terjadi di antara dua set kelompok data HC: versi 1 dari empat lembaga yang memenangkan Prabowo-Hatta dan versi 2 dari delapan lembaga yang memenangkan Jokowi-JK. Dengan jaringan stasiun televisi lebih banyak, keberulangan tinggi data versi 1 terkesan lebih lantang. Secara masif jaringan televisi MNC Group yang pemiliknya pendukung Prabowo-Hatta menyiarkan data versi 1, dengan tak menyiarkan sama sekali data versi 2. Stasiun lain menyiarkan data versi 1 dan 2, tetapi memberi keberulangan lebih tinggi pada data versi 2. ”Perang” data HC berlangsung di layar kaca. Dengan tak memberitakan data versi 2, jaringan MNC menempatkan diri partisan absolut.

Sampel lembaga HC adalah proporsi TPS, sedangkan data universe KPU adalah seluruh TPS. Jadi publik perlu tahu bahwa keberadaan data HC sangat ditentukan oleh kesahihan (validitas) atas sampel, dari sini keterujian (reliabilitas) data ditentukan. Setiap kali HC dipublikasikan media pada dasarnya memberikan pendidikan level akademik kepada publik luas tentang kaidah metodologi penelitian. Karena itu, jika ada desakan agar lembaga-lembaga HC membuka metodologi, mungkin tak harus deskripsi detail sebaran sampel, yang penting publik kembali dididik tentang reasoning dalam penentuan proporsi sebaran sampel penelitian HC.

Membangun profesi

Fungsi HC—terutama di negara yang rentan kecurangan (fraud) dalam penyelenggaraan pemilu—adalah untuk pembanding bagi publik sehingga kalau perlu melakukan gerakan masif dengan menunggui penghitungan di semua polling station. Pengalaman NAMFREL (National Citizen Movement for Free Election) di Filipina yang mengakhiri kekuasaan Marcos jadi contoh fungsi penting HC.

Persoalan yang tersisa dari kisruh dunia jurnalisme dan penelitian akibat Pilpres 2014 adalah menegakkan standar moral dalam menjalankan profesi. Untuk profesi jurnalisme, persoalannya sederhana sebab media partisan absolut jelas tak menjalankan kaidahepisteme jurnalisme. Sementara kaidah etika profesi hanya perlu diterapkan untuk melihat derajat ketidakberpihakan yang dipermasalahkan (disputed). Untuk itu organisasi profesi/majelis kehormatan dapat turun tangan memeriksa kerugian publik yang diakibatkan malapraktik sang jurnalis.

Kenyataan bersimpati pada satu pihak, dan tak menutup peluang bagi pihak lain, tuntutan etika adalah dalam menegakkan derajat obyektivitas yang paling ideal. Bersimpati atau tidak ke satu pihak merupakan hak preferensial pelaku profesi. Untuk itu harus disadari konsekuensi ke depan, bagaimana memulihkan iklim netralitas paling optimal dalam kerja keredaksian.

Mengenai HC, pertaruhannya bagi eksistensi lembaga survei adalah derajat paralelisme dengan data KPU nanti. Data palsu (sama sekali bertolak belakang dengan data real count) akan mengakhiri hidup lembaga HC yang mengeluarkan. Tantangan keberadaan lembaga HC akan berbeda jika lembaga pemilu secara relatif tak lagi dicurigai. Semoga ke depan kredibilitas kelembagaan KPU dapat dibangun dengan profesionalisme komisioner sekarang. Artinya publik tak akan dikecewakan atas kasus korupsi, atau komisioner sebenarnya diam-diam disiapkan sebagai orang partai, seperti KPU yang sudah-sudah. Dengan kredibilitas lembaga pemilu, data HC bukan lagi pembanding. Di sini peran lembaga HC yang kredibel adalah memenuhi hasrat ingin tahu publik, dengan asas media pers yang utama, yaitu kecepatan. Kemajuan teknologi informasi yang sangat mendukung kecepatan proses penelitian di satu sisi dan pemediaan (termasuk media daring) di sisi lain menuntut penampilan profesional dua ranah ini.

Ashadi Siregar
Peneliti Media dan Pengajar Jurnalisme di LP3Y, Yogyakarta

Perang Komunikasi

Kompas, Rabu 09 Juli 2014

PERANG KOMUNIKASI
Oleh: Ashadi Siregar

PADA masa perang, publisis yang patriotik dengan tulus mengabdi kepada negara. Tanpa ragu disebut sebagai partisan. Padahal, menjadi partisan dalam kerja komunikasi, khususnya jurnalisme, merupakan tindakan amoral. Namun, panggilan suci demi negara menabalkan partisanship disertai moral suci. Akan tetapi, kapan suatu peperangan dapat dimasuki para publisis?

Tidak setiap aksi militer dapat disebut sebagai peperangan. Perang ditandai dengan pihak-pihak (belligerent) antarnegara yang dinyatakan secara terbuka dalam lingkup hukum internasional. Karena itu, betapapun banyak jatuh korban, ”perang” di Timor Timur disebut aneksasi menurut hukum internasional, atau Aceh disebut sebagai daerah operasi militer (DOM) menurut bahasa Pemerintah Indonesia.

Setelah perang kemerdekaan, dan sebentar saat pembebasan Irian Barat, Indonesia tidak pernah menyatakan perang dengan negara lain. Bahkan, ”perang” saat ”Ganyang Malaysia” Presiden Soekarno tak digolongkan sebagai perang secara hukum internasional. Karena itu, Pemerintah Singapura berani menghukum mati gerilyawan Indonesia yang tertangkap.
Kalau publisis terjun sebagai partisan dalam politik militer pemerintah masa aneksasi Timtim dan DOM di Aceh, mungkin baginya pihak ”sana” dianggap sebagai ”negara”. Bersyukurlah bahwa pemerintahan Presiden Habibie segera menarik tentara Indonesia dari Timtim sehingga kita tidak sempat berperang dengan pasukan gabungan PBB.

Apa kata dunia (meminjam film Asrul Sani, Nagabonar) kalau Indonesia, yang sering dipuji-puji sebagai pengirim pasukan PBB yang unggul, bertempur dengan pasukan gabungan PBB? Begitu juga jalan damai yang dilakoni pemerintahan SBY-JK dapat meredam keinginan menjadi negara dengan kemerdekaan ala Gerakan Aceh Merdeka sehingga tidak pernah sebagai belligerent yang harus diurus pasukan PBB.

Seorang militer yang ditugasi di daerah tempur mungkin tidak perlu tahu konstelasi hukum internasional yang melingkupi operasinya. Setiap operasi pada dasarnya berjangka pendek. Sedikit orang yang menempatkan kediriannya dalam rentang yang panjang. Untuk itu dia tidak hanya melihat dirinya dengan tujuan pragmatis, tetapi perlu memahami ruang sosial dengan perspektif yang universal (”apa kata dunia…” kata Asrul Sani).

Seorang publisis, khususnya jurnalis, bukan militer. Dia dilatih bukan untuk memerangi musuh. Jika dia ikut sebagai partisan dalam perang negaranya, panggilan utama adalah ke dalam negeri, yaitu memupuk semangat dan moral bangsa. Demoralisasi bangsa dalam masa perang dapat menghancurkan negara.

Mungkin ada yang mau ikut berperang dengan menjalankan perang psikologis (psychological warfare) tertuju pada musuh. Namun, dengan panggilan semacam ini harus berpindah profesi, bukan lagi sebagai jurnalis, melainkan agen rahasia.

Disiplin jurnalisme
Tanpa perang antarnegara, jurnalis mana yang mau sebagai partisan? Disiplin jurnalisme adalah obyektivitas yang selamanya dalam dua sisi: kebenaran (truth) pada obyek faktual dan netralitas pada diri jurnalis. Karena itu, bukan sekadar tujuan pragmatis dalam berkomunikasi yang perlu, tetapi menyadari keberadaan diri dan hasil kerja dalam ruang sosial.

Namun, dalam hal tertentu, media biasa mengambil posisi segaris dengan pandangan pihak tertentu, atau posisi mendukung sikap pro atau kontra dalam menghadapi isu publik yang kontroversial atau diperdebatkan (disputed). Keberpihakan dan sikap macam apa yang dapat diterima dalam kerangka obyektivitas yang dijunjung tinggi dalam kerja jurnalisme?
Media jurnalisme tidak boleh bersifat partisan secara organis pada pihak/kelompok, sebab partisanship-nya adalah pada gagasan moral yang dijadikan dasar dalam menghadapi fakta. Karena itu, di atas episteme jurnalisme, masih ada tujuan jurnalisme yang lain, yaitu nilai kebajikan umum yang harus dijaga dan diwujudkan.

Pembelajar jurnalisme menghayati dua dimensi yang akan menjadikan media bersifat organik bagi publik secara luas, yaitu secara pragmatis sosial melalui obyektivitas dan secara kultural sebagai penjaga moral publik. Dari sini media jurnalisme menjadi ekstensi bertimbal balik dengan publik dalam platform rasionalitas.

Menjelang pemilihan presiden mungkin ada yang menghidupkan atau hidup dalam suasana perang. Jurnalis tentunya tidak terseret untuk berpandangan senaif itu sebab suatu kontestasi politik tidaklah perang antarpihak yang bermusuhan. Pihak-pihak dalam kontestasi ini adalah kandidat dan organisasi pendukungnya, masing-masing berusaha merebut perhatian publik. Jelas kiranya media independen dan non-partisan tidak akan melibatkan diri dalam perang antarpihak.

Dalam kontestasi, pemberitaan berasal dari peristiwa empiris (interaksi dengan kelompok pendukung) maupun gagasan yang dinyatakan setiap kandidat. Setiap informasi berasal dari kontestan tentang dirinya perlu diasumsikan sebagai propaganda putih, sedangkan berkaitan dengan ”musuh” sebagai propaganda hitam.

Media jurnalisme tidak perlu membuang energi memuat propaganda hitam sebab harus menyediakan porsi yang sama untuk pembelaan diri. Ofensif dan defensif dalam komunikasi setiap pihak memboroskan sumber daya media.

Kepentingan publik
Media jurnalisme pada dasarnya tidak berkepentingan dengan siapa pemenang di antara kandidat sebab sebagai tujuan tetap dan akhir (ultimate) dalam jurnalisme adalah publik, bukan penguasa. Demi kepentingan publik, dari dinamika kontestasi perlu dicari wacana yang perlu digaristebalkan. Pada setiap informasi apakah dari peristiwa dan pernyataan dalam dinamika kontestasi, dilihat gagasan moral yang terkandung maupun dinyatakan oleh pihak mana pun.
Informasi diperlakukan sebagai wacana yang kebenarannya bersifat terbuka. Dengan begitu, media dapat mengangkat gagasan moral/kebajikan umum dari setiap kandidat. Media jurnalisme dapat mengambil peran dalam menumbuhkan rasionalitas masyarakat politik di ruang publik dalam menghadapi wacana politik.

Namun, dengan alam pikiran ”perang”, platform jurnalisme
obyektivitas dan kebajikan umum tidak mendapat tempat. Bagi kalangan ini hanya ada kawan dan musuh. Media jurnalisme independen dan non-partisan dianggap tidak mendukung sehingga digolongkan sebagai musuh.

Disayangkan kaum publisis yang terlibat dalam kontestasi politik ini juga terseret dalam perang komunikasi. Akibatnya kontestan dirugikan oleh tim pendukungnya sendiri karena bersikap apriori bermusuhan dengan media. Mengusir awak media karena menganggap tidak sebagai media pendukung, siapa yang rugi?

Publisis yang ikut dalam barisan kontestan ini agaknya tidak mentaklimat tim lapangan yang menjaga pintu (gate keeper) ajang kampanye. Penjaga pintu di sini bertugas secara harfiah, tetapi sekaligus juga berfungsi komunikator. Konsep public relations yang elementer menggolongkan media tiga macam bagi klien (kontestan), yaitu favourable (menguntungkan), netral, dan unfavourable (tidak menguntungkan).

Dalam komunikasi, tidak ada musuh, tetapi bagaimana menjalankan strategi menjaga yang sudah menguntungkan dan mengubah yang belum menguntungkan agar sesuai dengan track kontestan.

Bersama publisis yang ada sebagai pendukung, kontestan perlu menjalankan komunikasi rasional. Namun, kalau yang dijalankan komunikasi dengan strategi perang psikologis, pemahaman jurnalisme sudah tidak diperlukan. Lebih baik menjauh sebelum digebuk.

Ashadi Siregar
Peneliti Media dan Pengajar Jurnalisme di LP3Y, Yogyakarta

Semua Harus Diketahui Polisi

Kompas, 04 Juni 2014

Semua Harus Diketahui Polisi

Oleh: Ashadi Siregar

Peristiwa di Yogyakarta boleh dianggap bersifat lokal. Namun, berita Kompas: ”Kemajemukan Terusik, Sekelompok Orang Serang Acara Doa Bersama di Sleman” (31/5/2014, hal 15) harus diterima sekaligus menyadarkan bahwa ini mencerminkan kondisi bersama yang memprihatinkan. Dengan membiarkan berlarut-larut bukan mustahil Indonesia akan punya sejenis Boko Haram nantinya.

Sekelompok orang menyerbu, merusak rumah, dan menganiaya hanya karena ada acara berdoa dan latihan paduan suara Kristiani. Secara demonstratif, pelaku mengenakan pakaian yang secara stereotip menggambarkan kelompok Islam. Kekerasan dalam interaksi antarumat beragama ternyata tak surut meski kalangan Islam yang mendukung kemajukan berbangsa tak henti menyerukan perlunya saling menghargai.

Polisi memang bergerak cepat, tetapi ada yang perlu dicatat dari berita Kompas: ”Kepala Polda DIY Brigadir Jenderal (Pol) Haka Astana mengatakan, polisi sudah menangkap satu orang berinisial Kh yang diduga terlibat penyerangan. Kh ditangkap di rumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Haka menambahkan, pihaknya belum bisa menyimpulkan motif penyerangan. Namun, dia menjamin warga tak perlu takut menjalankan kegiatan yang tak bertentangan dengan aturan. ’Namun, kami berharap, jika ada kegiatan bersama-sama, mohon polisi diberi tahu,’ kata dia”.

Pernyataan ”jika ada kegiatan bersama-sama, mohon polisi diberi tahu”, tidak pelak menimbulkan kesan tentang pendekatan menghadapi keamanan warga. Ini paralel dengan sikap polisi jika ada perampokan nasabah bank. Seolah kesalahan pada korban karena ”…kalau mengambil uang di bank dalam jumlah besar, minta pengawalan polisi untuk pengamanan”. Pengamanan, keamanan Bayangkan jika setiap pengajian agama dalam komunitas harus memberi tahu polisi, apakah polisi akan mengawalnya?

Berapa banyak polisi yang harus menunggui mengingat banyaknya majelis taklim, persekutuan doa, atau ibadah bersama oleh penganut agama-agama yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan pengambilan uang di bank. Bukan soal jumlah besar atau kecil perlu pengamanan. Uang Rp 5 juta sangat berharga bagi nasabah kecil. Jika dana miliaran dirampok, mungkin tidak jadi soal bagi korporasi yang mengasuransikan setiap asetnya. Karena itu, bukan pengawalan spesifik orang per orang yang diperlukan karena pastilah yang kaya akan mendapat prioritas.

Jika pengamanan yang diperlukan, setiap orang akan membentuk dan membiayai pengawal pribadi. Kelompok agama akan punya pasukan sendiri. Korporasi harus menyewa satuan pengamanan terlatih. Ini semua mencerminkan hilangnya kepercayaan kepada negara, khususnya kepada aparatur untuk fungsi keamanan. Di Youtube ada klip Presiden Obama berjalan kaki menyapa orang di jalanan (http://www.youtube.com/watch?v=gZR1CvSQntE). Di situ terlihat pengamanan yang tak mencolok, tak ada aparat berpakaian seragam, tidak ada serdadu yang menyingkirkan warga yang dilewati.

Jika memang ada keamanan, buat apa pengamanan spesifik yang berlebihan? Keamanan di ruang publik (public-sphere) dalam parameter birokratis adalah dari statistik penangkapan pelanggar hukum. Namun, bagi warga, yang lebih penting rasa aman. Bagaimana disebut ada keamanan jika saat sekadar berdoa bersama merasa waswas, khawatir akan diserbu. Pendekatan operasionalisme (Peursen, CA van, 1976, Strategi Kebudayaan, BPK Gunung Mulia -Penerbit Yayasan Kanisius, Jakarta-Yogyakarta) kiranya perlu tetap dirujuk guna menghindari pendekatan jangka pendek dalam kubangan struktur institusi sendiri.

Banyak hal harus disesali ketika setting zaman dan eksistensi diri berubah. Seorang prajurit merasa sukses dalam struktur kerjanya saat dapat mematikan musuh, bahkan membuat satu kampung tak hancur. Namun, saat keberadaan diri akan jadi negarawan, ketegasan saat berperang digugat sebagai kekejaman. Cara pandang hanya dalam lingkup kerja struktural dapat mengabaikan kepentingan mendasar warga yang harus dilayani. Kemajemukan yang terusik Dengan pendekatan pengamanan, kemajemukan niscaya tak bermakna apalagi jika disebut (sekadar terusik).

Persoalan mendasar adalah pembiaran terhadap tindakan kekerasan dalam kehidupan publik. Ruang publik merupakan zona yang memerlukan keamanan berdasarkan rasionalitas. Warga tak perlu pengamanan fisik satu per satu pribadi atau kelompok manakala ruang publik merupakan zona aman. Peristiwa terakhir di Yogyakarta yang berada di daerah istimewa merupakan tonjokan telak bagi publik Yogyakarta.

Bagaimana mungkin di wilayah ini tindak kekerasan terjadi? Bahkan, beberapa waktu lalu terpajang dengan masif ucapan terima kasih kepada tentara yang membunuh warga sipil. Betapapun warga yang dibunuh itu preman, gali, bromocorah, atau apa pun sebutannya tak ada rasionalitas bagi tindakan pembunuhan. Hukuman mati lewat pengadilan pun perlu proses pengujian (dengan rasionalitas) bertingkat, tidak dengan kemarahan atau kebencian. Akar sikap anti kekerasan adalah rasionalitas dalam melihat kenyataan diperlukan dalam seluruh aspek kehidupan bersama di ruang publik. Nah, wong Yogya boleh menatap dirinya sendiri.

ASHADI SIREGAR

Peneliti Media; Pengajar Jurnalisme di LP3Y, Yogyakarta

Pelajaran Sederhana (3)

FOTO JURNALISTIK
Oleh Ashadi Siregar

Fakta empiris pada tahap pertama harus tertangkap secara visual. Disini fotografi merupakan sarana utama dalam memperoleh fakta. Fotografi mencakup kedua hal dari dimensi fakta yaitu akurasi dan presisi, sebab dengan perangkat teknologi, fakta secara obyektif direpresentasikan ke dalam foto. Dalam kajian kultural, foto biasa disebut sebagai index dari fakta-fakta di luar sana.

Sifat obyektivitas foto-jurnalisme biasa dipersoalkan dari 2 sisi yaitu pada perekaman fakta (rekayasa dengan lensa/filter), dan pada proses produksi (rekayasa digital pengolahan dan pencetakan). Sedang rekayasa ambilan dan produksi tidak dapat ditoleransi jika untuk mengubah bentuk dari obyek, sedang untuk memperjelas bentuk atau mengembalikan ke suasana waktu (pagi/siang/sore/malam) fakta, dengan rekayasa digital sudah biasa dilakukan. Untuk keperluan jurnalisme rekayasa yang mengubah citra fakta untuk tujuan estetika, masih diperdebatkan.

Bertolak dari sudutpandang dunia fotografi, maka foto-jurnalisme pada hakikatnya menangkap fakta, dengan pilihan bahwa penggalan proses fakta dipandang memiliki nilai berita (penting atau menarik), dan dapat dianggap sebagai representasi dari fakta. Bagaimana hubungan fotografi dengan teks-verbal? Segala yang tidak dapat terungkap dari fotografi, baru kemudian dideskripsikan secara verbal. Sebaliknya, yang sudah ternampak dalam fotografi, tidak perlu dideskripsikan secara verbal.

Fotografi di media cetak bukan hanya urusan jurnalis spesialis fotografi. Kedudukan fotografi dimulai dari setiap reporter manakala berada di lapangan. Kendati disiapkan sebagai jurnalis yang akan mendeskripsikan fakta secara verbal, apapun yang dihadapinya, sejak dini harus punya pertimbangan untuk merekam visual fakta sebagai bagian dari kerjanya. Kecuali kalau kerjanya hanya memungut dunia fiksi dari narasumber, cukup mengambil foto profil.

Kedudukan fotografi di media cetak dapat dilihat sebagai:
1) Pendamping dari fakta yang dideskripsikan secara verbal;
2) Ilustrasi pendukung deskripsi verbal berita;
3) Berdiri sendiri sebagai features.

Dengan demikian teks verbal yang melekat pada fotografi adalah:
1) Caption fotografi pendamping dan pendukung deskripsi verbal;
2) Caption fotografi berdiri sendiri;
3) Teks verbal features dari fotografi berdiri sendiri.

Jika diikuti kerangka pemikiran bahwa dari suatu fakta, visualisasi fotografi adalah setara dengan deskripsi verbal, kesetaraan itu terwujud melalui foto = judul & kickers; caption = lead. Selain itu, caption bukan untuk mendeskripsikan apa yang sudah ternampak secara visual, melainkan memberikan fakta bersifat latarbelakang tempat, waktu, atau atribusi orang. Sedangkan fotografi-features dengan sendirinya berkurang “kecerewetan” (verbose)nya dibanding features verbal.

Kelemahan yang biasa dihadapi dalam foto jurnalistik di media cetak adalah:
1) Teknikalitas, yaitu komposisi, pencahayaan, dsb dalam visual fotografi;
2) Pilihan fakta dalam snapshot, berkaitan dengan nilai signifikansi sebagai pendamping dari deskripsi verbal;
3) Relevansi fotografi sebagai ilustrasi pendukung;
4) Kurangnya perhatian dalam pengembangan foto-features.

ANEKDOT FOTOJURNALISTIK PADA MASA UNI-SOVIET.
Gara-gara foto kunjungan Pimpinan Partai Komunis sekaligus Pemerintahan Kruschev ke suatu pertanian kolektif, redaktur dan fotografer koran utama negara komunis itu dibuang ke Siberia.
Kisahnya begini :
Alkisah Krushchev berkunjung ke suatu pertanian kolektif yang sangat sukses. Kebanggaan kelompok petani adalah keberhasilan mereka mengembangkan babi yang sangat gemuk menggairahkan. Karenanya, dengan sangat sumringah, Kruschev minta agar fotografer mengambilnya bersama babi-babi. Saat dimuat, redaktur foto memasang caption yang heroik begini:
Di bawah naungan panji-panji partai yang gemilang, kamerad petani telah sukses membiakkan babi di tanah pertanian Kucluk. Di antara babi-babi yang gemuk dan sehat tampak ketua Krushchev tersenyum (kedua dari kiri).
Pertanyaan untuk anda yang pernah melihat foto Kruschev: apakah perlu diidentifikasi yang mana Kruschev?

Pelajaran Sederhana (2)

BERITA JURNALISTIK: MENULIS SINGKAT – PADAT
Oleh Ashadi Siregar

( 1 )
Kerja dalam jurnalisme pada dasarnya mengolah fakta menjadi informasi, dapat ditempatkan dalam 2 kelas, pertama: dalam level teknikalitas dengan kemampuan menemukan dan menuliskan fakta sesuai format dan struktur teks berita, biasa disebut sebagai proses reportase/liputan berita (news reporting/covering), Kedua dalam level analisis dengan kemampuan menulis/membentuk teks sesuai dengan wacana (discourse) yang memiliki makna publik (public meaning), disebut sebagai proses analisis berita (news analysis).

Uraian dalam risalah ini berkaitan dengan level pertama. Secara teknis, proses jurnalisme pada terdiri dua tahap, pertama untuk memperoleh fakta, dan kedua menulis teks berita. Menulis singkat dan padat dapat dipelajari sebagai keterampilan berbahasa (diksi – komposisi – eksposisi – deskripsi). Sedang nilai informasi dari suatu berita dapat bersifat pragmatis yaitu sesuai dengan keperluan bersifat teknis (bernilai/fungsional bagi pengguna), yang dapat dibedakan dari makna dalam konteks kultural sebagai public meaning (makna publik: apa yang dianggap benar dalam kehidupan publik)

Makna secara umum (pragmatis dan kultural) dimaksudkan untuk membangun kredibilitas media jurnalisme. Kredibilitas diperoleh dari interaksi bertahun-tahun dengan publik, dibangun secara sosiologis dengan bertolak dari visi dan misi yang dianut penyelenggara media, menjadi landasan keberadaan seterusnya. Secara eksternal kredibilitas merupakan persepsi publik terhadap media, dan secara internal diwujudkan melalui kualitas yang dibentuk. Parameter kualitas hadir melalui praktik sosial untuk mewujudkan produk berita media pers. Operasi teknis dengan kinerja dan output pemberitaan dalam azas kecermatan faktual (accuracy), keseimbangan/ ketidak-berpihakan (balance/impartiality), dan kepantasan (fairness). Dari sisi lain, azas ini dapat dilihat sebagai proses untuk mencapai obyektivitas dan kebenaran (truthness). Dengan capaian akhir inilah kredibilitas media pers sebagai institusi sosial diwujudkan sehingga publik menghargai media persnya.

Selain itu kualitas media pers dapat dibangun melalui daya tarik (attractiveness). Desain untuk penampilan fisik termasuk urusan ini. Tetapi daya tarik dari desain hanya berkaitan dengan aspek motorik psikhis. Yang utama adalah daya tarik yang berasal dari substansi teks, sebab dari sinilah kredibilitas disentuh. Ini berkaitan dengan makna publik, yaitu apa yang dianggap benar bertolak dari sisi akal sehat maupun kesadaran kolektif dalam kehidupan publik. Makna publik tidak bersifat ekplisit, melainkan sebagai wacana yang terkandung dalam teks.

Karenanya sebagai “roh” yang terdapat disebalik (beyond) suatu teks.
Kredibilitas media membawa implikasi dalam posisinya bagi publik. Media dipersepsikan menjadi sumber dari makna publik, karenanya dipercaya sebagai sumber kebenaran, dan pada sisi lain memiliki kekuasaan (power) secara intelektual di tengah publik. Dalam posisi semacam ini media pers akan di”cemburui” oleh pihak yang berkepentingan untuk memonopoli makna publik. Karenanya makin tinggi kredibilitas, makin besar kekuasaan, makin keras hantaman kekuatan yang memperebutkan hegemoni dalam kehidupan publik.

( 2 )
Media beroperasi tidak di ruang hampa. Dia berada di tengah lingkungan dengan konstruksi sosial tertentu. Konstruksi sosial menjadi landasan kebenaran yang dianut secara kolektif, karenanya mempengaruhi seluruh cara pandang pada level pertama maupun kedua. Setiap relasi sosial merupakan fakta yang selamanya dilihat dalam dataran kebenaran. Sedang kebenaran merupakan suatu nilai yang didefinisikan untuk tujuan idealisasi. Dengan kata lain, kebenaran menjadi dasar bagi posisi lebih dominan dalam setiap relasi sosial. Pihak yang benar, memiliki kekuasaan untuk memiliki pembenaran bagi tindakannya dalam situasi sosial yang diciptakan. Karenanya suatu situasi sosial memiliki kualitas yang parameternya ditetapkan atas dasar definisi nilai kebenaran. Nilai kebenaran perlu dilihat dalam 3 aras, pertama pada aras empiris, kedua pada aras legalitas, dan ketiga pada aras rasa keadilan.
Kebenaran empiris bagi kalangan positivis cukup dilihat dari adanya terjadi dalam ruang dan waktu yang dapat dibuktikan dengan inderawi (sense) manusia. Prinsip jurnalisme konvensional bertumpu pada kebenaran empiris. Pembuktian sesuatu situasi sosial memang benar ada, merupakan titik awal dalam kerja jurnalisme dan akademik. Seluruh prinsip metodologi sosial yang konvensional atau klasik pada dasarnya bertumpu pada upaya mendapatkan situasi sosial yang ada secara empiris. Penyimpangan atas kebenaran dipandang sebagai kepalsuan atau dusta dalam tindakan. Kebenaran bersifat empiris penting sebagai titik berangkat, tetapi tidak memadai dalam menata kehidupan sosial. Lalu dari sini dikenal kebenaran lainnya.

Kebenaran legalitas bertolak dari hukum positif, dengan memperbedakan tindakan atau perbuatan manusia dengan ukuran hukum formal. Setiap perbuatan manusia dinilai dari ketentuan yang dirumuskan dengan kaidah hukum formal, baik hukum positif maupun hukum agama (fikih) dan hukum tradisional (adat). Parameter dari kebenaran legalitas dilihat dari kesesuaian perbuatan individu dalam situasi sosial yang tertata (social order), karenanya penyimpangan dari standar merupakan perbuatan salah yang harus mendapat sanksi. Hukum agama dan adat memiliki sifat primordial, karenanya dalam kehidupan modern berlaku hukum positif sebagai sumber kebenaran legalitas. Dengan kebenaran ini kedudukan manusia ditempatkan di bawah kaidah yang dirumuskan, sehingga sering terjadi makna kehidupan manusia tidak perlu dilihat, sebab yang dinilai adalah perbuatan empiris.

Kebenaran atas dasar rasa keadilan dilihat melalui keberadaan manusia secara total dalam kaitan dengan hak-haknya sebagai manusia. Kebenaran semacam ini bertolak dari pendefinisian makna kemanusiaan. Perbuatan apalagi yang bersifat momentum, hanya merupakan bagian penggalan kecil dari kehidupan seseorang. Sedangkan kehidupan merupakan proses panjang dan mendalam menyangkut totalitas kedirian dalam dimensi fisik dan dimensi psiko-sosial yang berada dalam masa lalu, kini dan masa datang, berada dalam konteks dunia empiris dan dunia simbolik. Dengan kata lain, setiap manusia hadir dalam kaitan kontekstual antara dunia-dalam (inner-world) dan dunia-luar (outer-world)nya, yang perlu dilihat maknanya secara total dan kontekstual.

Hak asasi melekat pada setiap manusia, dari sini keberadaan setiap manusia dapat dilihat dari kapabiltasnya dalam mewujudkan hak-haknya, atau sebaliknya hambatan dalam mewujudkan hak tersebut. Karenanya parameter untuk mengidentifikasi masyarakat secara kritis adalah melalui pertanyaan kunci, sejauh mana interaksi antar warga dan antar kelompok dalam konteks negara dan masyarakat. Kondisi tidak ekual secara sederhana dilihat dari hambatan bagi person atau kelompok dalam mewujudkan hak-haknya dalam situasi sosial. Hambatan ini berada pada tiga level: pertama faktor fisik, kedua faktor akses/interaksi personal, dan ketiga faktor struktural. Setiap level menghadapi kendala yang khas.

Faktor pertama, bersumber dari kondisi fisik. Pengwujudan hak dapat terhambat akibat keterbatasan fisik antara lain dialami oleh kalangan berbeda kapasitasnya (different abilities, difable), sebutan untuk person yang mengalami keterbatasan secara fisik maupun mental yang mempengaruhi kapasitas dalam interaksi sosial. Begitu pula anak-anak dan perempuan atau seseorang yang karena faktor fisik mengalami diskriminasi sering mengalami ketertindasan sehingga kehilangan hak-haknya.

Faktor kedua, hambatan yang bersumber dari kondisi status sosial seseorang. Tingkat pendidikan yang rendah, atau kedudukan ekonomi yang lemah, serta status sosial yang rendah mengakibatkan seseorang mengalami keterbatasan dalam relasi sosial, lebih jauh tidak punya akses terhadap fasilitas yang ada di ruang publik. Dengan begitu tidak dapat memanfaatkan hak-haknya atas fasilitas tersebut.

Sedang faktor ketiga bersifat struktural dilihat dari kondisi relasi-relasi sosial yang berlangsung di ruang publik yang melahirkan konstruksi sosial dalam memperlakukan manusia, dengan menganggap ketidak-setaraan sebagai suatu kebenaran. Konstruksi sosial yang bersifat diskriminatif terhadap warga dianggap sebagai hal yang normal, maka keberadaan kelompok yang tidak dapat mewujudkan hak-haknya dengan sendirinya tidak ternampak.

Dari sini setiap person atau kelompok pada dasarnya perlu dilihat dari kondisi subyektifnya yang berhadapan dengan pihak lain dalam suatu situasi sosial. Dengan sudut pandang ini person ditempatkan dalam posisinya yang berhadapan dengan kendala-kendala atas hak-haknya dalam suatu perspektif. Sehingga dalam perspektif kritis yang bertolak dari asumsi dasar adanya ketidak-setaraan ketidak-seimbangan dan ketidak-samaan (inequality). Dalam situasi sosial, diperlukan sudut pandang dengan memberi perhatian terhadap person yang berada dalam situasi ketidak-setaraan. Situasi sosial semacam ini diisi oleh interaksi antara pihak yang powerful dengan pihak yang powerless pada interaksi emprisi, dan sekaligus voiceful dan voiceless dalam politik pencitraan.

( 3 )
Berita adalah cerita tentang fakta. Apakah fakta? Yaitu aspek tertentu yang didefinisikan (defining) atau spesifikasi dari suatu realitas. Fakta jurnalisme adalah aspek dari suatu realitas yang dispesifikasikan atau didefinisikan dengan kategori kelayakan berita (newsworthiness).
Seluruh kaidah kerja bertujuan untuk mendapatkan obyektivitas dan kebenaran ontologis atas fakta. Dalam kaidah ini, hukum besi dalam epistemologi jurnalisme adalah: reporter tidak boleh menciptakan fakta. Fakta berasal dari dunia obyektif, sepenuhnya berada di luar dunia subyektif jurnalis. Secara sederhana fakta adalah seseorang / person (Who) yang mengalami atau terlibat dalam peristiwa, kasus atau fenomena (What) dalam ruang/tempat (Where) dan waktu (When) yang teruji kebenarannya (secara ontologis). Disini reporter juga perlu mewaspadai subyektivitas dari pihak-pihak dalam fakta. Subyektivitas dapat muncul dari setiap person yang menjadi narasumber. Dalam prakteknya, media menyiarkan berita yang diolah dari bahan/materi dari varian fakta sebagai berikut:

Varian pertama, fakta sebagai dunia obyektif yang dapat direkonstruksi oleh jurnalis atas dasar tangkapan inderawinya. Fakta semacam ini dihadapi secara langsung oleh jurnalis melalui observasi. Dalam merekonstruksikan fakta ini, jurnalis mutlak harus dapat menyisihkan emosi dan perferensinya yang mungkin ada dalam menghadapi fakta tersebut. Biasanya fakta semacam ini hanya dalam lingkup tontonan seperti kesenian atau olahraga, sebab “Who” yang terdapat dalam fakta dapat dideskripsikan atas dasar observasi langsung oleh jurnalis.

Varian kedua, fakta adalah dunia obyektif yang direkonstruksi atas dasar bantuan keterangan pihak yang mengalaminya. Bagian terbesar berita berupa fakta sosial yang merupakan hasil rekonstruksi semacam ini. Disini pentingnya narasumber (resource person) yang akan menjadi who dalam beritanya. Kebenaran atas suatu fakta mutlak harus teruji melalui segiempat: WHAT – WHO – WHERE – WHEN, yang dapat diyakini adanya. Prinsip ontologis metodologi jurnalisme adalah untuk memperoleh pembuktian bahwa faktor segiempat ini memang ada secara empiris. Inilah yang menjadi fakta keras (hard fact). Kebebasan orang media untuk merekonstruksikan fakta keras dalam konteks untuk kepentingan publik (pro bono publico) merupakan bagian dalam kebebasan pers (freedom of the press). Tanggungjawab atas suatu hasil rekonstruksi fakta adalah pada jurnalis, bukan pada narasumber.

Varian ketiga, fakta buatan adalah adanya seseorang menyatakan komentar, pendapat, sikap, atau perasaan seseorang atas suatu fakta keras. Dengan kata lain, merupakan who yang menyatakan (stated, expressed) suatu hal atas suatu fakta keras. Kebebasan warga untuk menyatakan alam pikiran ini merupakan bagian dalam kebebasan ekspresi (freedom of the expression). Fakta semacam ini dapat disebut sebagai fakta buatan, sebab dibentuk saat jurnalis meminta komentar/pendapat dari seseorang. Sebelum seorang mengekspresikan alam pikirannya, belum terbentuk fakta. Suatu pendapat sebagai alam pikiran tidak dapat menjadi fakta, sebab yang menjadi fakta adalah adanya seseorang berpendapat. Tanggungjawab atas alam pikiran tersebut pada orang bersangkutan, kecuali dia sebagai narasumber menganggap jurnalis salah dalam mengutip ekspresinya.

Selain itu varian fakta buatan dapat pula berupa peristiwa yang direncanakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan subyektif, ataupun kepentingan sosial untuk pencitraan bersangkutan. Biasanya wartawan diundang untuk meliput. Nilai berita tdak terdapat dalam peristiwa, tetapi dari substansi permasalahan yang dinyatakan pada peristiwa.
Varian keempat, bahan berita seolah-olah suatu fakta tetapi tidak dibuktikan secara empiris (to state as fact without proof), merupakan sinyalemen, dugaan, kabar burung yang tidak dibuktikan. Jurnalis tidak akan memberitakan bahan berita semacam ini. Kalaupun ada bahan semacam ini, jurnalis akan mengivenstigasi guna mendapatkan fakta bersifat empiris. Dengan demikian suatu dugaan hanya akan menjadi titik tolak dalam investigasi.

Proses kerja jurnalisme pada dasarnya berkaitan dengan jurnalis mendapatkan fakta. Untuk itu berlangsung hubungan JURNALIS – FAKTA – NARASUMBER. Disini faktor narasumber sangat penting, sebab hanya melalui narasumber jurnalis dapat memperoleh fakta. Seorang jurnalis mungkin saja memperoleh fakta tanpa adanya narasumber kalau dia dapat mengobservasi secara langsung fakta tersebut. Sebaliknya, jurnalis mutlak harus menghindari penulisan berita tanpa adanya narasumber, manakala fakta tidak diobservasi secara langsung. Berita “dugaan” adanya fakta semacam ini mutlak harus dihindari dalam proses jurnalisme.

( 4 )
Dalam proses kerjanya setiap reporter pada umumnya bertolak dari kaidah teknis yang biasa disebut sebagai nilai berita atau standar kelayakan berita. Kadangkala kaidah teknis ini dianggap sebagai dogma yang keramat, dengan melupakan masalah epistemologi yang mendasari kerja profesi ini. Dalam kaidah epistemologi, jurnalis perlu melakukan pendenifisian (defining) atas kedua ranah (domain) fakta dan informasi. Untuk itu perlu disadari bahwa setiap pendefinisian selamanya bertolak dari preferensi atau kecenderungan terarah dari pihak yang mendefinsikan. Preferensi ini dapat dalam konteks skala pribadi, kolektif dalam manajemen korporasi, atau yang lebih universal. Selain itu preferensi dapat juga bersifat subyektif atau sebaliknya obyektif. Berbagai buku teks jurnalisme umumnya memberikan pendefinisian atas fakta sekaligus informasi jurnalisme.

Kaidah teknis kelayakan informasi secara umum dirumuskan melalui sifat fakta seperti: berakibat (impact), nilai keuangan (currency), kewaktuan (timeliness), keterkemukaan (prominence), kedekatan (proximity), pertentangan (conflict), kebaruan (novelty), keganjilan (unusual), dan lainnya. Secara teknis sifat fakta digolongkan penting dan menarik, bertolak dari kepentingan khalayak. Suatu fakta dipandang penting jika memiliki nilai guna sosial, sedang menarik jika memenuhi nilai guna psikhis.

Nilai berita suatu fakta dapat dilihat dari dua sisi, pertama bersifat intrinsik, terkandung dalam fakta itu sendiri, dan kedua bersifat ekstrinsik sesuai dengan pemaknaan yang dilakukan oleh khalayak. Suatu fakta pada dasarnya merupakan penggalan dari suatu proses sosial, dan sebagai suatu peristiwa yang tidak diperkirakan terjadinya. Dengan kata lain, makna suatu fakta tidak dapat dilepaskan dari ruang sosial dimana fakta itu muncul. Pada sisi lain, secara ekstrinsik fakta tadi memiliki arti penting bagi kehidupan khalayak media.

( 5 )
Menulis singkat dan padat boleh dipandang sebagai masalah penyuntingan bahasa. Prinsip sederhana dalam kerja ini adalah menciptakan teks yang efisien dan efektif. Sifat ini dalam tulisan jurnalistik dapat dilihat dari 2 sisi. pertama dari sisi pembaca, kita sebut efektif jika dengan cara pembaca yang sambil lalu ia dapat paham dan menghayati isi bacaannya; dan efisien jika dengan waktu yang cepat ia dapat menyelesaikan bacaannya dengan hasil yang maksimal. Jadi kalau pembaca sampai berkerut kening untuk memahami suatu tulisan, katakanlah tulisan itu sudah gagal sebagai teks jurnalistik. Begitu pula kalau ia harus membuang waktu terlalu banyak untuk memahami tulisan tadi. Kedua, dari sisi penulis, penulisan disebut efektif jika seluruh ide atau gagasan dapat disampaikan dengan lengkap; sedang efisien jika dengan kata yang lebih sedikit dapat menyampaikan ide dengan jelas.

Di luar urusan penulisan, masalah penyuntingan teks berita dapat dikembalikan pada basisnya, yaitu pendeskripsian fakta sebagai langkah untuk menghadirkan makna dari fakta tersebut. Tahap awal adalah menentukan bagian dari bangunan (struktur) fakta yang akan dideskripsikan. Karenanya komposisi suatu teks akan mengikuti struktur fakta sesuai dengan tangkapan reporter.

Struktur paling sederhana suatu fakta adalah segiempat unsur (apa, siapa, tempat dan waktu terjadi suatu fakta), deskripsi pada level pertama dilakukan atas unsur-unsur tersebut. Pendeskripsian semacam ini, melekat sebagai keterampilan setiap anak didik sejak sekolah dasar. Kalau dalam proses pendidikan anak didik dibimbing untuk bercerita atas fakta, diharapkan setamat SD sekadar menulis teks berita dengan 4 unsur bukan hal yang asing lagi. Kalaupun dianggap ada yang perlu dipelajari adalah dalam komposisi/struktur teks.

Deskripsi level berikutnya dengan faktor mengapa (WHY) dan bagamana (HOW) diterapkan atas satu unsur berkonteks pada unsur lainnya (mengapa: siapa berkonteks apa, atau apa berkonteks tempat, dan sebagainya). Deskripsi singkat dan padat biasanya berhadapan dengan kepentingan pengungkapan kelengkapan dan detail dalam penulisan teks berita. Kelengkapan dan detail bertolak dari 4 unsur pokok atau pun dengan faktor mengapa dan bagaimana bertolak dari keperluan kejelasan dalam kerangka efisiensi dan efektivitas komunikasi.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 5.327 pengikut lainnya.